 |
| Hutan Sagu di Sorong Selatan (Jubi/Ness) |
Jayapura, Jubi – Forest Campaigner Papua, Greenpeace Indonesia,
Richarth Charles Tawaru mengkawatirkan rencana Presiden SBY yang akan
mensahkan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua pada pekan depan.
“Setiap pemekaran, membutuhkan pemanfaatan ruang. Berapa besar hutan
yang akan dibabat untuk memenuhi kebutuhan ini? Apalagi laju deforestasi
di Papua tinggi sekali” kata Tawaru melalui telepon, Minggu (20/9).
Menurut penelitian Greenpeace tahun 2009 dan 2010 kerusakan hutan di
Papua mencapai 300.000 hektar pertahun, dimana kerusakan terparah di
bagian selatan Papua dan sejumlah wilayah yang memiliki perkebunan
sawit. “Saat ini bisa saja bertambah, apalagi pasca pemekaran” kata
Tawaru.
Menurut Tawaru, jika melihat secara jujur, dari 35 DOB yang
diusulkan,tidak ada daerah otonomi baru itu yang memenuhi persyaratan
untuk dimekarkan. Berdasarkan pengalaman beberapa kabupaten yang
dimekarkan hingga 11 tahun pun belum mampu menghasilkan pendapatan asli
daerah (PAD) sendiri. Tawaru justru mempertanyakan substansi utama dari
pemekaran.
“Kalau alasannya rentang kendali, sudah banyak daerah yang dimekarkan
tetapi hingga saat ini belum dapat membuat perubahan” katanya.
Tawaru menduga untuk lobi-lobi ke Jakarta, tim sukses pemekaran
di Support oleh investor yang akan atau pun sudah berada di daerah pemekaran tersebut.
di Support oleh investor yang akan atau pun sudah berada di daerah pemekaran tersebut.
“Tokoh-tokoh ini ambigu sekali untuk membuat pemekaran. Di daerah
pegunungan 80 persen migran yang mengisi peluang kerja. Lalu pemekaran
untuk siapa?” katanya
Polemik pemekaran DOB baru kembali mencuat, pasca pemberitaan
beberapa media nasional yang mengatakan Presiden RI, Susilo Bambang
Yudoyono (SBY) pada periode ini akan mensahkan 20 DOB dari 65 DOB yang
diusulkan DPR RI. Dari 65 DOB ini, 35 DOB berada di Provinsi Papua dan
Papua Barat. (Angel)
Sumber : www.tabloidjubi.com