News
Loading...

KEBERANIAN VANUATU MEMBAWA PAPUA BARAT DALAM SIDANG HAM PBB, TUAI SIMPATI

Moana Carcasses Katokai Kalosil menyampaikan pidatonya dihadapan sidang Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 25 (IST)
Jayapura, 13/3 (Jubi) – Keberanian PM Vanuatu menyampaikan persoalan Papua Barat di Sidang HAM PBB ke 25, mendapatkan simpati dari pemimpin Komite HAM PBB dan para pemimpin negara.

“Vanuatu adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak takut untuk berdiri dan berbicara untuk hak kebebasan bagi rakyat Papua Barat baik dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau pertemuan lain di mana saja di dunia,” kata Perdana Menteri (PM) Vanuatu Moana Karkas Kalosil, kepada Perdana Menteri Sementara,  Willie Jimmy Tangapararua, Pejabat Senior Pemerintah Vanuatu dan perwakilan dari Papua Barat setibanya di Vanuatu, Minggu (9/3) sore.

Moana mengatakan tidak semua negara di seluruh dunia mendukung kebebasan Papua Barat, seperti yang dilakukan Vanuatu untuk menyuarakan keprihatinan terhadap penderitaan dan kebrutalan yang dihadapi oleh rakyat Papua Barat.

“Saya setuju sepenuhnya dengan almarhum Pastor Walter Lini, Perdana Menteri pertama Vanuatu, yang mengatakan Vanuatu yang tidak sepenuhnya Merdeka sampai bangsa terjajah lain di wilayah ini (Melanesia-red) secara politik dibebaskan,” kata Moana.

Edward Natapei, Menteri Luar Negeri Vanuatu, kepada Jubi (12/3) mengatakan usai menyampaikan pidatonya dalam sidang HAM PBB ke 25, Moana bertemu dengan salah satu anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB yang berasal dari Afrika Selatan, Zonke Zanele Majodina.

“Perdana Menteri mengatakan, ketua dari salah satu Komite Hak Asasi Manusia PBB yang berasal dari Afrika Selatan ini mengatakan bahwa ia mengagumi keberanian perdana menteri berdiri dan berbicara untuk kebebasan rakyat Papua Barat. Dia juga mengatakan para pemimpin dunia (negara-red) lain yang ia temui setelah pidatonya juga menyatakan hal yang sama.” kata Natapei melalui sambungan telepon.

Dalam pidatonya di Sidang HAM PBB ke 25, PM Vanuatu meminta dibukanya akses kepada ahli-ahli hak asasi manusia PBB, wartawan internasional and LSM internasional untuk mengunjungi Papua. Akses ini bukan saja untuk mengakhiri pembungkaman hak bersuara bangsa Papua Barat, tetapi penting untuk membuka kembali sejarah bangsa Papua Barat.

“Dari berbagai sumber sejarah telah nyatalah bahwa bangsa Melanesia di Papua adalah kambing hitam perang dingin dan menjadi tumbal untuk memenuhi selera akan kekayaan sumber alam yang dimiliki Papua.” kata Moana.

Moana kembali mengungkit catatan Ortiz Sanz, utusan Sekjen PBB untuk menyelenggarakan “Acr of Free Choice” di Papua Barat tahun 1969, yang mengibaratkan Papua Barat sebagai kanker yang harus dihilangkan.

“Jika Utusan Sekjen PBB waktu itu, Tuan Ortiz Sanz telah mengibaratkan Papua sebagai kanker dalam tubuh PBB dan tugas beliau adalah menghilangkannya, maka dari apa yang telah kita saksikan ini amat jelaslah sekarang bahwa kanker ini tidak pernah dihilangkan tetapi sekedar ditutup-tutupi. Suatu hari, kanker ini akan didiagnosa. Kita tidak boleh takut jika PBB telah membuat kesalahan di masa lalu. Kita harus mengakui kesalahan kita dan memperbaikinya.” ujar Moana dalam pidatonya. (Jubi/Victor Mambor)

Sumber :  www.tabloidjubi.com
Share on Google Plus

About Suara Kolaitaga

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment