Ilustrasi: Salah satu korban yang ditembak oleh dua oknum TNI di Timika akhir Agustus lalu - Jubi/Dok |
Jayapura, Jubi – Rangkaian kekerasan, penembakan yang terjadi di Papua sejak Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI lalu terus menjadi sorotan legislator Papua.
Anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mengatakan, melihat kondisi itu para pimpinan yang ada di Papua mulai dari gubernur, DPR Papua, bupati/walikota se Papua, dan DPRD kabupaten/kota perlu segera mengambil sikap dan mendesak Jokowi mengevaluasi sistem keamanan di Papua.
Menurutnya, sejak penembakan yang menewaskan empat siswa SMA dan melukai belasan warga sipil di Enarotali Paniai 8 Desember 2014, rentetan kekerasan lainnya terus terjadi di Papua yakni di Yahukimo, penembakan Dogiyai, Tolikara, dan dalam sebulan terakhir terjadi dua kali penembakan warga sipil di Timika.
“Penembakan pertama yang diduga dilakukan oknum TNI menewaskan dua orang sipil dan empat lainnya terluka. Kasus kedua, yang diduga dilakukan anggota polisi, menewaskan satu remaja dan satu lainnya terluka. Jika perlu legislator dan pemerintah yang ada di Papua, mendesak Jokowi menarik militer dari Papua, yang jumlahnya sudah berlebihan,” kata Kadepa ketika menghubungi Jubi via teleponnya, Kamis (1/10/2015).
Dikatakan, generasi muda adalah aset bangsa, generasi penerus. Tapi kenapa mereka jadi sasaran penembakan TNI/Polri selama ini. Kepentingan apa dibalik semua itu.
Aparat keamanan lanjut dia, tak bisa diharapkan lagi untuk menangani dan mengungkap semua kasus itu. Apalagi ini menyangkut nama baik kesatuan mereka. Kadepa meragukan pengungkapan kasus – kasus itu dilakukan transparan.
“Para pimpinan di daerah tak boleh diam dengan situasi ini. Tindakan tak manusiawi harus dihentikan. Negara harus merespon dan tak boleh diam terhadap warga sipil di Papua yang terus jadu sasaran penembakan TNI/Polri. Orang Papua juga warga negara Indonesia,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Ignasius W Mimin mengatakan, orang Papua selalu jadi korban ketidakadilan. Mereka dikejar, ditembak dan dibunuh. Padahal mereka juga bagian negara.
“Dimana posisi negara kini. Kalau seperti ini terus, orang Papua mau kemana lagi. Di tanahnya sendiri, mereka dikejar dan dibunuh. Sampai kapan orang Papua akan dikorbankan?” kata Mimin awal pekan ini.
Menurutnya, kondisi seperti itu membuat orang Papua kini merasa tak aman di tanahnya sendiri. Berbagai stigma selalu dikaitkan dengan orang Papua. Sampai kapan orang Papua akan diperlakukan seperti ini. (Arjuna Pademme)
http://tabloidjubi.com/2015/10/01/pimpinan-di-papua-perlu-desak-jokowi-evaluasi-sistem-keamanan/