Jakarta-Pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama
mestinya belajar banyak dari saudara mudanya Kabupaten Teluk Bintuni. Hal ini
wajar disampaikan , sebab apa yang terjadi di Teluk Wondama, itu karena
pemimpinnya baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya, tidak serius untuk
menata dan membangun Teluk Wondama berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945. Artinya
pembangunan yang berkeadilan sosial guna mensejahterakan rakyatnya.
Fakta dilapangan bahwa Pembangunan di
Kabupaten Teluk Bintuni sangat berubah pesat, Listrik, Jalan, Pasar,
Perkantoran, Pajak, Pelayanan Keagamaan, Pelayanan sosial, pelayanan kesehatan
dan pendidikan, serta moralitas pemimpinnya memang baik. Kabupaten Teluk
Bintuni dibawah Nakhoda seorang dokter gigi, sangat jauh berbeda dengan
Kabupaten Teluk Wondama yang dipimpin oleh seorang Bupati dari Pamong
Pemerintahan, tetapi tidak mampu menata-kelola pemerintahan dengan baik,
sebaliknya warga korban banjir ditelantarkan. Bupati lebih senang mengkonsumsi
narkoba dan berpoligami, sementara korupsi terus meningkat tanpa ada kendali
hukum. Kabupaten Teluk Bintuni jelas-jelas menatakelola pemerintahannya dengan
APBD Murni yang sama juga dengan Pemerintahan Teluk Wondama, kenapa Bintuni
Bisa sementara Wondama tidak.
KAMPAK Papua mencatat ada 16 pejabat
pemerintahan mulai dari bagian pemerintahan di Setda, Kepala Dinas, sampai
kepada kepala Distrik juga turut berpoligami. Akibat dari berpoligami, tindakan
korupsi lebih terbuka lebar ketimbang melayani warga korban banjir. KAMPAK
Papua juga menilai bahwa Program Unggulan Polres Teluk Wondama yakni “
Pemberatasan MIRAS “, seharusnya digantikan dengan Perintah Kapolri dan Kapolda
yakni Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebab KAMPAK Papua Region Teluk
Wondama sudah melapor di Polres Teluk Wondama sebanyak 3 kasus Tindak Pidana
Korupsi, diantaranya kasus dugaan tindak pidana korupsi Multy Kampus senilai
Rp. 8 miliar, kasus Bantuan Sosial senilai Rp.5,3 miliar dan kasus Wisata
Rohani ke Yerusalem senilai Rp. 3 Milyar, termasuk kasus-kasus korupsi kecil
lainnya.
Perlu diketahui bahwa sampai saat ini Multy
Kampus tidak dikelola oleh Pengelola yang profesional tetapi dikelola oleh
Mahasiswa apalagi menyangkut pendanaan dan proses belajar mengajar, sebagai
contoh Istri pertama Bupati Alberth H Torey, yakni Ny. Jeane Naomi Karubaboi
tanpa ada proses tatap muka atau kuliah tiba-tiba saja bisa maju meja untuk
ujian skripsi. Hal ini sangat memalukan termasuk pihak Uncen Jayapura juga
melacurkan Pendidikan di Papua, sebab bukan hanya di Teluk Wondama saja tetapi
ada beberapa wilayah pemekaran baru yang dijadikan sasaran empuk Uncen Jayapura
untuk melacurkan ilmu. Sementara itu Unipa yang dekat dengan Teluk Wondama
tidak berani untuk melacurkan ilmu dengan membentuk Kampus-kampus yang tidak
berbobot, sebab tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa bukan
membodohi anak bangsa.
Selanjutnya perlu diketahui juga bahwa
Bupati Drs. Alberth H Torey,MM sampai saat ini masih terus menggunakan NARKOBA,
termasuk istri keduanya. Hal ini dapat terus menggangu jalannya roda
pemerintahan, untuk itu KAMPAK Papua akan bertemu dengan Mendagri, BNN, dan
Kementerian Hukum dan HAM guna melaporkan kondisi ini agar Kasus NARKOBA,
POLIGAMI, dan KORUPSI Bupati Drs. Alberth H Torey,MM, segera diperiksa oleh
pihak terkait, baik Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan KPK. Mengapa demikian ?
sebab sejak 2003-20013, Bupati Drs. Alberth H Torey,MM tidak pernah mempertanggungjawabkan
LKPJ setiap tahunnya. Inilah masalahnya sehingga Kabupaten Teluk Wondama terus
masuk dalam lingkaran Disclaimer oleh BPK-RI Perwakilan Papua Barat.
Pimpinan
dan Anggota DPRD Teluk Wondama juga dituding warga korban banjir bandang atas
ketidak seriusan mereka dalam memperhatikan berbagai masalah yang menimpah
warga korban banjir bandang yang hingga saat ini sudah 3 tahun (2010-2013)ini
masih hidup bagaikan burung yang tak bersarang. Pimpinan DPRD lebih tunduk
kepada Bupati, sementara Anggota DPRD lebih sibuk jadi kontraktor, semuanya
lebih memikirkan diri dan perut sendiri ketimbang memikirkan rumitnya kehidupan
warga korban banjir bandang. Lebih baik studi banding ke Bintuni dari pada
keluar daerah yang hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
Berdasarkan
mekanisme, Susduk DPR,DPD,DPRP, dan DPRD, serta UU 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD teluk Wondama itu
sama posisinya dengan Bupati, sehingga bukan tunduk dibawah Bupati karena Uang,
seharusnya dengan fungsi kewenangan DPRD, Bupati dan SKPDnya wajib dipanggil
oleh DPRD dan didengar pertanggungjawabannya, kenapa sampai masalah warga
korban banjir bandang tidak diperhatikan, dan kenapa sampai berbulan-bulan
Bupati berada di Luar Daerah. Diduga Bupati Drs. Alberth H Torey,MM berada di
Surabaya selama satu bulan dua minggu karena Istri keduanya Ny. Vivin Mulyono
Torey tertangkap karena mengkonsumsi Shabu-Shabu, sehingga Bupati sibuk
mengurus Istri keduanya.
Inilah wajah sesungguhnya Penyelenggara
pemerintahan daerah , Bupati yang adalah Kader Partai Golkar yang juga ketua
DPD Partai Golkar Kabupaten Teluk Wondama. Kehadiran Menkokesra di Teluk
Wondama 8 Februari 2013 lalu sesungguhnya tidak hanya melihat kondisi warga
korban banjir bandang tetapi juga melihat secara langsung anak buahnya yang
adalah Kader Partai Golkar, sebab Menkokesra juga adalah salah satu Dewan
Pertimbangan Partai Golkar Pusat.
Semoga Bupati Drs. Alberth H Torey, MM mau
bertobat dan menghentikan tindakan Narkoba dan Berpoligami yang melahirkan
tindakan Korupsi dan membuat warga korban banjir bandang dan masyarakat teluk
wondama menderita sejak 2003-2013.
Belajarlah dari seorang dokter gigi yang
memimpin Kabupaten Teluk Bintuni yang mampu melakukan perubahan, dari pada
meyandang gelar Pamong Pemerintahan tetapi watak Narkoba,Poligami, dan Korupsi
dan menghancurkan daerah tanpa melakukan perubahan demi pelayanan kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara khusus penduduk di Kabupaten Teluk
Wondama yang hingga saat ini masih hidup dibawa garis kemiskinan.
Bintuni,
25 februari 2013.
LSM.
KAMPAK Papua
Penanggungjawab
Dorus Wakum,S.Pd
Koordinator
Umum Nasional
Blogger Comment
Facebook Comment