Menteri Luar Negeri Murray McCully harus bertemu dengan dan mendengarkan pandangan Barat pemimpin Papua Benny Wenda, Partai Hijau MP Catherine Delahunty mengatakan hari ini.
Mr McCully menyarankan anggota parlemen nasional tidak mendukung sebuah forum di DPR yang akan memiliki Mr Wenda sebagai pembicara kunci. Ketua Parlemen David Carter kemudian menolak izin untuk forum.
"Kebijakan saat ini Pemerintah hanya berurusan dengan Indonesia ketika meningkatkan hak asasi manusia di Papua Barat berarti suara rakyat pribumi, Papua Barat, yang hilang dari dialog," kata Ms Delahunty.
"Saran Mr McCully kepada anggota parlemen pemerintah untuk menghindari sebuah forum yang bertujuan untuk menyoroti pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia di Papua Barat berdampak buruk pada dirinya dan kebijakan saat ini Pemerintah Key.
"Menghentikan Mr Wenda dari memiliki platform untuk berbicara di Parlemen mengirimkan pesan bahwa kebebasan berbicara sedang dikorbankan untuk menenangkan juga menjadi mitra dagang," kata Ms Delahunty.
"Pemerintah dan Menteri Luar Negeri harus mempertimbangkan kembali bagaimana mereka berurusan dengan Indonesia, dan berhenti memberikan pelatihan militer dan polisi kepada pasukan Indonesia sementara pelanggaran HAM yang terjadi di halaman belakang kami."
Mr McCully menyarankan anggota parlemen nasional tidak mendukung sebuah forum di DPR yang akan memiliki Mr Wenda sebagai pembicara kunci. Ketua Parlemen David Carter kemudian menolak izin untuk forum.
"Kebijakan saat ini Pemerintah hanya berurusan dengan Indonesia ketika meningkatkan hak asasi manusia di Papua Barat berarti suara rakyat pribumi, Papua Barat, yang hilang dari dialog," kata Ms Delahunty.
"Saran Mr McCully kepada anggota parlemen pemerintah untuk menghindari sebuah forum yang bertujuan untuk menyoroti pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia di Papua Barat berdampak buruk pada dirinya dan kebijakan saat ini Pemerintah Key.
"Menghentikan Mr Wenda dari memiliki platform untuk berbicara di Parlemen mengirimkan pesan bahwa kebebasan berbicara sedang dikorbankan untuk menenangkan juga menjadi mitra dagang," kata Ms Delahunty.
"Pemerintah dan Menteri Luar Negeri harus mempertimbangkan kembali bagaimana mereka berurusan dengan Indonesia, dan berhenti memberikan pelatihan militer dan polisi kepada pasukan Indonesia sementara pelanggaran HAM yang terjadi di halaman belakang kami."
Blogger Comment
Facebook Comment