 |
| Pertemuan Gubernur Papua Lukas Enembe bersama DPRP, MRP dan Tim Asistensi UU Pemerintahan Otsus, di Jakarta.(Jubi/Alex) |
Jayapura, Jubi –
Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe meminta Pemerintah Pusat tidak
seenaknya memproses permintaan pemekaran yang diajukan orang-orang yang
mengatasnamakan masyarakat Papua.
“Di Papua ada
Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Pemerintahan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) harus mengerti itu, dimana kewenangan ada di pemerintah
provinsi dan lembaga-lembaga seperti DPRP, MRP. Jadi pemekaran harus
mendapat persetujuan dari lembaga-lembaga ini dulu, pusat jangan proses
sembarang,” kata Enembe kepada wartawan, di Kota Jayapura, Papua, Minggu
(2/11).
Menurut
Enembe, dampak kedepan jika pemekaran terjadi, yang menikmati itu bukan
orang asli Papua. “Hari ini saya katakan, dana Otsus untuk Papua ini
hanya transit saja, selanjutnya itu keluar. Jadi tidak akan menjawab
permasalahan di Papua. Untuk itu, tidak ada lagi pemekaran di Papua.
Kami ada mekanismenya, jangan seenaknya bicara pemekaran,” katanya.
Saat ditanya
soal bagaimana dengan kabupaten yang diusulkan masyarakatnya sendiri,
kata Enembe, kabupaten yang telah disetujui untuk dimekarkan itu
berjumlah 22, ini sesuai dengan mekanisme dan telah di setujui oleh DPR
dan MRP.
“Masyarakat
siapa yang dimaksud, kalau disuruh referendum untuk menguji masyarakat
atau tidak ya tidak. Pasti mereka katakan tidak. Itu pasti elit-elit
politik dan kelompok-kelompok yang kalah politik yang berjuang ke
Jakarta untuk membicarakan pemekaran agar bisa jadi kepala daerah di
situ. Jadi Mendagri jangan bicara sembarang, yang dimaksud masyarakat
itu siapa?,” katanya.
Soal Pergub
yang mengatur soal pemekaran, kata Enembe, pemerintah provinsi sudah ada
Peraturan Gubernur (Pergub) soal pemekaran. “Jadi saya pikir, program
Jokowi jangan aneh-aneh untuk Papua. Disini ada Otsus titik, untuk itu
semua kewenangan ada di sini, jangan terapkan UU nasional di Papua.
Jangan bikin masalah,” katanya.
Kalau
dikatakan program itu untuk mendukung menyejahterakan masyarakat, kata
Enembe, sampai saat ini tidak ada kesejahteraan di Papua. “Artinya, dana
masuk banyak tetapi rakyat tidak sejahtera, elit-elit politik yang
menikmati itu,” kata Enembe. (Alexander Loen)
Sumber : www.tabloidjubi.com