 |
| Pimpinan TPN-PB di Lanny Jaya (Foto: Ist) |
“Kami mau bicara dengan Indonesia menuju proses referendum, jadi saya minta Bupati bersama anggota dewan untuk menghentikan segala macam pembangunan, termasuk jangan buka akses jalan ke Markas kami," tegas Puron, saat menghubungi suarapapua.com, via telepon seluler di Wamena, Kamis (5/2/2015).
Menurut Puron, pihaknya sengaja melakukan aksi-aksi di Lanny Jaya, agar mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, juga masyarakat internasional terkait tuntutan orang Papua untuk merdeka dan berdaulat.
“Kami (TPN-PB) sudah palang dan kami sudah bunuh orang. Semua pembangunan baik di Lanny Jaya atau di Papua kami tidak mau, karena kami mau merdeka dari Indonesia," tegasnya.
Menurut Puron, Bupati dan DPRD Lanny Jaya harus membicarakan persoalan di Lanny Jaya dengan TPN-PB, bukan bicara dengan kepala kampung, apalagi dengan kepala Distrik.
Selain itu, Puron juga berpesan kepada anggota DPR Papua, Deer Tabuni, agar dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus benar-benar sampai.
“Bantuan sosial harus kasih kemasyarakat, jangan masyarakat punya uang ko (Deer Tabuni) pakai ganti beli alat berat yang rusak itu. Jangan siksa rakyat dengan ambil hak-hak rakyat,” tegasnya.
Puron juga menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya mempunyai tanggungjawab penuh mengganti alat berat yang dibakar, bukan dana sosial milik masyarakat yang digunakan untuk menggantinya.
Sebelumnya, Puron Wenda mengatakan, pembakaran dua alat berat beberapa hari lalu di kampung Popoma, Lanny Jaya, Papua, bukan tindakan kriminal, tetapi tuntutan murni yang disampaikan kepada Pemerintah Indonesia.
“Tanggapan Kapolda dengan Pangdam XVII/Cenderawasih itu tindakan kriminal, kami kira itu tidak benar, sebab kami lakukan untuk tuntut jangan membuka jalan-jalan tembus ke markas TPN-PB, dan itu aksi pagar kami yang kami lakukan,” tegas Wenda.
Editor: Oktovianus Pogau
ELISA SEKENYAP
Sumber : www.suarapapua.com