 |
| Hutan di Pulau Biak, Biak Numfor, Papua, Senin (16/11). [Papua] |
Sofyan di Jakarta, Rabu (13/1/2016), mengatakan usulan tersebut, seperti pemanfaatan hutan konservasi masih berupa pertimbangan tim dan harus dibahas kembali dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian ESDM.
"Usulannya ada gimana konservasi ini bisa memberikan manfaat ekonomi, namun tetap dengan kualitas perlindungannya. Lainnya mengenai pembangunan yang lebih melibatkan masyarakat secara kultural dan antropologis," ujarnya.
Untuk pemanfaatan hutan konservasi, Sofyan menuturkan pertimbangannya adalah Papua memiliki wilayah yang luas dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, seperti hasil pertambangan.
Namun, wilayah Papua selama ini belum dioptimalkan untuk usaha yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut dia, memang terdapat kesulitan untuk mengembangkan usaha tambang di wilayah Papua karena ketentuan hutan konservasi.
"Padahal di Papua Nugini yang bersebelahan dengan Papua sudah beroperasi enam atau tujuh tambang," ucapnya.
Meskipun demikian, kata Sofyan, tim dan Kementerian teknis perlu merapatkan kembali rekomendasi tersebut, karena pemanfaatan sumber daya alam Papua juga akan sangat mempertimbangkan hak-hak masyarakat Papua dan kelestarian lingkungan.
"Intinya, dalam rekomendasi adalah pembangunan Papua yang lebih efektif, terutama yang berbasis masyarakat, di mana hak ulayat ada disana, hak partisipasi masyarakat dan lainnya," ujarnya.
Selain masalah evaluasi kawasan konservasi, Sofyan menuturkan rekomendasi lainnya adalah pembagunan infrastruktur transportasi hingga kawasan pegunungan Papua. Akses ini diutamakan untuk menurunkan harga barang di kawasan pegunungan Papua.
Untuk program pendidikan dan kesehatan, tim mengusulkan dibangun sekolah asrama di sejumlah kawasan Papua. Pembangunan sekolah asrama itu untuk menghilangkan kendala akses bagi warga Papua.
"Jadi tidak perlu setiap hari siswa berjalan jauh untuk ke sekolah," imbuhnya.
Ketika disinggung apakah laporan tim juga mencantumkan mengenai lokasi pembangunan instalasi pemurnian dan pengolahan mineral PT. Freeport Indonesia di Papua, Sofyan enggan menjawabnya.
Seperti diketahui, hasil rekomendasi Tim Pengelolaan SDA Papua direncanakan menjadi landasan cetak biru pembangunan bumi Papua.
Tim ini dipimpin Sofyan Djalil sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan beranggotakan Menteri ESDM Sudirman Said, sejumlah menteri di Kabinet Kerja, Jaksa Agung, dan sejumlah kepala daerah di Papua.
(Antara)
http://www.suara.com/bisnis/2016/01/13/163914/ini-rekomendasi-pemerintah-untuk-pembangunan-papua
0 komentar :
Posting Komentar