 |
| Filep Karma saat menandatangani buku yang ia tulis (Foto: Oktovianus Pogau/SP) |
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com -- Filep Jacob Samuel Karma, tahanan politik
bangsa Papua Barat, dalam wawancara eksklusif dengan Fairfax Media di
sebuah kamar hotel di Jayapura, Papua, meminta Presiden Indonesia Joko
Widodo (Jokowi) untuk secara sukarela memberikan kemerdekaan kepada
Papua Barat.
Wawancara berlangsung ketika Filep Karma diizinkan keluar dari
penjara Abepura pada, Sabtu (15/11/2014), untuk menghadiri pernikahan
putrinya. Dan ia dikembalikan oleh polisi segera setelah acara pernikaan
selesai.
Dilansir dari smh.com.au,
Karma mengatakan bahwa orang Papua selalu didiskriminasi dengan sebutan
"monyet" oleh orang Jawa Indonesia. Karena itu, Bangsa Papua perlu
untuk membangun negara sendiri, budaya sendiri, yaitu budaya dan ras
Melanesia bukan Melayu. (Baca: Refleksi 1 Desember; Suara Tuhan Yang "Mengganggu" Umat di tanah Papua)
Karma juga menawarkan kepada pemerintahan Jokowi bahwa kebebasan bagi
rakyat Papua adalah solusi yang paling utama dalam sistem demokrasi dan
juga Jokowi harus mengakui, ini adalah negara demokrasi, ia harus
mempersiapkan orang Papua untuk merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Karma yang lebih suka disebut tahanan hati nurani ini menambahkan,
bahwa Jokowi harus memfasilitasi kemerdekaan Papua Barat seperti Papua
Nugini yang difasilitasi oleh Australia untuk mendapatkan kemerdekaan
mereka secara utuh.
"Saya menawarkan solusi dan menurut saya itu adalah win-win solution.
Jika Jokowi benar-benar mengakui ini adalah negara demokrasi dan tidak
menjajah Papua, ia harus mempersiapkan orang-orang Papua untuk merdeka.
Dia harus memfasilitasi itu seperti... Australia memfasilitasi Papua
Nugini mendapatkan kemerdekaan mereka," kata Filep Karma.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan
Jafar, kepada Fairfax Media mengatakan, pihaknya percaya bahwa jika uang
pemerintah pusat dihabiskan lebih baik pada layanan kemudian dan untuk
masalah Papua sebenarnya bisa diatasi.
Juga Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolda) Provinsi Papua, Paulus
Waterpauw mengatakan, polisi Indonesia sekarang lebih mengetahui tentang
hak asasi manusia, juga bahwa Jokowi memiliki pendekatan yang tepat
dalam penanganan HAM di Papua.
Tetapi Karma mengatakan dengan tegas, bahwa meskipun Jokowi orang
yang baik, tetapi kita tidak tahu siapa yang akan menjadi presiden
berikutnya setelah Jokowi, jadi dia tidak ada jaminan bagi kita orang
Papua. (Baca: Genap 10 tahun di Penjara Indonesia, Filep Karma Luncurkan Buku).
“Meskipun Jokowi menjadi orang yang baik, tetapi kita tidak tahu
siapa yang akan menjadi presiden berikutnya setelah Jokowi, jadi dia
tidak ada jaminan bagi kita untuk membangun Papua kedepan,” kata Filep
Karma.
Editor: Oktovianus Pogau
MIKAEL KUDIAI
Sumber : www.suarapapua.com