News
Loading...

SIKAP POLITIK KNPB BOIKOT PESTA DEMOKRASI NKRI 2014

Logo KNPB dan Bendera Perlawanan KNPB
 Press Release KNPB SIKAP POLITIK KNPB BOIKOT PESTA DEMOKRASI NKRI 2014 di WILAYAH PAPUA BARAT & SOLUSI HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BAGI PAPUA BARAT

Wilayah Papua Barat dalam NKRI belum sah secara politik maupun secara hukum berdasarkan hukum Internasional, karena hasil pepera 1969 penuh dengan manipulasi serta penuh dengan cacat Hukum dan moral. Indonesia menduduki wilayah Papua Barat Ilegal 

Pesta Demokrasi  dan semua kebijakan politik kolonial Indonesia diatas tanah Papua merupakan aktivitas illegal dan asing. West Papua yang melingkupi Numbay sampai ke Merauke, dari Raja Ampat sampai ke Balim (Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai ke Pulau Adi adalah sebuah wilayah koloni baru dari Indonesia, yang keabsaannya belum final dibawah hukum internasional.

Demokrasi (prosedural) ala neo-kolonialisme Indonesia hanya menghipnotis rakyat West Papua dalam setiap Pemilihan Umum (Pemilu), tetapi tidak berhasil menjamin kebebasan politik rakyat West Papua dalam menentukan nasibnya sendiri. “Pesta Demokrasi” Indonesia di West Papua, sangat jelas bertujuan untuk:
1.         Melahirkan agen-agen kolonialisme;
2.       Memperkokoh sistem kolonialisme Indonesia;
3.       dan hegemoni neo-kolonialisme Indonesia.

Sistem Demokrasi kolonial  telah menciptakan tatanan hidup rakyat Papua yang  tercerai-berai, tata kehidupan yang diskriminatif. Dalam kondisi yang tidak menentu itu, rakyat West Papua digiring dalam perspektif demokrasi kolonial yang menghendaki dan praktis membuat rakyat West Papua  sebagian, khususnya para elit politik partai menjadi budak yang tunduk menerima praktek kolonialisme. Mereka hanya menjadi – dan dijadikan – boneka kolonial yang tidak berdaya dan pasrah menerima semua paket politisasi kebijakan Jakarta.

Kita sedang menyaksikan Otonomi Khusus (Otsus) yang dipaksakan sebagai solusi, lalu dibenturkan dan digagalkan Jakarta dengan kebijakan lain, lalu saat ini mencobah “ditambal sulam” lagi dengan Otsus Plus (Pemerintahan Papua). Pada saat yang sama, harga diri orang Papua dipermainkan ketika MRP, DPRP, dan Gubernur di Papua tidak memiliki kewenangan apapun, tidak berdayah, tidak dihiraukan, atau kasarnya hanya dijadikan boneka penguasa yang tunduk pada perintah Jakarta.

Mental “nurut” dan  mental “budak” tidak ada dalam sejarah dan budaya orang Papua. Itu hanya ada dalam sejarah Indonesia vs Belanda dan kini praktek kolonialisme ini diterapkan di West Papua sebagai wilayah koloninya. Pemerintahan sipil di Papua hanya menjadi boneka Jakarta dan tata kendali diambil oleh pemerintahan militer Indonesia di Papua.

Pemilu 2014 akan menjadi ajang perburuan neo-kolonialisme dan kapitalisme di West Papua. Kepentingan neokolim akan menempatkan agen-agen penguasa lokal dan nasional dalam mengamankan kepentingnya. Yang tersisa dari agenda kolonial hanya konflik berdarah demi keutuhan kolonialisme dan kapitalisme. Rakyat hanya puas dengan janji utopis dari para kandidat caleg dan capres Kolonial. Selanjutnya penjajahan berlanjut, penindasan berlanjut, pemusnahan berlanjut.

Kolonialisme Indonesia tidak akan peduli pada hak berdemokrasi, yaitu hak memilih dan dipilih. Sebab, cara-cara represif, rekayasa dan manipulasi hak suara sudah pernah dimulai sejak pelaksanaan Pepera 1969 di West Papua, dan praktek berdemokrasi yang bobrok itulah yang masih terus diterapkan. Oligarki kekuasaan menjadi nyata tatkala resim kolonialisme Indonesia dipegang oleh para Jendral militer yang punya record pelanggaran HAM di Papua nanti.

Hak politik bangsa Papua dalam Pemilu kolonialisme Indonesia tidak berarti untuk melegitimasi Penguasa Kolonial Indonesia diatas tanah West Papua. Keterlibatan rakyat dalam pemilu bukan merupakan kesadaran kolektif rakyat Papua. Tetapi secara real, merupakan manifestasi dari hegemoni Kolonial yang memaksa rakyat Papua untuk, mau tidak mau, suka tidak suka, ikut meramaikan dalam ketidakpastian harapan.

Cita-cita bangsa Papua harus diuji dalam suatu proses demokrasi yang umum dan tuntas, khusus terhadap bangsa West Papua lewat referendum. Hal itu untuk menguji ideologi dan nasionalisme kebangsaan Papua dan Indonesia. Sebab legitimasi politik tanpa dilandasi nilai nasionalisme dan ideologi pada kakekatnya mubazir alias tiada arti. Artinya, orang Papua yang ikut Pemilu tetapi tidak berlandaskan pada cita-cita ideologi dan nasionalisme Indonesia itu percuma. Itu justru merupakan simbolisme demokrasi.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan para elit lokal Papua yang sedang bergemilang dalam Pemilu Indonesia harus berhenti memberikan harapan utopis, karena tidak mungkin penjajah dan yang terjajah hidup sejahtera bersama membangun wilayah koloni. Yang terjajah harus diberikan ruang dan hak untuk memilih nasibnya sendiri. Praktek demokrasi dalam negara-bangsa yang merdeka akan bermakna bila rakyat bangkit menentukan pilihan berlandaskan ideologi dan nasionalismenya sendiri.

Referendum bagi West Papua adalah satu-satunya jalur demokrasi tertinggi yang harus digelar. Indonesia harus paham dan dewasa untuk melakukan kehendak dekolonisasi terhadap wilayah koloni West Papua. Kolonialisme sudah harus ditinggalkan. Inggris membuktikan itu terhadap referendum di Skotlandia pada September 2014 nanti.  Oleh sebab itu kami Komite nasional Papua (KNPB) sebagai media Rakyat Menyampaikan bahwa:
1.         Pesta Demokrasi NKRI di papua Barat adalah Ilegal oleh karena itu Indonesia Segera Berhenti semua kebijakan politik di West Papua.

2.       Pemilu NKRI tidak boleh di West Papua Dan solusinya Rakyat Papua Barat Melakukan Pesta Demokrasi Hak Penentuan Nasib Sendiri [Self Determination] bagi West Papua Melalui Mekanisme Internasional [Referendum].

3.       Kami meminta PBB untuk mengadakan referendum sejati antara masyarakat Papua dan biarkan kami memutuskan untuk sekali dan selamanya apakah kami menginginkan kebebasan atau pemerintahan Indonesia.

4.        KNPB menghimbaukan kepada Rakyat Papua Sorong sampai merauke tidak ikut pesta demokrasi NKRI baik legislatif maupun pilpers. 

5.       Menghimbau kepada Rakyat Papua Barat sorong sampai merauke Bahwa segera mempersiapkan diri untuk hak penetuan Nasib Sendiri Self Determination bagi bangsa Papua Barat

6.       KNPB menghimbau Kepada seluruh rakyat Papua Barat Bahwa dalam menghadapi pesta demokrasi tidak melakukan kegiatan-kegiatan fisik.

7.        Pernyataan ini kami keluarkan Resmi oleh KNPB dan Di pertanggung jawabkan oleh Parlemen Rakyat Daerah [PRD, PNWP, IPWP, ILWP & FREE WEST PAPUA CAMPAIGN]


Demikian Pernyataan, Atas perhatian kami sampaikan Berlimpah terima kasih.

BADAN PENGURUS PUSAT

KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT [ BPP-KNPB]


 Agus kosay                  Ones Suhuniap 
Ketua 1                        Sekum

Di PublikasikanOleh

JUBIR NASIONAL KNPB

TTD

Bazoka Logo



Share on Google Plus

About Suara Kolaitaga

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment