 |
| Ones Suhuniap |
Jayapura, KNPBnews – Sekretaris Umum KNPB, Ones
Suhuniap kembali menegaskan dan menyeruhkan rakyat West Papua agar
memboikot Pemilihan Presiden Indonesia, 9 Juli 2014 dengan cara yang
bermartabat, yakni tanpa kekerasan.
Kepada KNPBnews, Ones Suhuniap merilis seruan yang ditujukan kepada
seluruh organisasi perjuangan, Organisasi Mahasiswa, Paguyuban, Gereja,
Adat, LSM, dan termasuk PNS, TNI/Polisi orang Papua yang ada diatas
teritori West Papu agar ikut menyukseskan agenda pemboikotan karena West
Papua dalam kondisi terancam.
“Segera melakukan boikot Pemilu Presiden Indonesia pada tanggal 9
Juli 2014 dengan cara-cara yang damai, bermartabat dan demokratis dengan
cara mengunakan hak pilihnya untuk tidak terlibat dalam pencoblosan di
TPS”, tulis lelaki berambut gimbal ini.
Dalam pemboikotan Pilpres Indonesia, 09 Juli 2014 mendatang, menurut
Suhuniap, KNPB menyeruhkan untuk tidak menggunakan dengan cara
kekerasan, namun secara bermartabat, yakni dengan menunjung tinggi
nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia Rakyat Papua Barat untuk
tidak memberikan hak suaranya dalam pemilihan presiden NKRI.
Hal itu karena Rakyat West Papua akan mengadakan Pesta Demokrasi Hak
Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat Bangsa Papua Barat [Self
Determination] melalui Referendum, sesuai Prinsip – Prinsip Hukum
Internasional, Standar – standar Hak Asasi Manusia dan Piagam PBB
dijadikan sebagai solusi mutlak.
Seperti seruan-seruan KNPB sebelumnya, Ones mengatakan kepada rakyat
West Papua bahwa pastisipasi rakyat dalam Pilpres nanti hanya akan
memberi legitimasi kepada negara yang sedang menjajah.
“Rakyat West Papua ikut berpastisipasi dalam pemilihan Presiden 09
Juli 2014 maka, secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap
Indonesia untuk melakukan penjajahan dan penindasanya di West Papua.
Ingat 5 menit anda berada di TPS memberikan suara akan mengakui
keberadaan Indonesia di West Papua selama 5 tahun mendatang,” kata Ones.
KNPB terus melakukan penyadaran kepada rakyat West Papua agar tidak
terhanyut dalam euforia Pilpres milik kolonial Indonesia. Sementara,
penguasa kolonial Indonesia melalui TNI dan Polri terus menghasut dan
membodohi rakyat West Papua agar menyukseskan agenda politik kolonial
diatas teritori West Papua.
Sumber : www.knpbnews.com