Den Haag - Masyarakat Papua lebih memerlukan perhatian nyata. Masyarakat, terutama kaum terpelajar, perlu
memahami fakta sebenarnya dan menyampaikan apa adanya. Pemutarbalikan justru tidak
menguntungkan masyarakat Papua.
Hal itu disampaikan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Retno Lestari Priansari Marsudi dalam acara sarasehan di Ruang Nusantara KBRI Den Haag, Kamis malam atau Jumat (1/3/2013).
Sarasehan kerjasama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda dan KBRI Den Haag ini menghadirkan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), Letnan Jenderal (Purn) Bambang Darmono, dihadiri kalangan pelajar, sejumlah diplomat muda Kemlu RI yang sedang pelatihan di Clingendael Netherlands Institute of International Relations dan kalangan terbatas.
Menurut Dubes, Kepala UP4B dihadirkan sebagai narasumber untuk berbagi informasi mengenai perkembangan di Papua, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat, dan kebijakan- kebijakan yang telah diambil dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan tersebut.
"Tahun ini tepat setahun UP4B dan saya kira lembaga ini sudah bisa memberikan informasi mengenai capaian-capaian untuk Papua, yang telah dilakukan selama satu tahun ini," ujar Dubes.
Dengan informasi yang diperoleh ini, imbuh Dubes, masyarakat bisa mempunyai bahan sesuai fakta perkembangan sebenarnya di Papua, termasuk para pelajar dan diplomat muda yang sedang menempuh pendidikan di Clingendael.
"Silakan sampaikan keadaan di Papua sesuai fakta, agar tidak diputarbalikkan oleh berbagai kelompok kepentingan. Pemutarbalikan seperti itu justru tidak menguntungkan masyarakat Papua," demikian Dubes.
Terjebak
Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), Letnan Jenderal (Purn) Bambang Darmono, yang sebelumnya menyampaikan paparan mengenai pembangunan di Papua, mengingatkan agar masyarakat jangan terjebak pada stereotip kesukuan.
"Sebab fakta historisnya Indonesia ada karena suku-suku bangsa dan bahasa yang beraneka ragam itu telah melebur menjadi satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Memandang suku Minang begini, Jawa, Papua begitu, itu adalah cerita kuno sebelum Sumpah Pemuda," terang Darmono, seusai sarasehan.
Darmono mengatakan bahwa faktanya dia sebagai orang Kristen terbukti bisa menyatu dengan orang-orang Aceh dan berhasil menunaikan tugas memulihkan wilayah itu pasca bencana tsunami.
"Semua sama. Kita ini Indonesia. Identitas kita satu, identitas Indonesia. Tidak ada lagi itu mengedepankan kesukuan, benar saya ini Sunda, Jawa, Dayak, Minang, Papua, tapi saya orang Indonesia," tegas Darmono, yang sudah mengunjungi segala pelosok Papua dan berbaur dengan suku-suku di sana.
Oleh karena itu, lanjut Darmono, pemerintah sekarang mendorong anak-anak Papua agar bisa belajar di sekolah-sekolah unggulan dan menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri di luar Papua, dalam rangka menghilangkan saling membuat stigma dan saling ketidakmengertian antar berbagai elemen bangsa Indonesia.
"Saya titip pesan kepada PPI. Anda semua berada di tengah-tengah masyarakat internasional, tentu harus bisa memberikan suatu pandangan tentang apa yang telah dilakukan oleh pemerintah di Papua, sekurangnya bisa disampaikan secara berantai," pungkas Darmono.
Senada dengan Dubes, sebelumnya Darmono juga menyampaikan bahwa masyarakat Papua lebih membutuhkan pembangunan nyata, bukan menjadikannya komoditas politik seperti dilakukan beberapa kelompok.
Pemerintah melalui UP4B memberi perhatian ekstra, termasuk kesejahteraan ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan, sampai infrastruktur dan sumber daya manusia. Tiap tahun misalnya, disediakan kuota 1000 kursi peguruan tinggi negeri untuk pelajar Papua, di samping juga Akademi Militer dan Polisi, serta sekolah tinggi dan akademi kedinasan lainnya. (es/es)
Hal itu disampaikan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Retno Lestari Priansari Marsudi dalam acara sarasehan di Ruang Nusantara KBRI Den Haag, Kamis malam atau Jumat (1/3/2013).
Sarasehan kerjasama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda dan KBRI Den Haag ini menghadirkan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), Letnan Jenderal (Purn) Bambang Darmono, dihadiri kalangan pelajar, sejumlah diplomat muda Kemlu RI yang sedang pelatihan di Clingendael Netherlands Institute of International Relations dan kalangan terbatas.
Menurut Dubes, Kepala UP4B dihadirkan sebagai narasumber untuk berbagi informasi mengenai perkembangan di Papua, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat, dan kebijakan- kebijakan yang telah diambil dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan tersebut.
"Tahun ini tepat setahun UP4B dan saya kira lembaga ini sudah bisa memberikan informasi mengenai capaian-capaian untuk Papua, yang telah dilakukan selama satu tahun ini," ujar Dubes.
Dengan informasi yang diperoleh ini, imbuh Dubes, masyarakat bisa mempunyai bahan sesuai fakta perkembangan sebenarnya di Papua, termasuk para pelajar dan diplomat muda yang sedang menempuh pendidikan di Clingendael.
"Silakan sampaikan keadaan di Papua sesuai fakta, agar tidak diputarbalikkan oleh berbagai kelompok kepentingan. Pemutarbalikan seperti itu justru tidak menguntungkan masyarakat Papua," demikian Dubes.
Terjebak
Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), Letnan Jenderal (Purn) Bambang Darmono, yang sebelumnya menyampaikan paparan mengenai pembangunan di Papua, mengingatkan agar masyarakat jangan terjebak pada stereotip kesukuan.
"Sebab fakta historisnya Indonesia ada karena suku-suku bangsa dan bahasa yang beraneka ragam itu telah melebur menjadi satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Memandang suku Minang begini, Jawa, Papua begitu, itu adalah cerita kuno sebelum Sumpah Pemuda," terang Darmono, seusai sarasehan.
Darmono mengatakan bahwa faktanya dia sebagai orang Kristen terbukti bisa menyatu dengan orang-orang Aceh dan berhasil menunaikan tugas memulihkan wilayah itu pasca bencana tsunami.
"Semua sama. Kita ini Indonesia. Identitas kita satu, identitas Indonesia. Tidak ada lagi itu mengedepankan kesukuan, benar saya ini Sunda, Jawa, Dayak, Minang, Papua, tapi saya orang Indonesia," tegas Darmono, yang sudah mengunjungi segala pelosok Papua dan berbaur dengan suku-suku di sana.
Oleh karena itu, lanjut Darmono, pemerintah sekarang mendorong anak-anak Papua agar bisa belajar di sekolah-sekolah unggulan dan menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri di luar Papua, dalam rangka menghilangkan saling membuat stigma dan saling ketidakmengertian antar berbagai elemen bangsa Indonesia.
"Saya titip pesan kepada PPI. Anda semua berada di tengah-tengah masyarakat internasional, tentu harus bisa memberikan suatu pandangan tentang apa yang telah dilakukan oleh pemerintah di Papua, sekurangnya bisa disampaikan secara berantai," pungkas Darmono.
Senada dengan Dubes, sebelumnya Darmono juga menyampaikan bahwa masyarakat Papua lebih membutuhkan pembangunan nyata, bukan menjadikannya komoditas politik seperti dilakukan beberapa kelompok.
Pemerintah melalui UP4B memberi perhatian ekstra, termasuk kesejahteraan ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan, sampai infrastruktur dan sumber daya manusia. Tiap tahun misalnya, disediakan kuota 1000 kursi peguruan tinggi negeri untuk pelajar Papua, di samping juga Akademi Militer dan Polisi, serta sekolah tinggi dan akademi kedinasan lainnya. (es/es)
Sumber : http://news.detik.com/read/2013/03/04/180255/2185421/10/dubes-sampaikan-keadaan-papua-sesuai-fakta-sebenarnya
Blogger Comment
Facebook Comment