Pages

Pages

Senin, 22 September 2014

Pemekaran, Deforestasi Meningkat

Hutan Sagu di Sorong Selatan (Jubi/Ness)
Jayapura, Jubi – Forest Campaigner Papua, Greenpeace Indonesia, Richarth Charles Tawaru mengkawatirkan rencana Presiden SBY yang akan mensahkan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua pada pekan depan.

“Setiap pemekaran, membutuhkan pemanfaatan ruang. Berapa besar hutan yang akan dibabat untuk memenuhi kebutuhan ini? Apalagi laju deforestasi di Papua tinggi sekali” kata Tawaru melalui telepon, Minggu (20/9).

Menurut penelitian Greenpeace tahun 2009 dan 2010 kerusakan hutan di Papua mencapai 300.000 hektar pertahun, dimana kerusakan terparah di bagian selatan Papua dan sejumlah wilayah yang memiliki perkebunan sawit. “Saat ini bisa saja bertambah, apalagi pasca pemekaran” kata Tawaru.

Menurut Tawaru, jika melihat secara jujur, dari 35 DOB yang diusulkan,tidak ada daerah otonomi baru itu yang memenuhi persyaratan untuk dimekarkan. Berdasarkan pengalaman beberapa kabupaten yang dimekarkan hingga 11 tahun pun belum mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) sendiri. Tawaru justru mempertanyakan substansi utama dari pemekaran.

“Kalau alasannya rentang kendali, sudah banyak daerah yang dimekarkan tetapi hingga saat ini belum dapat membuat perubahan” katanya.

Tawaru menduga untuk lobi-lobi ke Jakarta, tim sukses pemekaran
di Support oleh investor yang akan atau pun sudah berada di daerah pemekaran tersebut.

“Tokoh-tokoh ini ambigu sekali untuk membuat pemekaran. Di daerah pegunungan 80 persen migran yang mengisi peluang kerja. Lalu pemekaran untuk siapa?” katanya

Polemik pemekaran DOB baru kembali mencuat, pasca pemberitaan beberapa media nasional yang mengatakan Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pada periode ini akan mensahkan 20 DOB dari 65 DOB yang diusulkan DPR RI. Dari 65 DOB ini, 35 DOB berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. (Angel)

Sumber :  www.tabloidjubi.com