PAPUAN, Jayapura --- Wartawan suarapapua.com,
Oktovianus Pogau, mendapat kesempatan untuk wawancara langsung dengan
Bucthar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP). Pada
wawancara ini, Bucthar yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Komite
Nasional Papua Barat (KNPB) bicara tentang PNWP yang telah ia nakodahi
satu set
Aksi Komite Nasional Papua Barat
Masa Depan Bangsa Papua Tidak di Tangan Jokowi Maupun Prabowo
Pelanggaran HAM Berat Oknum Polisi Harus Dibawa ke Pengadilan HAM
Polisi Bubarkan Aksi Demo Damai KNPB Secara Paksa
Gema Papua Merdeka Terus Bergema, Indonesia Tegang
Parlemen Nasional West Papua (PNWP) adalah sebuah lembaga politik yang dibentuk oleh rakyat Papua Barat. PNWP sama persis Dewan Guinea Raad yang pernah dibentuk tokoh-tokoh Papua merdeka pada 5 April 1961. Kita sebenarnya sedang membangkitkan kembali lembaga politik itu.
Tujuannya PNWP ialah untuk mengangkat sejarah perjuangan rakyat Papua ke dunia internasional. PNWP juga bersama rakyat memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri (self determination) berdasarkan prinsip-prinsip hukum international, standar-standar hak asasi manusia dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selama ini saya melihat banyak lembaga politi papua merdeka di Papua, tapi semua mengatasnamakan rakyat Papua, padahal tidak mendapat dukungan dari rakyat akar rumput.
PNWP punya massa dan basis. Terbukti mampu membentuk 23 Parlemen Rakyat Daerah (PRD) di setiap Kabupaten dari Sorong sampai Samarai. Kemudian, pada tanggal 5 April 2011 lalu, semua berkumpul dan mendeklarasikan PNWP, secara resmi di lapangan Makam Theys, Sentani.
Resolusi Yang Dihasilkan PNWP?
Saat deklarasi tanggal 5 April 2011 lalu, saya dipilih oleh 23 Ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) sebagai Ketua, dan tujuh Wakil Ketua dari setiap wilayah adat. Ada tujuh fraksi, yakni, Fraksi Tabi, Fraksi Saireri, Fraksi Doberai, Fraksi Domberai, Fraksi Mepago, Fraksi Lapago, Fraksi Ha-Anim. Masing-masing fraksi terdapat 40 anggota.
40 orang dari tujuh fraksi tersebut dibagi kedalam empat komisi, yang mana sebagai alat kelengkapan parlemen. Adapun empat komisi tersebut, Komisi A Urusan Luar Negeri, Komisi B Pertahanan dan Keamanan, Komisi C Hukum dan HAM serta Komisi D Anggaran.
Saat ini, komunikasi saya dengan semua pimpinan parlemen di daerah-daerah berjalan dengan baik dan lancar. Pada bulan Februari lalu kami sudah kumpul dan melakukan rapat pimpinan. Kami sedang persiapkan raker untuk pertemuan bulan April mendatang. Pada pertemuan itu, agenda-agenda dan program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang akan kami tetapkan.
Bentuk Keanggotaan PNWP?
Anggota resmi PNWP secara keseluruhan berjumlah 270 orang. Ini termasuk struktur pimpinan nasional dan pimpinan di daerah. Keanggotan di daerah, tergantung jumlah suku yang ada di daerah tersebut. Semakin banyak suku, semakin banyak kemungkinan terjaring sebagai anggota parlemen. Mereka adalah representative atau perwakilan resmi dari suku-suku tersebut.
Dalam keanggotaan PNPW, mereka berasal dari unsur adat, agama, perempuan, dan pemuda. Utusan dari suku, akan ke wilayah atau daerah, dan kemudian ke tingkat nasional melalui sebuah konfrensi. Saya pribadi melihat pikiran dari teman-teman KNPB sangat baik, cara seperti ini sebenarnya sedang memberikan pendidikan politik kepada rakyat. KNPB telah mengajari rakyat untuk mengerti akan mekanisme perjuangan secara baik dan benar.
Teman-teman di KNPB bekerja penyatuan dan konsolidasi rakyat akar rumput sejak tahun 2008, dan ini bisa dikatakan waktu yang cukup lama. Saya bisa katakan KNPB telah cukup berhasil dalam bidang ini, dan keberhasilan-keberhasilan itu harus di dorong agar lebih berhasil lagi dengan agenda-agenda perjuangan lainnya.
Apa Yang Dikerjakan PNWP?
Setelah deklarasi PNWP, resolusi politik sudah kami sampaikan kepada International Parlementarian for West Papua (IPWP) dan International Lawyer for West Papua (ILWP). Saat ini ILWP sedang mempersiapkan diri untuk mengantarkan persoalan Papua melalui proses hukum di Mahkamah Internasonal.
Selain itu, kami PNWP juga sudah memberikan mandat resmi kepada tuan Benny Wenda, untuk menjadi kordinator diplomat Papua merdeka diluar negeri. Saat ini tuan Wenda sedang keliling beberapa negara untuk mencari dukungan bagi Papua.
Secara internal, kami juga sedang konsolidasi untuk menyusun agenda dan program kerja yang lebih matang untuk perjuangan Papua Merdeka ke depannya.
Tapi sesuai resolusi politk yang ditetapkan, sebagian sedang jalan dan sedang dikerjakan. Seperti sedang mengumpulkan data-data dan bukti manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 lalu.
PNPW akan kerja sama dengan ILWP, difasilitasi salah satu negara sahabat untuk membawa masalah Papua ke proses hukum di Mahkamah Internasional. Ini semua dibutuhkan dukungan dari rakyat Papua Barat.
Pemisahan Antara KNPB dan PNWP?
Komite Nasional Papua Barat (KNBP) itu sebuah media bersama, sedangkan PNWP sebagai penanggung jawab politik di tanah Papua. PNWP bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi pada rakyat Papua Barat, termasuk yang dialami KNPB.
KNPB sama juga dengan sebuah komite yang pernah dibentuk tokoh-tokoh Papua merdeka di tahun 1961 dan melahirkan Niew Guinea Raad. Dua tahun lalu, KNPB juga memakai cara tersebut dengan melahirkan PNWP di tingkat nasional. KNPB yang memberikan rekomendasi pembentukan PNWP karena di dalamnya ada perwakilan-perwakilan rakyat yang membentuk PRD.
Artinya, ada pemisahaan sekarang, hal-hal yang bersifat politik dan strategis, akan langsung dikerjakan oleh PNWP, karena ini lembaga representatif dan milik rakyat Papua, sedangkan KNPB memfasilitasi dan memediasi segala bentuk gerekan di Papua, seperti bentuk aksi-aksi massa, dan lainnya. PNWP yang bertanggung jawab terhadap rakyat di tanah Papua.
Mekanisme Penyelesaian Masalah Papua Menurut PNWP?
Saya punya keyakinan, perjuangan kalau kita bawah dengan benar, sekalipun damai, dan pasti itu pedis. PNPW lebih berpikir pada mekanisme internasional, melalui proses hukum di Mahmakam Internasional. Karena hak menentukan nasib sendiri dijami oleh komunitas internasional.
Tapi, satu jalan juga melalui kampanye politik, bersama IPWP. IPWP punya tanggung jawab desak masing-masing negara, baik Indonesia, Amerika, dan Belanda, juga orang Papua sebagai subjek sebuah masalah untuk bicara dalam forum PBB untuk penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh.
Tapi, ILWP juga sedang siapkan diri untuk membawah masalah Papua ke Mahkaman Internasional. Ini mekanisme, tidak melanggar hukum Indonesia maupun hukum internasional. PNWP lebih persiapkan data, bukti, dan fakta-fakta kecurangan PEPERA 1969. Dan kami akan mendorong agar masalah Papua diselesaikan melalui dua jalur tadi.
Komunikasi PNPW Dengan Diplomat Papua di LN?
Sampai saat ini saya belum melakukan komunikasi dengan mereka di Luar Negeri, kecuali tuan Benny Wenda, tapi pada prinsipnya, apa yang dibuat di dalam negeri, diluar negeri harus mendukung dan melakukan kampanye-kampanye. Yang harus diketahui juga, PNWP merupakane lembaga reprsentatif bangsa Papua, yang telah dibentuk oleh rakyat sendiri.
Apapun persoalannya, tugas para diplomat Papua merdeka di luar negeri adalah menyambung suara rakyat di tanah air, termasuk agenda-agenda yang sedang di dorong oleh PNWP dikemudian hari nanti.
Tanggapan TPN-OPM Terhadap PNWP?
Di PNWP, ada komisi yang mengkomunikasikan hal-hal yang dikerjakan PNWP kepada TPN-OPM di hutan. Tapi, saya secara pribadi belum melakukan kontak dengan mereka, saya hanya mendapat laporan dari anggota saya.
Sebenarnya yang perlu dipahami oleh rakyat Papua, juga gerakan perjuangan lainnya adalah, PNWP bukan organ atau lembaga politik baru, tapi menghidupkan kembali, atau mengefektifkan Niuew Guinea Raad yang sudah pernah terbentuk di 5 April 1961 lalu, saat akan diproklamasinya kemerdekaan bangsa Papua.
Bagaimana Pemerintah Indonesia Lihat PNWP?
Sampai sekarang saya lihat pemerintah Indonesia belum tau tentang kerja-kerja PNWP. Makanya, saya lihat mereka anggap biasa-biasa saja, dan tidak memberikan respon. Beda dengan kerja-kerja lembaga atau organ lain, karena mereka tahu, maka respon mereka langsung besar.
Kami lebih banyak komunikasi dengan pimpinan-pimpinan parlemen di daerah, membangun komunikasi dengan rakyat akar rumput. Kami juga tidak ambil pusing apa yang dikatakan Indonesia tentang PNWP, karena tugas kami hanya mengkordinir rakyat untuk berjuang secara bermartabat
Pada wawancara bagian II, Bucthar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) bicara soal strategi Kapolda Papua mengkriminalkan perjuangan damai yang dilakukan KNPB. Apa himbauan Bucthar untuk rakyat Papua, lebih khusus anggota KNPB? Ikuti petikan wawancara selanjutnya (Bersambung).
OKTOVIANUS POGAU
Sumber : www.suarapapua.com