 |
| Sebby Sambom (IST) |
Jayapura — Lagi-lagi pembangunan empat kantor kepolisian sektor
(polsek) di Kabupaten Yalimo, Papua ditolak. Kali ini, penolakan datang
dari aktivis pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Papua. Sebelumnya
dikabarkan, pembangunan empat polsek itu ditolak oleh mahasiswa setempat
yang mengatasnamakan diri dari Forum Peduli Pembangunan Yalimo.
Sebby Sambom, aktivis HAM Papua di Jayapura lewat siaran persnya yang diterima tabloidjubi.com, Minggu (2/12) malam menyatakan, atas nama Tuhan dan Rakyat bangsa Papua dari Suku Yali besar Activis HAM Pro Independence, ia dan kawan-kawannya dengan tegas menolak pembangunan empat Polsek di Wilayah Tanah Adat Suku Yali di Kabupaten Yalimo.
Masih dalam siaran persnya menyatakan, Activis HAM Pro Independence juga menolak militer di wilayah Tanah Adat Suku Besar Yali, menolak propaganda murahan dari kelompok milisi binaan TNI/POLRI, yang mengambil senjata Milik Kepolisian RI di Polsek Apahapsili, November 2012 lalu.
Sebby menuturkan, mereka menjamin keamanan di Yalimo. Aktivis memperingatkan Pemerintah Kabupaten Yalimo, baik Bupati, Ketua DPRD dan Anggotanya serta seluruh stakeholdernya di wilayah itu agar tidak melanggar aspirasi masyarakat Adat Yali, yang disuarakan oleh Mahasiswa Yalimo.
Dia mengaku, ia dan rekan-rekannya mendukung penuh pernyataan penolakan pembangunan empat polsek di Yalimo oleh mahsiswa asal daerah seperti dikabarkan website tabloidjubi.com, 29 November 2012. Dikabarkan sebelumnya, Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Yalimo, Papua yang tergabung dalam Forum Peduli Pembangunan Yalimo menolak pembangunan empat pos polisi yang akan dibangun di daerah itu. Mereka menilai, pos polisi itu bukan kebutuhan masyarakat.
“Itu bukan kebutuhan masyarakat. Masih ada kebutuhan masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan pelayanan yang maksimal,” kata Koordinator Forum Peduli Pembangunan Yalimo, Leo Himan, kepada wartawan di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (29/11).
Sebby Sambom, aktivis HAM Papua di Jayapura lewat siaran persnya yang diterima tabloidjubi.com, Minggu (2/12) malam menyatakan, atas nama Tuhan dan Rakyat bangsa Papua dari Suku Yali besar Activis HAM Pro Independence, ia dan kawan-kawannya dengan tegas menolak pembangunan empat Polsek di Wilayah Tanah Adat Suku Yali di Kabupaten Yalimo.
Masih dalam siaran persnya menyatakan, Activis HAM Pro Independence juga menolak militer di wilayah Tanah Adat Suku Besar Yali, menolak propaganda murahan dari kelompok milisi binaan TNI/POLRI, yang mengambil senjata Milik Kepolisian RI di Polsek Apahapsili, November 2012 lalu.
Sebby menuturkan, mereka menjamin keamanan di Yalimo. Aktivis memperingatkan Pemerintah Kabupaten Yalimo, baik Bupati, Ketua DPRD dan Anggotanya serta seluruh stakeholdernya di wilayah itu agar tidak melanggar aspirasi masyarakat Adat Yali, yang disuarakan oleh Mahasiswa Yalimo.
Dia mengaku, ia dan rekan-rekannya mendukung penuh pernyataan penolakan pembangunan empat polsek di Yalimo oleh mahsiswa asal daerah seperti dikabarkan website tabloidjubi.com, 29 November 2012. Dikabarkan sebelumnya, Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Yalimo, Papua yang tergabung dalam Forum Peduli Pembangunan Yalimo menolak pembangunan empat pos polisi yang akan dibangun di daerah itu. Mereka menilai, pos polisi itu bukan kebutuhan masyarakat.
“Itu bukan kebutuhan masyarakat. Masih ada kebutuhan masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan pelayanan yang maksimal,” kata Koordinator Forum Peduli Pembangunan Yalimo, Leo Himan, kepada wartawan di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (29/11).
Blogger Comment
Facebook Comment