"Pemerintah Amerika juga sudah menyerukan agar Jakarta segera
menggelar dialog menyeluruh dengan tokoh-tokoh Papua.. Ia menyayangkan
pemerintah pusat selama ini hanya mengedepankan pembangunan dan sisi
ekonomi, namun tidak memperhatikan martabat rakyat Papua. "Bagaimana mau
dialog kalau semua harus dalam kerangka NKRI (Negara kesatuan Republik
Indonesia). Hanya orang bodoh saja mau percaya itu, Socratez Sofyan Yoman"
Jayapura SUCENKO,--Satu hari pada Oktober 2011. Penasihat khusus Sekretearis Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pencegahan Pemusnahan Etnis mengajak
Pendeta Socrates Sofyan Yoman, tokoh agama di Papua, berbicara di ruang
tertutup. Ia ingin tahu situasi terakhir di Bumi Cenderawasih itu.
"Saya ditanya bagaimana kalau referndum digelar di Papua, bagaimana dengan pendatang?" kata Socrates saat dihubungi merdeka.com melalui telepon selulernya, Senin lalu. Dengan yakin, ia menjawab sudah pasti Papua merdeka. Ia menyatakan hanya orang asli Papua berhak menentukan nasib mereka bukan kaum dari daerah lain.
Sayangnya, Socrates lupa nama pejabat PBB itu. Ia cuma menegaskan dilarang berbicara soal isi pertemuan karena sangat rahasia.
Persoalan Papua mulai kembali mendapat sorotan internasional setelah Mei lalu sidang Dewan Hak Asasi PBB di Jenewa, Swiss, menilai ada pelanggaran hak asasi di sana. Saat itu, ada 14 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Jepang, dan Meksiko, menyuarakan soal itu.
Menurut Socrates, pemerintah Amerika juga sudah menyerukan agar Jakarta segera menggelar dialog menyeluruh dengan tokoh-tokoh Papua.. Ia menyayangkan pemerintah pusat selama ini hanya mengedepankan pembangunan dan sisi ekonomi, namun tidak memperhatikan martabat rakyat Papua. "Bagaimana mau dialog kalau semua harus dalam kerangka NKRI (Negara kesatuan Republik Indonesia). Hanya orang bodoh saja mau percaya itu," ia menegaskan.
Sebab itu, ia meminta Jakarta membahas seluruh agenda terkait Papua karena krisis di sana sangat rumit. Ia juga mensyaratkan Amerika bersama Belanda, dan PBB juga harus hadir. "Papua dari awal merupakan konspirasi internasional antara Amerika, belanda, dan PBB."
Dihubungi secara terpisah kemarin, utusan khusus Presiden buat Papua, Farid Hussein, mengakui butuh waktu lama untuk menyelesaikan konflik Papua. "Di Aceh saja saya butuh dua tahun," ujarnya. Untuk itu, ia menegaskan tidak boleh ada pihak asing terlibat dalam penyelesaian masalah Papua.
Sejauh ini, Farid dan Socrates membantah ada keterlibatan negara lain dalam konflik Papua. "Tidak ada LSM asing. Nggak mungkin berani, bisa habis mereka," Farid menegaskan.
Kalau memang penyelesaian itu terjadi, Socrates mengisyaratkan rakyat Papua tetap ingin melepaskan diri dari Indonesia. "Ideologi itu sudah lama dan tidak bisa dihapus," katanya. Namun ia menolak menyatakan dirinya menganut ideologi Papua merdeka. "Saya hanya penyambung lidah umat."
Boleh jadi, pernyataan Socrates itu benar. Seorang paham situasi di Papua menegaskan, "Kalau referendum digelar sekarang, 99 persen Papua merdeka."
"Saya ditanya bagaimana kalau referndum digelar di Papua, bagaimana dengan pendatang?" kata Socrates saat dihubungi merdeka.com melalui telepon selulernya, Senin lalu. Dengan yakin, ia menjawab sudah pasti Papua merdeka. Ia menyatakan hanya orang asli Papua berhak menentukan nasib mereka bukan kaum dari daerah lain.
Sayangnya, Socrates lupa nama pejabat PBB itu. Ia cuma menegaskan dilarang berbicara soal isi pertemuan karena sangat rahasia.
Persoalan Papua mulai kembali mendapat sorotan internasional setelah Mei lalu sidang Dewan Hak Asasi PBB di Jenewa, Swiss, menilai ada pelanggaran hak asasi di sana. Saat itu, ada 14 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Jepang, dan Meksiko, menyuarakan soal itu.
Menurut Socrates, pemerintah Amerika juga sudah menyerukan agar Jakarta segera menggelar dialog menyeluruh dengan tokoh-tokoh Papua.. Ia menyayangkan pemerintah pusat selama ini hanya mengedepankan pembangunan dan sisi ekonomi, namun tidak memperhatikan martabat rakyat Papua. "Bagaimana mau dialog kalau semua harus dalam kerangka NKRI (Negara kesatuan Republik Indonesia). Hanya orang bodoh saja mau percaya itu," ia menegaskan.
Sebab itu, ia meminta Jakarta membahas seluruh agenda terkait Papua karena krisis di sana sangat rumit. Ia juga mensyaratkan Amerika bersama Belanda, dan PBB juga harus hadir. "Papua dari awal merupakan konspirasi internasional antara Amerika, belanda, dan PBB."
Dihubungi secara terpisah kemarin, utusan khusus Presiden buat Papua, Farid Hussein, mengakui butuh waktu lama untuk menyelesaikan konflik Papua. "Di Aceh saja saya butuh dua tahun," ujarnya. Untuk itu, ia menegaskan tidak boleh ada pihak asing terlibat dalam penyelesaian masalah Papua.
Sejauh ini, Farid dan Socrates membantah ada keterlibatan negara lain dalam konflik Papua. "Tidak ada LSM asing. Nggak mungkin berani, bisa habis mereka," Farid menegaskan.
Kalau memang penyelesaian itu terjadi, Socrates mengisyaratkan rakyat Papua tetap ingin melepaskan diri dari Indonesia. "Ideologi itu sudah lama dan tidak bisa dihapus," katanya. Namun ia menolak menyatakan dirinya menganut ideologi Papua merdeka. "Saya hanya penyambung lidah umat."
Boleh jadi, pernyataan Socrates itu benar. Seorang paham situasi di Papua menegaskan, "Kalau referendum digelar sekarang, 99 persen Papua merdeka."
Bapak Yoman terima kasih banyak.
0 komentar :
Posting Komentar