 |
|
Ketua Umum Parlemen Nasional West Papua (PNWP),
Bucthar Tabuni saat memberikan pidato di Expo
(Foto: Arnold
Belau/SP)
|
Jayapura— Bucthar
Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) mengatakan, parade
budaya Melanesia yang dilakukan untuk mendukung pembukaan kantor OPM di
Kota Hague, Belanda.
Selain itu, bagian dari pra-parade budaya penjemputan misi Melanesia Spheard Group (MSG) ke Jakarta dan Papua, dan juga meminta PBB, Indonesia dan Belanda bertanggung jawab atas New York Agreement.
Demikian pernyataan tertulis PNWP yang diterima suarapapua.com, pada Kamis (15/8/2013) di Waena, Jayapura, Papua, siang tadi.
Adapun
pernyataan lengkap tersebut, pertama, menyatakan kepada dunia
internasional bahwa hanya satu yang rakyat Papua tuntut, yakni, hak
penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat secara adil dan demokratis.
Kedua, menunjukan identitas rakyat Papua
Barat sebagai satu masyarakat dari kebudayaan Melanesia. Ini benar bahwa
rakyat Papua Barat bukan bagian dari rakyat dan budaya Indonesia.
Ketiga, menyampaikan terimakasih kepada
pemimpin MSG yang telah menyatakan mendukung hak penentuan nasib sendiri
bagi rakay Papua Barat pada sidang tahunan MSG pada tanggal 19 – 21
Juni di Noumea, Kanaky
Keempat, menyampaikan selamat datang untuk
menteri luar negeri Melanesia MSG yang akan berencanan unntuk melakukan
misi kunjungan ke Papua Barat.
Kelima, menyampaikan MSG agar dapat membantu Papua Barat dan menerima Papua Barat sebagai anggota penuh pada keanggotaan MSG.
Keenam, mendeklarasikan dan mendukung pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Netherland yang diresmikan pada tanggal 15 agustus tahun 2013.
Ketujuh, mendeklarasikan dan mengumumkan Oridek Ap sebagai Koordinator kantor Free West Papua Campaign di Netherland.
Kedelapan, menyatakan bahwa perjanjian yang
ditandatangani oleh pemerintah kerajaan Netherland dan pemerintah
Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York yang dikenal dengan
nama New York Agreement 15 agustus 1962 itu tidak menjamin hak penetuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat secara adil dan demokratis.
Kesembilan, menyatakan kepada pemerintah
kerajaan Netherlad, Indonesia, Amerika dan PBB sendiri untuk
menghormati, melindungi, memajukan dan pelaksanaan hak penentuan nasib
sendiri bagi rakyat Papua Barat secara adil dan demokratis.
Kesepuluh, menyatakan bahwa rakayat Papua
Barat sangat membutuhkan akses jurnalis internasional dan pekerja HAM
PBB ke Papua Barat.
Kesebelas, kami menyampaikan ucapan terima
kasih kepada pemerintah kerajaan Inggris Raya dan pemerintah kerajaan
Belanda atas sikap politiknya mendukung perjuangan hak penentuan nasib
sendiri bagi rakyat Papua Barat, dengan mengizinkan dibukanya kantor
FWPC di Inggris dan Netherland.
Aksi parade budaya nasional bangsa Papua
Barat dipusatkan di Museum Expo, Waena, Jayapura, Papua, pagi hingga
siang tadi, dan dihadiri oleh ribuan massa rakyat Papua Barat yang
dikordinir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP).
Pantauan suarapapua.com,
aksi berjalan dengan baik. Aparat kepolisian resort kota Jayapura, yang
dipimpinan langsung oleh Kapolresta AKBP Alfred Papare, S.Ik turut
memantau jalannya aksi.
Blogger Comment
Facebook Comment