 |
| TPN/OPM West Papua |
Jayapura – Tentara
Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (OPM),
dibawah Komando Panglima Tinggi Gen Goliath Tabuni menolak tegas semua
usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yakni pemekaran provinsi
baru di tanah Papua.
Tak hanya penolakan, TPN-OPM juga mewarning aktor yang merancang DOB
atau pemekaran. Hal ini terungkap dalam siaran pers yang dikirim dari
Seby Sambom, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ke tabloidjubi.com, Kamis
(28/3).
Dalam siaran pers yang diterima menyebut, TPN-OPM menolak DOB karena
penilaian TPN-OPM, pembentukan DOB bukan merupakan prioritas utama bagi
kejahteraan orang asli Papua (Indigenous Peoples of West Papua). Menurut
OPM, fakta membuktikan, semua pemekaran kabupaten dan provinsi di atas
tanah Bangsa Papua Barat belum pernah memihak kepada masyarakat adat
pribumi Papua.
“Dari hasil pemekaran yang telah berjalan saja tidak pernah memberikan
jaminan kesejahteraan bagi Indigenous Peoples of West Papua, melainkan
memperkaya diri para pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) orang asli
Papua, serta memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi kaum imigran dari
luar Papua. Imigran mendominasi dan memonopoli, serta menguasai daerah
pemekaran baru dengan nafsu yang rakus,” katanya dalam siaran persnya.
Masih dalam reales tersebut, semua pemekaran kabupaten, kota dan
provinsi di atas tanah bangsa Papua Barat oleh Pemerintah Republik
Indonesia adalah yang bertujuan untuk “West Papua to GENOCIDE”. Bagi
OPM, tulisnya, program ini diatur dengan cara terstruktur dan sistematik
oleh pemerintah Republik Indonesia di wilayah tertimur ini. “TPN-OPM
memperingatkan aktor orang Papua asli yang watak oportunis, agar segera
hentikan niat jahatmu untuk membuat Pemekaran DOB yang tidak
menguntungkan orang asli Papua,” tutur Goliat Tabuni dalam siaran
persnya.
Goliat menambahkan, kaum oportunis Papua yang ambisius ini tidak
mengindahkan peringatan TPN-OPM, maka aktor-aktor yang membuat pemekaran
DOB akan menjadi target blacklist TPN-OPM, yang kemudian akan
berhadapan dengan hukum Negara Papua Barat setelah merdeka.
“Ingat, TPN-OPM mempunyai data yang valid atas tindakan dan
pernyataan-pernyataan kaum oportunis orang asli Papua, yang selalu
mengobyekan isu Papua merdeka, guna memuluskan hasrat demi memperkaya
familyisme, dengan jalan nepotisme dan kolusi. Oleh karena itu, TPN-OPM
sangat tegas kepada semua aktor orang asli Papua, yang mana mewacanakan
pemekaran DOB. Mengapa? Karena program DOB adalah proyek aparat keamanan
Indonesia di tanah Papua, dengan tujuan genocide yang dapat dijelaskan
di atas,” ungkap Goliat.
Diakhir siaran pers itu, TPN-OPM mendukung penolakan pemekaran Provinsi
Tabi dari Majelis Rakyat Papua (MRP), yang dikabarkan surat kabar harian
Bintang Papua, Sabtu, 23 Maret 2013 lalu. Seperti diberitakan
sebelumnya, MRP secara tegas menolak adanya pembentukan DOB tentang
pembentukan Provinsi Tabi yang diusulkan lima kepala daerah
kabupaten/kota se-Tanah Tabi, bahkan tim pemekaran sudah dibentuk
baru-baru ini.
Menurut MRP, adanya aspirasi pemekaran provinsi, bukan satu – satunya
obat untuk menyembuhkan penyakit bagi orang asli Papua atau bukan solusi
untuk mensejahterakan orang asli Papua. Sehingga usulan pemekaran DOB,
terutama bagi Provinsi Tabi yang saat ini sedang hangat diperbincangkan
pasca Pilgub Papua. “Dengan tegas saya menolak semua usulan pemakaran
provinsi dan kabupaten di atas tanah Papua, lebih khususnya pemekaran
Provinsi Tabi,” ungkap Ketua MRP, Timotius Murib ketika menjawab
pertanyaan Bintang Papua, usai menggelar Rapat Pleno, di Kantor MRP,
belum lama ini. (Jubi/Musa)
Sumber : Tabloid Jubi
Blogger Comment
Facebook Comment