 |
| Aksi di tempat ucapan terimakasih kepada pemerintah vanuatu (SCK/foto/Nesta Gimbal) |
Sejak Tahun 1961 sampai dengan saat Pemerintah Indonesia
terus melakukan pembunuhan dengan menggunakan kekuatan Militer atas
nama kedaulatan NKRI terhadap warga sipil Papua Barat yang tidak
berdosa. Perjanjian New York
Agreement pada tanggal 15 Agustus 1962 yang dilakukan oleh Amerika
Serikat, Belanda, Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanpa
melibatkan orang asli Papua Barat merupakan awal dari Pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM). Berbagai tindakan pelanggaran HAM yang dialami oleh
Rakyat Papua Barat merupakan kejahatan Negara Indonesia melalui operasi
militer untuk menghilangkan Hak Penentuan Nasib Sendiri.
Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa peristiwa Antara tahun 1963 1969, korban rakyat Papua oleh operasi militer diperkirakan oleh Robine Osborne penulis buku Kibaran Sampari berjumlah 2000 3000 orang. Menurut Elieser Bonay mantan Gubernur Papua (1981) korban kekerasan oleh Negara mencapai 30.000 jiwa, sedangkan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari menyatakan jumlah korban kekerasan Negara mencapai 100.000 jiwa hingga saat ini. Menurut kajian penelitian Agus Sumule (staf ahli Gubernur Barnabas Suebu periode 2005-2010) merinci jumlah korban antara tahun 1967 -1997 di Paniai 614 orang di bunuh, 13 orang hilang dan diperkosa 80 orang (1980-1995). Pada tahun 1979, Kelila (Jayawijaya) 201 orang dibunuh, serta pada tahun 1977 di Asologaima 126 di bunuh, dan di Wossilimo 148 orang di bunuh.
Hal ini terbukti dari berbagai operasi khusus di tahun 1963 proses integrasi wilayah Papua, tahun 1968-1969 untuk mensukseskan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), tahun 1970 -1974 operasi pamungkas untuk mensukseskan pemilu, tahun 1977-1978 operasi koteka, tahun 1980-1984 terjadi operasi rahasia dikenal dengan perang rahasia mengakibatkan banyak pengungsian ke wilayah perbatasan Negara Papua New Guinea. Operasi rahasia ini mengakibatkan Tokoh Budayawan yang juga kepala Museum Antropologi UNCEN Arnold Clemens Ap dibunuh, di tahun 1986 -1998 operasi terselubung lebih fokus disektor birokrasi pemerintah propinsi maupun kabupaten dan intervensi kebijakan di segala bidang baik; sosial (keagamaan), pendidikan dan kebudayaan.
Penculikan dan Pembunuhan misterius terhadap tokoh politik papua antara lain; DR. Tom Wanggai (1996), Steven Suripaty (1996), Theys Hiyo Eluay serta penghilangan Sopirnya Aristoteles Masoka (2001), Willem Onde (2003), Justinus Murib (2004), Willem Maninmwarba (2008), Opinus Tabuni (2008), Kelly Kwalik (2008) Mako Musa Tabuni (2012),Hubertus Mabel (2013), Daniel Kogoya (2013).
Penangkapan dan penahanan aktivis Papua Barat antara lain; Filep Karma (Parlemen Jalanan), Forkorus Yaboisembut (Presiden Negara Republik Federal Papua Barat), Edison Waromi (Perdana Menteri Negara Republik Federal Papua Barat), Domininggus Sorabut (Dewan Adat Papua), Selpius Bobii (Front PEPERA-PB), Victor Yeimo (Komite Nasional Papua Barat), Panus Hiluka (TPN)
Dengan pengalaman penderitaan panjang yang dialami oleh rakyat Papua Barat sejak 1961 saat ini maka, kami rakyat Papua Barat menyatakan sikap:
Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa peristiwa Antara tahun 1963 1969, korban rakyat Papua oleh operasi militer diperkirakan oleh Robine Osborne penulis buku Kibaran Sampari berjumlah 2000 3000 orang. Menurut Elieser Bonay mantan Gubernur Papua (1981) korban kekerasan oleh Negara mencapai 30.000 jiwa, sedangkan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari menyatakan jumlah korban kekerasan Negara mencapai 100.000 jiwa hingga saat ini. Menurut kajian penelitian Agus Sumule (staf ahli Gubernur Barnabas Suebu periode 2005-2010) merinci jumlah korban antara tahun 1967 -1997 di Paniai 614 orang di bunuh, 13 orang hilang dan diperkosa 80 orang (1980-1995). Pada tahun 1979, Kelila (Jayawijaya) 201 orang dibunuh, serta pada tahun 1977 di Asologaima 126 di bunuh, dan di Wossilimo 148 orang di bunuh.
Hal ini terbukti dari berbagai operasi khusus di tahun 1963 proses integrasi wilayah Papua, tahun 1968-1969 untuk mensukseskan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), tahun 1970 -1974 operasi pamungkas untuk mensukseskan pemilu, tahun 1977-1978 operasi koteka, tahun 1980-1984 terjadi operasi rahasia dikenal dengan perang rahasia mengakibatkan banyak pengungsian ke wilayah perbatasan Negara Papua New Guinea. Operasi rahasia ini mengakibatkan Tokoh Budayawan yang juga kepala Museum Antropologi UNCEN Arnold Clemens Ap dibunuh, di tahun 1986 -1998 operasi terselubung lebih fokus disektor birokrasi pemerintah propinsi maupun kabupaten dan intervensi kebijakan di segala bidang baik; sosial (keagamaan), pendidikan dan kebudayaan.
Penculikan dan Pembunuhan misterius terhadap tokoh politik papua antara lain; DR. Tom Wanggai (1996), Steven Suripaty (1996), Theys Hiyo Eluay serta penghilangan Sopirnya Aristoteles Masoka (2001), Willem Onde (2003), Justinus Murib (2004), Willem Maninmwarba (2008), Opinus Tabuni (2008), Kelly Kwalik (2008) Mako Musa Tabuni (2012),Hubertus Mabel (2013), Daniel Kogoya (2013).
Penangkapan dan penahanan aktivis Papua Barat antara lain; Filep Karma (Parlemen Jalanan), Forkorus Yaboisembut (Presiden Negara Republik Federal Papua Barat), Edison Waromi (Perdana Menteri Negara Republik Federal Papua Barat), Domininggus Sorabut (Dewan Adat Papua), Selpius Bobii (Front PEPERA-PB), Victor Yeimo (Komite Nasional Papua Barat), Panus Hiluka (TPN)
Dengan pengalaman penderitaan panjang yang dialami oleh rakyat Papua Barat sejak 1961 saat ini maka, kami rakyat Papua Barat menyatakan sikap:
- Rakyat Papua Barat menuntut Hak Penentuan Nasib Sendiri (self determination) berdasarkan Deklarasi HAM PBB.
- PBB segera bertanggung jawab atas pelanggaran Hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di wilayah Papua Barat.
- Rakyat Papua Barat meminta kepada Dewan HAM PBB segera membentuk tim khusus untuk menginvestigasi semua pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Papua Barat
- Rakyat Papua Barat mendesak kepada Negara Negara anggota MSG lebih khusus Negara Vanuatu untuk mengirim Tim Khusus untuk meneliti dan menginvestigasi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Papua Barat.
- Rakyat Papua Barat mendesak kepada Negara-Negara anggota PBB untuk segera mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk membuka ruang demokrasi di wilayah Papua Barat
- Rakyat Papua Barat meminta perlindungan hukum kepada PBB atas Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Buchtar Tabuni (ketua PNWP) dan Roky Medlama (Jubir KNPB) dan semua aktivis Kemerdekaan Papua Barat.
- Rakyat Papua Barat berterima kasih kepada Rakyat dan Pemerintah Negara Vanuatu atas kesediaan membawa masalah Pelanggaran HAM ke Dewan HAM PBB di Genewa.
- Rakyat Papua Barat meminta kepada Negara-Negara Anggota PBB untuk mendukung posisi Negara Vanuatu dalam membawa masalah Pelanggaran HAM Di Papua Barat
Demikian pernyataan sikap politik oleh rakyat Papua Barat.
Numbay Papua Barat, 04 Maret 2014
Mengetahui Komponen Perjuangan;
NEGARA FEDERAL REPUBLIK PAPUA BARAT (NRFPB)
WEST PAPUA NATIONAL COALITION FOR LIBERATION (WPNCL)
PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA (PNWP)
Mengetahui Perwakilan Organisasi Perjuangan
PARLEMEN JALANAN (PARJAL)
SOLIDARITAS PEMUDA KRISTEN PAPUA (SKK-P)
GERAKAN PEREMPUAN
SOLIDARITAS HAM DAN DEMOKRASI RAKYAT PAPUA (SHDRP)
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB)
GERAKAN RAKYAT DEMOKRATIK PAPUA (GARDA PAPUA)
ASOSIASI MAHASISWA PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA INDONESIA (AMPTPI)
ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP)
GERAKAN MAHASISWA PEMUDA DAN RAKYAT (GEMPAR)
DEWAN ADAT PAPUA (DAP)
WEST PAPUA NASIONAL AUTHORITY (WPNA)
FRONT PERJUANGAN PEMBEBASAN RAKYAT PAPUA BARAT (FRONT PEPERA )
FORUM PEDULI RAKYAT PAPUA KOTA STUDI MAKASAR
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNCEN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UMEL MANDIRI
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA USTJ
SENAT MAHASISWA STIKOM
SENAT MAHASISWA STFT
SENAT MAHASISWA STT WALTER POST
SENAT MAHASISWA STT I.S KIJNE
Blogger Comment
Facebook Comment