News
Loading...

JANJI-JANJI LUKAS EMEMBE, TERHADAP MAHASISWA PAPUA

BOGOR-- Ini adalah pidato Pemaparan Program Kerja Gubernur Papua terpilih periode 2013-2018 di hadapan mahasiswa Papua se Jawa dan Bali. Di Villa Bukit Kehidupan Cibatok Bogor. 

Atas terpilihnya Gubernur Papua baru periode 2013-2018, Lukas Enembe S.IP dalam sambutannya memaparkan beberapa program kerja secara lisan yang akan membangun di Provinsi Papua di hadapan mahasiswa Papua sejawa dan bali.

Acara syukuran laksanakan di VILLA Bukit Kehidupan Cibatok Bogor, dalam sambutannya mengatakan dana APBD dianggarkan dari negara periode kami menargetkan 80% membangun di kabupaten dan 20% membangun di Provinsi. Karena anggarkan 80% Masyarakat kecil banyak yang ada di Kabupaten bukan di Provinsi. Kemiskinan tertinggi ada di pedesaan, Kecamatan tidak di provinsi. Kami percaya dana 80 % persen kemungkinan mengatasi kemiskinan dan kemakmuran, kesejateraan rakyat kecil terdiam disana terwujud. Nanti kami membentuk tim pengawasan khusus semoga dana jelas akan terarah. 

Kedua, UU No 21 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang suda gagal 13 tahun lalu. Masa kepemimpinan LUKMEN akan mengembalikan OTSUS jilid kedua. Karena ada Otsus orang Papua sudah merdeka. Merdeka yang di maksud LUKMEN masih mempertanyakan kembali ?.

Masih ada otonomi khusus plus (+), Plus (+) itu yang harus mengembalikan lagi di provinsi Papua masa periode kami.

Otonomi plus (+), Plus (+) ini ada intruksi dari Presiden. Ini bukan niat kami berdua dan jajaran Kabinet yang nanti kami akan pasangnya. Kami akan turuti ntruksi presiden ini. (tutur gubernur terpilih Lukas Enembe). 

Provinsi Aceh kok, sudah merdeka melalui UU No 21 tentang otonomi khusus. Masa Papua tidak bisa merdeka bingkai NKRI. Tidak mungkin terjadi, sejarah akan menunjukan bahwa Provinsi Papua juga harus merdeka melalui OTSUS dalam bingkai NKRI. Pada kenyataan di Provinsi Papua OTSUS sudah gagal total. 

Ketiga, mengenai pemekaran Provinsi Papua baru. Dalam periode kami berdua 2013 – 2018 selama 5 tahun tidak akan menandatangi pemekaran Provinsi Baru. Cukup hanya ada dua Provinsi yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Khusus Provinsi Papua Sekali – kali jangan berharap, melihat bahwa isu pemekaran sama halnya dengan mempetah – petahkan manusia Papua. Mengklasifikasikan orang Papua, mencerai – beraikan orang Papua kedalam sistim yang ada ini. Tidak layak kita mekarkan Provinsi baru lagi. Setelah mekarkan Provinsi Baru, kembali mereviw bahwa sediakah sumber daya manusia (SDM) untuk membangun provinsi baru tersebut. Sekelompok intelektual berbondong – bondong mengajukan permohonan pemekaran baru seharusnya memperhatikan masalah dasar ini duluan.

Pemekaran baru mendatangkan atau membuka peluang bagi pemerintah pusat untuk mengadakan program transmigrasi besar – besaran untuk mengirimkan manusia di Provinsi Papua. Dengan melihat hal demikian,di provinsi Papua tidak perlu ada pemekaran provinsi baru lagi, cukup mengembangkan membangun, membenahi pembangunan di Kabupaten- kabupaten suda ada saja karena populasi penduduk asli Provinsi Papua, dan Papua Barat pun terus menurun setiap detik. Data statistik pada tahun 2012 penduduk orang asli Papua berkisar 30% ini diperhatikan bagi semua kalangan para intelektual orang Papua.

Keempat, dalam pidatonya, aksi – aksi bertentangan dengan NKRI seperti aksi pergerakan perjuangan Papua Merdeka untuk merencanakan menggelar di Provinsi Papua pemerintah tidak akan mengijinkan untuk menggelar aksinya. Baik aksi damai maupun aksi – aksi anarkisme. Kita membangun pembangunan melalui damai di Provinsi Papua untuk mensejaterahkan rakyat kecil. Lebih baik benahi Otonomi khusus Papua. Membangun sama halnya dengan memerdekakan masyarakat miskin dan masyarakat kelas menengah kecil.
Masalah kekerasaan di Papua. saya sudah pernah menjabat kepala daerah (Bupati) di mana pusat gerilyawan Tentara Papua Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka yakni Puncak Jaya. Punya pengalaman untuk proses penyelesaian masalah rumit ini. Maka saya bersama wakil saya akan terus menangani lebih focus untuk mengamankan keamanannya di Papua.

Pendidikan “ dalam programnya lebih membuka orang mudah Papua harus study di luar negeri. Mulai dari S1 sampai dengan S3 kami akan membuka beasiswa bagi pelajar yang berprestasi di tingkat SMA untuk melanjutkan sekolah tingkatan lebih atasnya. 

Masalah Pariwisata : dalam masa jabatan kami, orang jawa harus kunjungi setiap Kabupaten Provinsi Papua. Kita ini satu dalam bingkai NKRI, untuk menyambungkan semua ini harus ada Lapangan terbang Internasional di setiap kota Kabupatennya. Tidak cukup orang Amerika, Orang Jawa berwisata di kota Jayapura saja. Provinsi Papua ini cukup luas dan ada tempat – tempat keunikan untuk mengunjungi para wisatawan. 

Kesehatan : harus menata kembali setiap rumah sakit dan saya berusaha pembiayaan berobat digratiskan untuk berobat bagi para pasien. 

Keluan para mahasiswa “di sampaikan melalui tertulis. Secara lisan hanya kota study Jogyakarta kritis terhadap kondisi di Papua. Seperti pembuatan KTP secara gratis bagi warga transmigrasi. Para warga transmigrsi cepat sekali mengurus KTP dari Papua. Kami disini tidak mengijinkan membuat KTPnya. Maka Kami mengharapkan Pemerintah Provinsi Papua melalui Pemimpin baru ini KTP harus diperdakan supaya mengawasi bagi kami masyarakat sipil Papua. Kedua : Gedung mesjid selain dari Agama Katolik Papua, KINGMI Papua, Baptis Papua dalam satu Kabupaten hanya ada satu tempat ibadah saja dan segera di perdakan juga. (tanggapan belum ada kedua pertanyaan ini). (M/MG).
Sumber :  http://www.malanesia.com/2013/03/janji-janji-lukas-emembe-terhadap.html
Share on Google Plus

About suarakolaitaga

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment