BOGOR-- Ini adalah pidato Pemaparan Program Kerja Gubernur Papua terpilih
periode 2013-2018 di hadapan mahasiswa Papua se Jawa dan Bali. Di Villa
Bukit Kehidupan Cibatok Bogor.
Atas terpilihnya Gubernur Papua
baru periode 2013-2018, Lukas Enembe S.IP dalam sambutannya memaparkan
beberapa program kerja secara lisan yang akan membangun di Provinsi
Papua di hadapan mahasiswa Papua sejawa dan bali.
Acara syukuran
laksanakan di VILLA Bukit Kehidupan Cibatok Bogor, dalam sambutannya
mengatakan dana APBD dianggarkan dari negara periode kami menargetkan
80% membangun di kabupaten dan 20% membangun di Provinsi. Karena
anggarkan 80% Masyarakat kecil banyak yang ada di Kabupaten bukan di
Provinsi. Kemiskinan tertinggi ada di pedesaan, Kecamatan tidak di
provinsi. Kami percaya dana 80 % persen kemungkinan mengatasi
kemiskinan dan kemakmuran, kesejateraan rakyat kecil terdiam disana
terwujud. Nanti kami membentuk tim pengawasan khusus semoga dana jelas
akan terarah.
Kedua, UU No 21 tentang otonomi khusus bagi
Provinsi Papua dan Papua Barat yang suda gagal 13 tahun lalu. Masa
kepemimpinan LUKMEN akan mengembalikan OTSUS jilid kedua. Karena ada
Otsus orang Papua sudah merdeka. Merdeka yang di maksud LUKMEN masih
mempertanyakan kembali ?.
Masih ada otonomi khusus plus (+), Plus (+) itu yang harus mengembalikan lagi di provinsi Papua masa periode kami.
Otonomi
plus (+), Plus (+) ini ada intruksi dari Presiden. Ini bukan niat kami
berdua dan jajaran Kabinet yang nanti kami akan pasangnya. Kami akan
turuti ntruksi presiden ini. (tutur gubernur terpilih Lukas Enembe).
Provinsi Aceh kok, sudah merdeka melalui UU No 21 tentang otonomi
khusus. Masa Papua tidak bisa merdeka bingkai NKRI. Tidak mungkin
terjadi, sejarah akan menunjukan bahwa Provinsi Papua juga harus merdeka
melalui OTSUS dalam bingkai NKRI. Pada kenyataan di Provinsi Papua
OTSUS sudah gagal total.
Ketiga, mengenai pemekaran Provinsi Papua
baru. Dalam periode kami berdua 2013 – 2018 selama 5 tahun tidak akan
menandatangi pemekaran Provinsi Baru. Cukup hanya ada dua Provinsi
yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Khusus Provinsi Papua
Sekali – kali jangan berharap, melihat bahwa isu pemekaran sama halnya
dengan mempetah – petahkan manusia Papua. Mengklasifikasikan orang
Papua, mencerai – beraikan orang Papua kedalam sistim yang ada ini.
Tidak layak kita mekarkan Provinsi baru lagi. Setelah mekarkan Provinsi
Baru, kembali mereviw bahwa sediakah sumber daya manusia (SDM) untuk
membangun provinsi baru tersebut. Sekelompok intelektual berbondong –
bondong mengajukan permohonan pemekaran baru seharusnya memperhatikan
masalah dasar ini duluan.
Pemekaran baru mendatangkan atau membuka
peluang bagi pemerintah pusat untuk mengadakan program transmigrasi
besar – besaran untuk mengirimkan manusia di Provinsi Papua. Dengan
melihat hal demikian,di provinsi Papua tidak perlu ada pemekaran
provinsi baru lagi, cukup mengembangkan membangun, membenahi pembangunan
di Kabupaten- kabupaten suda ada saja karena populasi penduduk asli
Provinsi Papua, dan Papua Barat pun terus menurun setiap detik. Data
statistik pada tahun 2012 penduduk orang asli Papua berkisar 30% ini
diperhatikan bagi semua kalangan para intelektual orang Papua.
Keempat,
dalam pidatonya, aksi – aksi bertentangan dengan NKRI seperti aksi
pergerakan perjuangan Papua Merdeka untuk merencanakan menggelar di
Provinsi Papua pemerintah tidak akan mengijinkan untuk menggelar
aksinya. Baik aksi damai maupun aksi – aksi anarkisme. Kita membangun
pembangunan melalui damai di Provinsi Papua untuk mensejaterahkan rakyat
kecil. Lebih baik benahi Otonomi khusus Papua. Membangun sama halnya
dengan memerdekakan masyarakat miskin dan masyarakat kelas menengah
kecil.
Masalah kekerasaan di Papua. saya sudah pernah menjabat kepala
daerah (Bupati) di mana pusat gerilyawan Tentara Papua Nasional (TPN)
Organisasi Papua Merdeka yakni Puncak Jaya. Punya pengalaman untuk
proses penyelesaian masalah rumit ini. Maka saya bersama wakil saya akan
terus menangani lebih focus untuk mengamankan keamanannya di Papua.
Pendidikan
“ dalam programnya lebih membuka orang mudah Papua harus study di luar
negeri. Mulai dari S1 sampai dengan S3 kami akan membuka beasiswa bagi
pelajar yang berprestasi di tingkat SMA untuk melanjutkan sekolah
tingkatan lebih atasnya.
Masalah Pariwisata : dalam masa jabatan
kami, orang jawa harus kunjungi setiap Kabupaten Provinsi Papua. Kita
ini satu dalam bingkai NKRI, untuk menyambungkan semua ini harus ada
Lapangan terbang Internasional di setiap kota Kabupatennya. Tidak cukup
orang Amerika, Orang Jawa berwisata di kota Jayapura saja. Provinsi
Papua ini cukup luas dan ada tempat – tempat keunikan untuk mengunjungi
para wisatawan.
Kesehatan : harus menata kembali setiap rumah sakit
dan saya berusaha pembiayaan berobat digratiskan untuk berobat bagi
para pasien.
Keluan para mahasiswa “di sampaikan melalui tertulis.
Secara lisan hanya kota study Jogyakarta kritis terhadap kondisi di
Papua. Seperti pembuatan KTP secara gratis bagi warga transmigrasi. Para
warga transmigrsi cepat sekali mengurus KTP dari Papua. Kami disini
tidak mengijinkan membuat KTPnya. Maka Kami mengharapkan Pemerintah
Provinsi Papua melalui Pemimpin baru ini KTP harus diperdakan supaya
mengawasi bagi kami masyarakat sipil Papua. Kedua : Gedung mesjid selain
dari Agama Katolik Papua, KINGMI Papua, Baptis Papua dalam satu
Kabupaten hanya ada satu tempat ibadah saja dan segera di perdakan juga.
(tanggapan belum ada kedua pertanyaan ini). (M/MG).
Sumber : http://www.malanesia.com/2013/03/janji-janji-lukas-emembe-terhadap.html
Blogger Comment
Facebook Comment