 |
| Anggota DPR RI Asal Papua, Diaz Gwijangge. (Jubi/Arjuna) |
Jayapura, 8/4 – Anggota DPR RI asal
Papua, Diaz Gwijangge menegaskan dirinya tak setuju jika pimpinan
tertinggi OPM, Goliat Tabuni dinyatakan DPO. Membunuh para tokoh pejuang
Papua tak akan menyelesaikan masalah.
“Saya tak setuju jika Goliat Tabuni dikatakan DOP agar dia bisa
dibunuh, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Beberapa tokoh
pejuang Papua Merdeka seperti They Eluay, Keli Kwalik hingga Mako Tabuni
dibunuh, tapi masalah tidak selesai. Meski para pejuang ini meninggal,
isu Papua merdeka tetap ada,” kata Diaz Gwijangge, Senin (8/4).
Menurutnya, tidak ada yang memaksa orang Papua berteriak merdeka. Itu
adalah ideologi politik orang Papua sendiri, sehingga penyelesaiannya
juga harus dengan cara politik. Lewat dialog atau apapun namanya yang
penting kedua pihak duduk bersama.
“Kita tidak usa baku tipu. Kita sudah melihat apa yang terjadi di
Timor Leste. Jika Aparat melalukan hal-hal tersebut, maka bisa dikata
ada genoside di Papua. Jadi saya pikir Kapolda harus jeli melihat
masalah ini. Jangan langsung menuding dan menjadikan sesorang DPO. Ada
prosedur yang harus dilakukan. Negara harus menjamin hak hidup setiap
orang. Yang bisa mengambil nyawa manusia hanya Tuhan, bukan manusia,”
ujarnya.
Dikatakan, menyelesaikan masalah Papua harus tuntas. Tidak hanya
sepotong-sepotong. Apalagi sudah ada etika yang baik dari orang asli
Papua untuk selesaikan masalah Papua. Jaringan Damai Papua (JDP) sudah
mendorong dialog, itu harus segera direspon baik oleh pemerintah RI dan
melibatkan mereka yang dikatakan OPM untuk dialog.
“Aceh dan Papua statusnya sama. Tidak ada bedanya. Bahkan GAM Aceh
bisa dikatakan peralatan dan struktur mereka tertata baik. Lalu kenapa
Aceh bisa diselesaikan lewat perjanjian Helsinkin. Lalu Papua tidak
bisa? Berarti ada diskriminasi,” kata dia lagi.
Selain itu dikatakan, ada dua kebijakan pemerintah yang keliru di
Papua. Orang Papua diberikan Otsus tapi ternyata dalam penerapannya
pusat tidak konsisten. Pusat juga memberikan pemekaran seenaknya untuk
Papua dan ini kerap menimbulkan konflik antara sesama orang asli Papua.
“Jadi harusnya pemerintah dan orang asli Papua duduk bersama untuk
dialog. Bahkan jika perlu ada pihak ketiga seperti GAM lalu. Kenapa
Papua tidak bisa begitu, sementara Aceh bisa? Pemerintah seolah tidak
serius menyeselesaikan masalah Papua sehingga terus terjadi kekerasan,”
ujar Diaz Gwijangge. (Jubi/Arjuna)
Sumber : tabloidjubi.com
Blogger Comment
Facebook Comment