News
Loading...

Filep Karma Minta Jokowi Beri Kemerdekaan untuk Papua Barat Secara Sukarela

Filep Karma saat menandatangani buku yang ia tulis (Foto: Oktovianus Pogau/SP)
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com -- Filep Jacob Samuel Karma, tahanan politik bangsa Papua Barat, dalam wawancara eksklusif dengan Fairfax Media di sebuah kamar hotel di Jayapura, Papua, meminta Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk secara sukarela memberikan kemerdekaan kepada Papua Barat.

Wawancara berlangsung ketika Filep Karma diizinkan keluar dari penjara Abepura pada, Sabtu (15/11/2014), untuk menghadiri pernikahan putrinya. Dan ia dikembalikan oleh polisi segera setelah acara pernikaan selesai.

Dilansir dari smh.com.au, Karma mengatakan bahwa orang Papua selalu didiskriminasi dengan sebutan "monyet" oleh orang Jawa Indonesia. Karena itu, Bangsa Papua perlu untuk membangun negara sendiri, budaya sendiri, yaitu budaya dan ras Melanesia bukan Melayu. (Baca: Refleksi 1 Desember; Suara Tuhan Yang "Mengganggu" Umat di tanah Papua)

Karma juga menawarkan kepada pemerintahan Jokowi bahwa kebebasan bagi rakyat Papua adalah solusi yang paling utama dalam sistem demokrasi dan juga Jokowi harus mengakui, ini adalah negara demokrasi, ia harus mempersiapkan orang Papua untuk merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karma yang lebih suka disebut tahanan hati nurani ini menambahkan, bahwa Jokowi harus memfasilitasi kemerdekaan Papua Barat seperti Papua Nugini yang difasilitasi oleh Australia untuk mendapatkan kemerdekaan mereka secara utuh.

"Saya menawarkan solusi dan menurut saya itu adalah win-win solution. Jika Jokowi benar-benar mengakui ini adalah negara demokrasi dan tidak menjajah Papua, ia harus mempersiapkan orang-orang Papua untuk merdeka. Dia harus memfasilitasi itu seperti... Australia memfasilitasi Papua Nugini mendapatkan kemerdekaan mereka," kata Filep Karma.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, kepada Fairfax Media mengatakan, pihaknya percaya bahwa jika uang pemerintah pusat dihabiskan lebih baik pada layanan kemudian dan untuk masalah Papua sebenarnya bisa diatasi.

Juga Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolda) Provinsi Papua, Paulus Waterpauw mengatakan, polisi Indonesia sekarang lebih mengetahui tentang hak asasi manusia, juga bahwa Jokowi memiliki pendekatan yang tepat dalam penanganan HAM di Papua.

Tetapi Karma mengatakan dengan tegas, bahwa meskipun Jokowi orang yang baik, tetapi kita tidak tahu siapa yang akan menjadi presiden berikutnya setelah Jokowi, jadi dia tidak ada jaminan bagi kita orang Papua. (Baca: Genap 10 tahun di Penjara Indonesia, Filep Karma Luncurkan Buku).

“Meskipun Jokowi menjadi orang yang baik, tetapi kita tidak tahu siapa yang akan menjadi presiden berikutnya setelah Jokowi, jadi dia tidak ada jaminan bagi kita untuk membangun Papua kedepan,” kata Filep Karma.

Editor: Oktovianus Pogau

MIKAEL KUDIAI

Sumber :  www.suarapapua.com
Share on Google Plus

About Suara Kolaitaga

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment