 |
| Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe.(Jubi/Alex) |
Jayapura,
13/6 (Jubi) – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe meminta agar PT.
Freeport Indonesia tidak main-main dengan permintaan Pemerintah Provinsi
Papua soal pembangunan smelter di Bumi Cendrawasih.
“Kita
sampai pada hari ini masih tetap pada 17 point yang kita ajukan,
termasuk pembangunan smelter dan saya dengar smelter akan dibangun di
Jawa Timur bersama Newmont. Ini tidak bisa terjadi, pembangunan harus
dilakukan di Papua. Kita konsisten dengan itu, jangan main-main soal
ini,” kata Gubernur Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Papua,
Jumat (13/6).
Sementara
mengenai pembelian saham Freeport, ujar Gubernur, pemerintah provinsi
belum bisa memastikan berapa besar saham yang akan dibeli, karena
hitung-hitungannya harus sesuai, apakah dibeli sesuai dengan harga pasar
atau apa, namun pembicaraan awal kemungkinan bisa sebesar 10,4 persen.
“Kemungkinan bisa 10,4 persen, tapi kami kan
tidak punya uang, jadi harus dengan cara apa kita bisa dapatkan apakah
dengan libatkan perbankan atau dengan perusahaan-perusahaan besar untuk
membeli. Jadi belum ada kepastian, yang jelas angka-angka yang pernah
kita taHu itu 10 lebih dan pada waktu itu 25 persen, tetapi sekarangkan
yang dilepas 30 persen, jadi muda-mudahan ini ada kenaikan sedikit atau
seperti apa. Atau tetap di 10,4 itu,” ujarnya.
Sebelumnya,
renegoisasi Kontrak Karya Freeport menyepakati setidaknya enam poin.
Salah satunya adalah divestasi saham sebesar 30 persen.
Pertemuan
Renegoisasi Kontrak Karya Pertambangan antara Pemerintah Indonesia
dengan Direktur Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto serta Chief
Executive Officer Freeport McMoran Copper & Gold Inc Richard C
Adkerson pada tanggal 3 Juni lalu akhirnya menyepakati Freeport
Indonesia melepas (divestasi) 30 persen saham Freeport Indonesia.
Kesepakatan ini bisa dikatakan mengejutkan karena selama ini Freeport
hanya bersedia melepas 20 persen sahamnya.
Vice
President Corporate Communications (Corcom) PTFI, Daisy Primayanti
membenarkan pertemuan yang berujung divestasi 30 persen saham Freeport
Indonesia ini.
“Divestasi
merupakan bagian dari poin-poin strategis dalam kontrak karya yang
dibahas dalam renegosiasi kontrak karya denga pemerintah,” kata Daisy.
Daisy menambahkan sepanjang pertemuan, diskusi antara kedua belah pihak berjalan sangat baik, positif dan banyak kemajuan.
Namun
mengenai bagaimana tahapan divestasi, kepada siapa saja 30 persen saham
ini akan ditawarkan, apakah Pemerintah Daerah Papua juga akan
mendapatkan penawaran kepemilikan saham ini hingga landasan hukum untuk
proses divestasi ini, belum bisa dijelaskan oleh Daisy.
“Maaf, kami belum dapat merinci. Nanti jika sudah final akan diumumkan,” ujar Daisy. (Jubi/Alex)
Sumber : www.tabloidjubi.com