Demo Tolak Mako Brimob di Wamena, di Depan Istana

Zelly Ariane membacakan Pernyataan Sikap (Jubi/Mawel Benny)

Jakarta, Jubi –Sejumlah aktivis Hak Asasi Manusia yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Tolak Mako Brimob di Wamena, yang dimotori gerakan ‘Papuaitu Kita’ menggelar demo di depan Istana Negara di Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Belasan aktivis membawa sejumlah poster dengan pesan ‘Papua Tanpa Militerisme’, ‘Rakyat Papua tak butuh militer tapi ruang demokrasi yang seluas-luasnya’, ‘Tolak Mako Brimob’, ‘Kami tidak Lupa pelanggaran HAM Berat Wamena dan Wasior’, ‘Stop Membunuh orang Papua’.

Poster-poster itu menarik perhatian warga sedang melintas di depan istana.

Aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Veronica Koman, mengatakan demonstrasi itu untuk menyambung suara rakyat Wamena yang menolak pembangunan Mako Brimob di Wamena.

“Sudah berbulan-bulan masyarakat Wamena menolak pembangunan Mako Brimob. Kita ada di sini. Konflik Papua tidak akan pernah selesai kalau pendekatannya keamanan,” katanya.

“Saya putra asli Wamena menolak Mako Brimob di Wamena. Mako Brimob bukan solusi untuk rakyat Papua. Kehadiran TNI dan polisi bukan solusi bagi rakyat Wamena dan seluruh Papua,” kata Maikel Himan dalam orasinya.
Aktivis Papua yang lain, Marthen Goo, dalam orasinya mengatakan rakyat Papua butuh pendekatan baru dari pemerintahan. Rakyat Papua butuh pemerintah yang mau mendengarkan suara rakyat.

“Katanya Jokowi-JK pilihan rakyat. Jokowi-JK harus mendengarkan suara rakyat Papua. Kalau tidak, kekerasan akan terus berlangsung,” katanya.

Orasi diakhiri dengan pembacaan 10 poin alasan penolakan pembangunan Mako Brimob di Wamena oleh Zelly Ariane.

Pertama, tujuan pembangunan Mako Brimob tidak jelas. Kedua, Brimob adalah salah satu biang masalah keamanan di Papua. Ketiga, peningkatan jumlah aparat sama dengan peningkatan kekerasan. Keempat, tidak ada status keamanan khusus di Papua dan tidak membutuhkan penambahan kekuatan pasukan.

Kelima, pembangunan Mako Brimob akan menambah suasana teror potensi pelanggaran HAM. Keenam, pembangunan Mako Brimob berarti mengambil-alih lahan masyarakat. Ketujuh, menambah potensi impunitas (kebal salah atau kebal hukum). Kedelapan, pembangunan Mako Brimob berarti Jakarta belum mengambil pendekatan baru terhadap masalah Papua.

Kesembilan, pendekatan terhadap Papua sangat perlu karena wakil masyarakat sudah menyatakan penolakannya. Kesepuluh, anggaran untuk membangun Mako Brimob lebih baik digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan rakyat Papua. (Mawel Benny)

Sumber : www.tabloidjubi.com