KNPB Pusat@" |
Perjuangan Bangsa West Papua yang
telah berjalan selama lima (5) dekade lebih, sejak penyerahan wilayah West
Papua secara sepihak tanpa melibatkan wakil Bangsa West Papua oleh pemerintah
kerajaan Nederland (Belanda) kepada Indonesia melalui Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nation Temporery Executive Autority (UNTEA)
pada 1 mei 1963.
Kemudian proses penentuan nasip sendiri (self determination) yang seharusnya
satu orang satu suara (one man one voute)namun di langgar oleh Indonesia pada
tahun 1969 yang dilakukan dengan cara lokal Indonesia yang dikenal dengan nama
Pemungutan Pendapat Rakyat(PEPERA 1969) yang sangat tidak adil dan tidak
bermartabat serta tidak sesuai tatanan Hukum Internasional.
Bangsa West Papua terus berjuang Mendapatkan dukungan Internasional untuk hak
penetuan nasib (SELF DETERMINATION). Tuntutan rakyat Papua selama 52 terus
diabaikan hak oleh Masyarakat Internasional.
52 tahun Wilayah Papua Barat terus di isolasikan oleh pemerintah Rebuplik
Indonesia dari Pantauan dunia dan Masyarakat
Internasional Pemerintah terus membungkam ruang demokrasi di Papua dan
pembatasan terhadap jurnalis asing, lembaga lembaga kemanusiaanmaupun LSM yang
bergerak sebagai pemerhati kemanusiaan juga dibatasi.
Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menutupi
kejahatan Negara di Papua Barat selama 52 tahun lebih pelanggaran HAM, wilayh
Papua Barat tidak pernah luput dari, Pembunuhan , pemerkosaan, permpasan,
penagkapan , penyiksaan, Pemenjaraan dan diskriminasi rasial dan kejahatan
lainya yang dilakukan oleh Negara dari tahun ke tahun terus terjadi di negeri
ini.
Pembungkaman Ruang demokrasi pembatasan terhadap wartawan Asing
dan lembaga kemanusian lainya untuk mengujugi wilayah Papua Barat, upayah ini
dilakukan untuk mengisolasi wilayah Papua Barat dari pantauaan mata masyarakat
internasional.
Hal ini telah terbukti dengan penagkapan dua wartawan di wamena pada tanggal 6
Agustus 2014. militer Indonesia menangkap dua wartawan Perancis yang mencoba
ekspos ke dunia internasional tentang apa yang terjadi di Papua Barat melalui
filem dokumenter. Namun dua wartawan asal Prancic Thomas Dandois, Valentine
Bourrat tersebut ditangkap oleh polisi dan sementra masih di tahan di Jayapura.
Kami rakyat Papua Barat menyampaikan banyak terima kasih dan patut memberikan
apresiasi atas keberanian mereka yang masuk ke Papua memberikan informasi
sesunggunya kepada dunia internasional. Namun militer Indonesia telah berusaha
untuk menyembunyikan apa yang terjadi di Papua Barat selama 52 tahun mereka
(NKRI) lakukan di Papua Barat dan membungkam kebebasan press, Indonesia selalu
menghentikan wartawan asing masuk hanya mereka takut wartawan asing melaporkan
situasi Papua. Indonesia tidak ingin dunia tahu tentang Papua Barat.
Thomas Dandois dan Valentin Bourrat ditudu dengan pasal maker
dengan hukuman minimal 5 tahun penjara. Dan kasus mereka dari inmigrasi
dilimpakan ke kejaksaan untuk selanjutnya mengikuti proses hukum Oleh karena
itu demi kebebasan dan keadilan, keberlangsungan demokrasi di Papua Barat
rakyat papua harus memberikan dukungan kepda mereka.
Pada tanggal 11 Agustus, Thomas dan Valentine didakwa dengan melanggar Pasal 122
UU Imigrasi 2011. Rekaman audio, rekaman video dan barang-barang, termasuk
laptop dan ponsel mereka disita polisi. Sejak penangkapan mereka, polisi telah
merilis beberapa tuduhan terhadap keduanya. Salah satunya adalah keterlibatan
keduanya dengan kelompok-kelompok bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka
(OPM).
Penagkapan dan penahanan terhadap wartawan asing ini merupakan
pembungkaman demikrasi terhadap akses internasional, penagkapan terhadap
wartawan asing ini tidak terlepas dari Pembugkaman terhadap ruang demokrasi
terhapap rakyat Papua Barat, kriminalisasi organisasi perjugan, kriminalisasi
terhadap pembela kebenaran keadilan rakyat sipil atau advokad Hukum septeri
Kusataf Kawer dan Olha Hamadi yang selama ini membela Rakayat sipil dalam prose
persidangan di Papua Barat.
Penahanan kedua jurnalis asing itu memperlihatkan, kebebasan informasi di
Indonesia, khususnya di Tanah Papua sangat tertutup bagi dunia internasional.
Penahanan dua jurnalis asal Perancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat oleh
pihak Imigrasi Papua berlebihan dan tidak perlu.
Kedua jurnalis tersebut ditahan
karena dituduh melakukan penyalahgunaan paspor dan visa., penahanan itu justru
mengisyaratkan ada masalah di Papua yang coba ditutupi oleh pemerintah. Karena
bukan sekali ini saja pemerintah menghalang-halangi jurnalis asing masuk Papua.
Hal ini merupakan pemerintah pusat supaya tidak mengekspos apa
yang terjadi di Papua, terhadap seluruh persoalan-persoalan yang ada di Papua.
Termasuk juga Pelanggaran HAM, ekonomi, social politik dan diskriminasi rasial
yang terjadi di Papua Tidak boleh ekpos ke dunia internasional. Tetapi sekarang
ini bukan saatnya lagi persoalan jurnalis asing tidak boleh masuk Papua itu
kini tidak relevan lagi, karena melalui seluruh media komunikasi, semua problem
itu dalam waktu yang cepat bisa diketahui oleh dunia internasional," .
Pemerintah Indonesia segera mengambil kebijakan yang relevan
dalam kerangka kebebasan pers. Jurnalis asing bebas masuk ke berbagai wilayah
di Indonesia, demikian pula mereka bisa masuk ke Papua. Supaya kasus yang
terjadi terhadap Kedua jurnalis ini bekerja untuk stasiun televisi Arte,
Perancis ini tidak mengulang lagi kepada jurnalis asing lain.
Negara Indonesia sebagai Negara yang menganut sitem demokrasi di
seharusnya memberikan kebebasan jurnalis lembaga kemanusiaan lai masuk ke Papua
bisa melihat secara seksama apa yang terjadi di Papua barat sesungguhnya.
Oleh Karena Itu Kami rakyat Papua Barat menyatakan pernyataan
sikap sebagai Berikut:
1. Kami rakyat Bangsa Papua Barat mendesak kepda
Pemerintah Indonesia Segera membebaskan dua wartawan asing asal prancis Thomas
Dandois, Valentine Bourrat, tanpa syarat
2. Segera hentikan prose hukum terhadap dua wartawan asing asal prancis Thomas
Charles Dandois dan Loise Maria Vallentine Bauratt.
3. Pemerintah Indonesia segera hentikan Isolasi dan blokade wilayah Papua Papua
Barat dari Pantauan Jurnalis Asing dan lembaga-lembaga kemanusiaan dan
masyarakat internasional di Papua Barat
4. Kami Bangsa Papua Barat mendesak agar Pelopor Khusus PBB segera Masuk Untuk
melihat secara langsung apa yang terjadi di Papua Barat
5. Pemerintah Indonesia segera membuka akses Bagi Media asing atau jurnali
internasional secara bebas Masuk ke Papua .
Salam Revolusi “ Kita Harus Mengahiri “
Numbay, 13 Oktober 2014
Badan Pengurus Pusat
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)
AGUS KOSAY ONES SUHUNIAP
Ketua I Sekertaris Umum
Ketua I Sekertaris Umum
Tembusan Kepada Yth:
1. Parlemen Nasional West Papua
[PNWP]
2. International Parliement For West Papua [IPWP]
3. International Lawyers For West Papua [ILWP]
4. Kantor Organisasi Papua Merdeka [OPM] DI INGGRIS
5. Kantor Organisasi Papua Merdeka [OPM] DI BELANDA
6. Kantor Organisasi Papua Merdeka [OPM] DI Pert AUSTRALIA
7. Kantor Organisasi Papua Merdeka [OPM] DI PNG
8. MALANESIA SPEARHEAD GROUP [MSG]
9. ARSIP
2. International Parliement For West Papua [IPWP]
3. International Lawyers For West Papua [ILWP]
4. Kantor Organisasi Papua Merdeka [OPM] DI INGGRIS
5. Kantor Organisasi Papua Merdeka [OPM] DI BELANDA
6. Kantor Organisasi Papua Merdeka [OPM] DI Pert AUSTRALIA
7. Kantor Organisasi Papua Merdeka [OPM] DI PNG
8. MALANESIA SPEARHEAD GROUP [MSG]
9. ARSIP
Sumber: FB Sekjen KNPB PUSAT Ones Nesta Suhuniap
Blogger Comment
Facebook Comment