Hendrik Gwijangge, ketua LIDIK provinsi Papua bersama mantan panglima TNI. Jubi/Dok |
“Karena gubernur ini kan merupakan representasi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, sedangkan ketua DPRP merupakan representasi pimpinan lembaga tertinggi legislatif di Propinsi yang mewakili hak-hak politik penduduk Papua dan ketua MRP merupakan representasi kultural seluruh masyarakat Papua. Jadi tidak adanya mereka ini jangan anggap remeh,” kata Hendrik Gwijangge, ketua LIDIK Papua, melalui surat elektroni yang diterima Jubi, Minggu (17/5/2015) dari Wamena, Papua.
Menurut dia, selama ini banyak tuntutan hak-hak politik masyarakat Papua sebagai warga negara Indonesia yang terus dilanggar baik itu kekerasan, pembungkaman ruang demokrasi oleh negara melalui TNI/POLRI terhadap warga sipil Papua, penangkapan, pemenjarahan dan pembunuhan terhadap aktifis Papua serta pelanggaran HAM berkepanjangan di Papua yang tidak pernah diselesaikan oleh negara dengan baik untuk memberikan rasa keadilan kepada rakyat Papua.
“Jadi mungkin saja, saat Jokowi ke Papua, Gubernur, ketua DPR Papua dan ketua MRP tidak ada itu bisa menjadi satu mosi tidak percaya kepada Jokowi sebagai presiden yang datang ke Papua,” katanya.
Kata dia, untuk itu sudah saatnya negara melakukan pembenahan fungsi intelijen secara menyeluruh dan komprehensif khusus dalam mengelola data terkait dengan semua persoalan di Papua secara arif dan bijaksana. Yaitu dengan mulai melakukan pendekatan persuasif dan kesejahteraan di Papua.
“Jadi negara harus menyelesaikan semua persoalan bentuk-bentuk ketidakadilan dalam bentuk apapun di Papua secara bermartabat dan demokratis dengan membuka ruang dan melakukan dialog Damai, guna mewujudkan perdamaian dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Dialog damai jakarta-Papua ini sangat penting untuk sesegera mungkin ditindaklanjuti oleh negara,” kata pria yang pernah mendapat penghargaan dari mabes TNI Sekolah Staf dan Komando Pusat ini.
Dikatakan, hal ini penting agar sebelum pandangan buruk dan kepercayaan dari rakyat Papua kepada negara semakin menjadi-jadi dan tidak respek terhadap negara dan ini berbahaya bisa berimbas pada perpecahan dalam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebelumnya, juru bicara Gubernur Papua, Lamadi de Lamato, mengatakan, Gubernur Lukas Enembe tidak bisa hadir mendampingi Jokowi saat kunker di Papua karena sedang berada di luar Papua untuk suatu urusan tertentu sehingga tidak bisa mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke Jayapura dan Merauke.
“Yang saya tahu sekarang Pak Gubernur di luar Papua,” kata Lamadi. (Arnold Belau)
http://tabloidjubi.com/2015/05/18/jangan-remehkan-enembe-tak-dampingi-jokowi-saat-kunker/