 |
| Nius Asso, Ketua HMPJ kota Studi Jayapura (Foto: Agus Pabika / Suara Papua) |
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com --- Himpunan Mahasiswa dan
Pelajar Jayawijaya (HMPJ) di Kota studi Jayapura, menolak rencana
pemerintah daerah membangun lokalisasi bagi Pekerja Seks Komersil (PSK)
di wilayah Wamena dan sekitarnya.
Ketua HMPJ, Nius Asso, mengatakan, pembangunan lokalisasi di
Wamena tentu akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan, termasuk
mendatangkan berbagai sakit penyakit.“Kami sebagai mahasiswa dengan tegas menolak rencana itu, karena tentu akan menimbulkan masalah di kemudian hari,” kata Nius, saat di konfirmasi suarapapua.com, Jumat (06/02/2015).
Menurut Nius, penyebaran penyakit HIV/AIDS di Wamena, dan beberapa Kabupaten di pegunungan tengah sangat tinggi, salah satu penyebabnya hubungan seks yang dilakukan sembarangan.
"Penyakit ini sangat mematikan, karena itu harus dihindari, kami tidak tau bagaimana jadinya kalau lokalisasi dibangun, ini akan tambah parah,” ujar Nius. (Baca: John Djonga: Rencana Pembangunan Lokalisasi di Wamena Kemauan Bupati).
"Pemda Jayawijaya jangan hanya pikir Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja untuk kepentingan elit-elit politik, tapi keselamatan manusia itu yang lebih penting," tegasnya.
Nius juga merasa aneh, sebab justru yang mengusulkan pembangunan lokalisasi di Wamena adalah putra daerah sendiri, yang notabene adalah pimpinan daerah.
"Kalau orang pendatang yang usulkan mungkin wajar karena mereka tidak pikir keselamatan orang Papua, tapi ini sangat aneh karena putra daerah sendiri yang mengusulakan."
"Pembangunan lokalisasi berarti dia ingin membunuh masa depan anak-anak, pemuda maupun orang tua yang berada di kota Balim ini,” tegas Nius.
Sebelumnya, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya, Yohanes Walilo, mengatakan Pemda berencana membangun lokalisasi di Wamena guna menjaring PSK yang berkeliaran di jalan-jalan dan warung remang-remang. (Baca: Pemda Jayawijaya Rencana Bangun Lokalisasi di Wamena)
Sekda mengatakan, rencana pembangunan lokalisasi merupakan inisiatif Pemerintah Daerah (Pemda), namun pihaknya masih menunggu pembicaraan lebih lanjut dengan pihak gereja, tokoh perempuan dan pihak-pihak yang berkepentingan.
“Saya mewakili pimpinan daerah minta supaya pihak gereja, tokoh perempuan dan pihak-pihak lain untuk duduk bicara hal ini," kata Sekda Walilo, kepada suarapapua.com, Rabu (28/1/2015) lalu.
Menurut Sekda, dalam beberapa kesempatan ia juga sudah menyampaikan kepada beberapa pihak, agar memberikan masukan terkait dampak-dampak yang akan ditimbulkan kemudian hari.
"Jadi saya harap semua yang bekepentingan terhadap daerah ini, mari kita duduk dan kaji lebih dalam dari dampaknya,” katanya.
Editor: Oktovianus Pogau
AGUS PABIKA
Sumber : www.suarapapua.com