 |
| Otto Nur Abdullah, Anggota Komnas HAM RI (Foto: Ist) |
“Statement itu sudah terlalu jauh, dan sangat melenceng dari semangat penegak hukum di republik Indonesia,” kata Otto, saat menghubungi suarapapua.com, Rabu (7/1/2015) dari Jakarta.
Otto justru heran, kelompok Waker ditekadkan buru sampe ke neraka, sementara serdadu-serdadu penyiksa dan pembunuh warga sipil di Paniai dibiarkan begitu saja. (Baca: Kapolda Papua: 1.576 Personil Dikerahkan Kejar Kelompok Ayub Waker).
“Empat warga sipil yang ditembak di Paniai secara hukum masih anak-anak, kenapa para serdadu-serdadu ini tidak diburu sampai ke neraka atau ke surga?” tanya Otto.
Pernyataan Kapolda Papua, menurut Otto merefleksikan tingginya emosionalitas anggota Polri daripada profesionalitas yang dituntut oleh konstitusi republik Indonesia. (Baca: Pater Nato Gobai: Stop Bunuh Umat Tuhan di Tanah Papua!).
“Sikap emosional yang lebih tinggi daripada profesionalitas aparat bersenjata adalah potensial melahirkan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang berkelanjutan di Papua sebagai Tanah Damai,” kata Otto. (Baca: Jokowi Berkeinginan Dialog Dengan Masyarakat Papua).
Sementara itu, Jhon NR Gobay, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, Jhon NR Gobay, meminta aparat TNI dan Polri tidak melakukan pengalihan isu ke Timika dari pembantaiaan sejumlah warga Paniai, pada 8 Desember 2014 lalu.
“Kami kira ini pengalihan isu saja agar kasus pembantaian di Paniai yang melibatkan aparat TNI/Polri dilupakan begitu saja, terkait persoalan di Freeport, justru perusahan raksasa ini yang harus bertanggung jawab penuh,” katanya.
Menurut Jhon, semua orang mencari makan di Freeport Indonesia, terutama aparat keamanan, karena itu dalam operasi militer yang dilancarkan, warga sipil di Timika tidak dijadikan korban. (Baca: Mantan Wakil Kepala BIN Jadi Bos Baru Freeport Indonesia).
“Saya dengar sudah ada ratusan warga sipil yang ditangkap karena dugaan sebagai pengikuti Ayub Waker, kami kuatir apakah mereka benar-benar pengikut Waker, atau hanya warga sipil biasa yang di kriminalisasi oleh aparat,” tegas Jhon.
Jhon meminta aparat keamanan di tanah Papua tidak melupakan pembantaiaan di Paniai, dan membantu tim Komnas HAM RI untuk mencari, menangkap, dan menghukum pelaku pembantaain di Paniai. (Baca: Korps Pasukan Khas TNI AU Harus Diperiksa Terkait Insiden Paniai Berdarah).
“Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih harus bersikap kooperatif dalam mengusut tuntas peristiwa pembantaiaan di Paniai, dengan menghadirkan para pelaku dan saksi dari unsur militer untuk dimintai keterangan oleh berbagai tim investigasi,” kata Jhon.
"Hentikan penangkapan, penyiksaan, dan penembakan terhadap warga Timika seperti yang telah dilangsungkan aparat keamanan bulan Desember lalu di Paniai," tegas Jhon.
OKTOVIANUS POGAU
Sumber : www.suarapapua.com
Blogger Comment
Facebook Comment