Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Marwan Jafar (Foto: Ist) |
"Misalnya, di Papua tanah masih banyak. Kenapa orang nggak tertarik ke Papua, misalnya karena konflik kesukuan," kata Marwan, seperti dilansir Detiknews.com, di Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jl TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2014), .
Untuk menciptakan suasana kondusif di Bumi Cenderawasih itu, Marwan mengatakan pihaknya bisa bekerjasama dengan TNI dan Polri.
“Suasana yang aman bisa membikin orang-orang dari pulau berpenduduk padat tidak takut untuk hidup di wilayah transmigran. Orang Jawa transmigrasi di Papua merasa nyaman. Ini salah satu contoh," kata Marwan.
Marwan ingin menjadikan status transmigran sebagai status yang membanggakan bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, transmigran tak lagi dianggap sebagai orang buangan.
"Banyak juga transmigran yang sukses," ujarnya.
Saat ini, untuk target jangka pendek, Marwan ingin menyatukan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Kementeriannya selama sepekan. Kemudian Marwan juga akan mengunjungi daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Rencana sedang disusun.
"Minggu depan, saya minta sudah harus kunjungan ke lapangan, ke beberapa wilayah transmigrasi di Sulawesi Selatan, Kalimantan tengah, sedang saya cari. Apalagi tanggal 6 November adalah hari pangan (ada kunjugan) di Sulawesi Selatan, kita akan kunjungan ke sana," tutur Marwan.
Sementara itu, sejumlah aktivis di Papua menolak kebijakan Menteri Marwan Jafar yang dinilai akan semakin menyulut konflik baru di tanah Papua.
“Semua sektor ekonomi, termasuk birokrasi saat ini dikuasai orang-orang non-Papua, kehadiran para transmigran dari Jawa tentu akan semakin menambah konflik baru,” kata Thobias Bagubau, aktivis di Jayapura, Papua, kepada suarapapua.com, sore.
Kegagalan pembangunan di tanah Papua, lanjut Thobias, karena selama ini penduduk asli Papua terus dimarginalkan, sedangkan penduduk non-Papua diberikan ruang dan akses untuk mengembangkan diri.
“Saya juga lihat arus transmigrasi berpotensi merampas tanah-tanah adat masyarakat adat, sebab nanti banyak lahan yang dijadikan areal untuk para transmigran, kami meminta kebijakan ini dihentikan dulu," ujarnya.
OKTOVIANUS POGAU
Sumber : www.suarapapua.com