 |
| Aksi Solidaritas Mahasiswa Papua (foto,Kobogaunews) |
Kabupaten
Mimika merupakan kabupaten administratif pecahan dari Kabupaten Fak-Fak
yang terletak di selatan pulau Papua. Di kabupaten ini terdapat
perusahaan tambang raksasa PT. Freeport Indonesia.
Konflik horizontal yang bermula sejak tahun 1990-an hingga saat ini. PT. Freeport sengaja menfasilitasi perang berlanjut yang hanya menutup mulut protes atas kehadiran PT.FI di Mimika Papua.
NKRI telah mengamanatkan kepada pihak penegak hukum untuk mengayomi dan melindungi warga negaranya namun hal itu tidak dilakukan. Justru pemerintah benar-benar lepas tanggung jawab terhadap konflik horizontal yang terus terjadi di kabupaten Mimika.
Negara telah gagal melindungi hak hidup manusia Papua di kabupaten Mimika khususnya dan pada umumnya Papua. PT. Freeport Indonesia menjadikan NKRI sebagai boneka, sehingga pemerintah tidak berdaya dalam menangani konflik yang selalu terjadi di pinggiran PT.FI sementara pemerintah mengkondisikan TNI/POLRI melakukan penahanan, penyiksaan, pembunuhan terhadap rakyat sipil yang memperjuangkan hak demokrasinya.
Pemerintah dan PT.FI hanya hadir untuk mengkeruk kekayaan alam serta memusnahkan manusia Papua, buktinya konflik yang berkepanjangan PT.FI dan NKRI menjadi aktor utama, sehingga perang yang terjadi di Mimika merupakan praktek politik pecah belah (devide et impera) oleh pihak pemerintah dan PT.FI untuk mengadu domba orang asli papua (OAP) yang mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah besar.
Berdasarkan uraian fakta di atas, maka kami dari Solidaritas Mahasiswa Papua menuntut kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan PT.Freeport Indonesia untuk segera:
1. Boikot Pilpres 2014 di wilayah Papua, jika konflik horizontal di Timika tidak segera dituntaskan.
2. PT. Freeport Indonesia segera fasilitasi penyelesaian konflik di Mimika Papua, jika tidak PT. Freeport Indonesia keluar dari Papua atau Papua yang keluar dari NKRI.
3. Pemerintah pusat segera lakukan intervensi terhadap pemerintah Provinsi, Kabupaten dan TNI/POLRI terkait penyelesaian konflik di Mimika Papua.
4. Segera usut tuntas dalang dibalik konflik yang terjadi di Mimika Papua.
5. Tuntutan penegakan hukum Hak Asai Manusia (HAM) di Mimika Papua secara adil.
Jakarta 20 Mei 2014
Koordinator Umum,
Yohanes Tsenawatme
Konflik horizontal yang bermula sejak tahun 1990-an hingga saat ini. PT. Freeport sengaja menfasilitasi perang berlanjut yang hanya menutup mulut protes atas kehadiran PT.FI di Mimika Papua.
NKRI telah mengamanatkan kepada pihak penegak hukum untuk mengayomi dan melindungi warga negaranya namun hal itu tidak dilakukan. Justru pemerintah benar-benar lepas tanggung jawab terhadap konflik horizontal yang terus terjadi di kabupaten Mimika.
Negara telah gagal melindungi hak hidup manusia Papua di kabupaten Mimika khususnya dan pada umumnya Papua. PT. Freeport Indonesia menjadikan NKRI sebagai boneka, sehingga pemerintah tidak berdaya dalam menangani konflik yang selalu terjadi di pinggiran PT.FI sementara pemerintah mengkondisikan TNI/POLRI melakukan penahanan, penyiksaan, pembunuhan terhadap rakyat sipil yang memperjuangkan hak demokrasinya.
Pemerintah dan PT.FI hanya hadir untuk mengkeruk kekayaan alam serta memusnahkan manusia Papua, buktinya konflik yang berkepanjangan PT.FI dan NKRI menjadi aktor utama, sehingga perang yang terjadi di Mimika merupakan praktek politik pecah belah (devide et impera) oleh pihak pemerintah dan PT.FI untuk mengadu domba orang asli papua (OAP) yang mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah besar.
Berdasarkan uraian fakta di atas, maka kami dari Solidaritas Mahasiswa Papua menuntut kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan PT.Freeport Indonesia untuk segera:
1. Boikot Pilpres 2014 di wilayah Papua, jika konflik horizontal di Timika tidak segera dituntaskan.
2. PT. Freeport Indonesia segera fasilitasi penyelesaian konflik di Mimika Papua, jika tidak PT. Freeport Indonesia keluar dari Papua atau Papua yang keluar dari NKRI.
3. Pemerintah pusat segera lakukan intervensi terhadap pemerintah Provinsi, Kabupaten dan TNI/POLRI terkait penyelesaian konflik di Mimika Papua.
4. Segera usut tuntas dalang dibalik konflik yang terjadi di Mimika Papua.
5. Tuntutan penegakan hukum Hak Asai Manusia (HAM) di Mimika Papua secara adil.
Jakarta 20 Mei 2014
Koordinator Umum,
Yohanes Tsenawatme