 |
|
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
(TPN-PB), Jonah Wenda
didampingi Marius Oyaitou,
Kepala Staf Angkatan
Darat dan Dj Arim,
Staf Aspri Panglima
TPN-PB Markas Pusat saat jumpa pers.
Foto: Hengky
|
Jayapura, -- Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua
Barat (TPN-PB), Jonah Wenda didampingi Marius Oyaitou, Kepala Staf Angkatan
Darat Tentara Pembebasan Nasional Markas Pusat dan Dj Arim, Staf Aspri Pang Lima
TPN-PB Markas Pusat meminta
Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono segera membuka diri
melakukan perundingan sebelum masa jabatanya berkahir.
Hal itu diungkapkan Jonah saat menggelar jumpa pers
di Hotel
Matos, Abepura, Jayapura, Papua (12/3) siang tadi.
Di hadapan sejumlah wartawan, Jonah Wenda mengatakan, Indonesia segera meninggalkan sistem tangkap dan pemenjarahan rakyat Papua.
Sekarang sudah saatnya pemerintahan SBY-Boediono membuka diri untuk segera
melakukan perundingan dengan rakyat Papua serta dimediasi oleh pihak netral
tanpa syarat.
"Kita harus tinggalkan sistim tangkap menangkap terhadap rakyat Papua yang
selama ini dilakukan pemerintah Indonesia.
Seperti biasa saya sampaikan bahwa untuk menuju jalan damai yang kita harapkan
solusinya orang Papua dan pemerintah Indonesia berunding dan dimediasi oleh pihak yang netral serta bebaskan seluruh
tahan politik yang ada di
penjara, "ungkap Wenda.
Jonah juga berharap penyelesaian konflik di Papua solusinya bukan harus melalui pendekatan
militer yang ujung-ujungnya penangkapan, pembunuhan dan pemenjaraan rakyat Papua secara liar.
Kata dia, pihaknya juga siapkan wadah untuk
komunikasi yang baik, sebagimana sesuai janji presiden SBY tangal
11-11-2011 lalu, bahwa kedua belah pihak antara pihak Jakarta dan Papua harus duduk dan perlu mencari jalan damai.
"Selama ini orang Papua ditangkap, disiksa, diancam dan sebaginya. Kalau dengan kekerasan malah
akan menimbulkan dendaman rakyat
Papua terhadap
pemerintah Indonesia,"kata
dia.
Ia meminta, pemerintah provinsi Papua, pihak legislatif dan eksekutif segera mendorong apa yang kita sepakati bersama yakni Jakarta dan Papua harus membuka
ruang untuk berunding.
"Kami harap sebelum SBY meninggalkan tahtanya segera untuk ambil langkah yang baik dan jalan damai dengan
melakukan perundingan ini, "kata Wenda.
Sementara itu, Marius Oyaitou selaku Kepala Staf Angkatan Darat
TPN Markas Pusat di tempat
yang sama mengatakan, semua yang melanggar hukum dan hak milik orang lain diselesaikan dengan baik. "Sekarang satu-satunya solusi yang ada hanya
melalui jalan perundingan,"kata dia.
"Kami minta kepada pemerintah provinsi dan pusat serta aparat militar supaya membuka diri dan kita
selesiakan dengan damai dan tidak perlu lagi ada pembunuhan di mana-mana,"kata dia tegas.
Ia menegaskan, hargai hak
orang Papua ras melanesia. Kami
tidak meminta dialog tetapi kami minta perundingan. "Hak pakai sudah habis
berikan kepada kita hak milik,"kata
dia. (MS)
Blogger Comment
Facebook Comment