 |
| PM Vanuatu Moana Carcasses pernah mengangkat isu-isu HAM Papua Barat di PBB. Mantan PM Vanuatu ini asal Tahiti Poliynesia termasuk tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat(Jubi/ist) |
Jayapura, 17/5 (Jubi)-Moana
Karkas yang baru memerintah selama 13 setengah bulan akhirnya
menyerahkan kekuasaannya sebagai PM Vanuatu setelah mendapat mosi tidak
percaya dari Parlemen Vanuatu.
Demikian informasi yang dikutip tabloidjubi.com dari Pacnews, Sabtu(17/5).
Moana Karkas
selama menjadi PM Vanuatu telah mengambil beberapa langkah penting
antara lain mengangkat isu-isu pelanggaran HAM di Papua ke dalam
forum-forum Internasional. Termasuk pidato penting di depan sidang umum
PBB.
Vanuaku Pati
sebagai partai politik terbesar di Vanuatu masih menguasai di parlemen
dan bergabung dengan pihak oposisi untuk menurunkan Moana Karkas dari
jabatan PM Vanuatu. Pemimpin Vanuaku Pati Edward Natapei telah mengambil
langkah untuk memungkinkan Joe Natuman mengambil peran Perdana Menteri.
Sedangkan Menteri Keuangan juga dari VP.
Wakil PM
Vanuatu dijabat oleh pemimpin Nasional Partai Persatuan Ham Lini ,
sementara mantan Perdana Menteri Sato Kilman menjadi Menteri Luar
Negeri. Alfred Carlot sebagai Menteri Kehakiman , George Wells sebagai
Menteri Kesehatan dan Charlot Salwai Menteri Dalam Negeri .
.
PM Baru Joe
Natuman mengatakan Vanuatu harus hidup dalam batas kemampuannya ,
setelah menggantikan Moana Karkas dalam mosi tidak percaya di Parlemen
Vanuatu. PM Vanuatu juga menegaskan pemerintahaannya kembali menjalankan
pendekatan dasar untuk menjalankan negara Vanuatu ke depan. “ Saya
ingin kita kembali ke akar kita dan mengarahkan negara dan memastikan
bahwa kita hidup dalam batas kemampuan kita,”kata Joe Natuman.
Sebelumnya
Moana Karkas pertama kali menjadi perdana menteri pada 2013 , setelah
bergabung dengan pihak oposisi dalam mosi tidak percaya juga
menggulingkan PM Sato Kilman. Mantan PM Vanuatu ini kini menduduki
posisi penting sebagai Menlu Vanuatu yang pernah menjalin kerja sama
dengan Pemerintah Republik Indonesia.
Vannua aku
Party(VP) adalah partai terbesar di Vanuatu yang sebelumnya adalah kaum
nasionalis di Vanuatu umumnya terdiri pastor-pastor yang kemudian
mendirikan perkumpulan sosial dan akhirnya menjadi Partai Vanu aku
Party. Sedangkan Union Moderates Party (UMP) adalah orang-orang
Melanesia berbasis bahasa Perancis di Vanuatu. Negara ini merdeka pada
30 Juli 1980 dengan Perdana Menteri Pertamanya adalah Walter Lini
Pada 1991
Vanuatu juga memiliki Dewan Nasional Kepala Adat (National Council off
Chiefes) yang disebut pula dengan nama Malvatu Mauri. Dewan ini mewakili
para kepala suku di Vanuatu dan dipilih dari 800 kepala suku. Dewan ini
berfungsi untuk memberikan nasehat kepada PM Vanuatu dalam
masalah-masalah yang berhubungan dengan adat, kebiasaan dan tradisi
masyarakat Melanesia di Vanuatu termasuk masalah tanah-tanah adat.
(Jubi/dominggus a mampioper)
Sumber : www.tabloidjubi.com