 |
| Salah satu aktivitas DAP Lapago (5/4/2014) (Jubi/ELISA) |
Wamena, 7/4 (Jubi) – Pimpinan Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah
Lapago, Yulianus Hisage, menyesalkan para calon anggota legislatif
(caleg), baik untuk DPR RI, DPR Papua, maupun DPRD Kabupaten/Kota tidak
menyerap dan menyuarakan aspirasi masyarakat bawah. Mereka lebih banyak
menyuarakan kepentingan elite yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat
bawah.
“Itu terbukti pada saat mereka menyampaikan orasi politiknya pada
saat kampaye-kampaye beberapa waktu yang lalu. Jika mereka mau naik
sebagai DPR mewakili rakyat, semestinya harus turun langsung ke bawah
dan mendukung aspirasi dari masyarakat,” tegas Yulianus di Wamena, Sabtu
(5/4) lalu.
Menurut Yulianus, para calon yang maju pada Pemilu kali ini, jika nanti terpilih harus bisa menyuarakan daerah tempat mereka mendapatkan suara.
“Mereka juga harus menyuarakan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang
terjadi di honai-honai, karena mereka menjadi DPR dari perwakilan
masyarakat di Honai-honai itu,” ujarnya.
Ia juga menyesalkan, pengunaan sistem noken di kampung-kampung di Pegunungan Tengah Papua. Sebab, noken akan memunculkan konflik horizontal di dalam masyarakat, bahkan di dalam salah satu suku.
“Contoh, dari satu daerah atau kampung ada tiga calon legislatif.Maka
di sana otomatis akan menggunakan sistim noken. Jadi otomatis dalam
satu daerah atau kampung itu akan bagi suara dan akan mengetahui siapa
yang berikan suara ke calon yang tidak terpilih. Di situlah tidak ada
pemerataan pembangunan dari calon yang terpilih, maka secara langsung
akan muncul konflik horizontal,” jelasnya.
Oleh sebab itu, menurutnya, noken tidak boleh digunakan dalam mengisi
surat suara.Noken harus kembalikan kepada habitatnya. Artinya
kembalikan saja kepada fungsi noken yang sesunggunya.
“Kembalikan saja ke fungsi awal di Honai, daripada mengisi surat
suara. Noken itu kan fungsi aslinya untuk mengisi ubi, sayur dan
lain-lain yang sesungguhnya mengisi bahan-bahan yang akan memberi
makan,” ujarnya.
Sementara itu, Yalli Yelemaken, S.Th, MA, salah satu Calon Anggota
Legislatif (Caleg) partai PKS menuturkan, dirinya mendukung pernyataan
pimpinan dewan adat itu. Sebab, DPR sedianya harus menyuarakan apa yang
terjadi di masyarakat paling bawah, jika tidak seperti itu, jangan
mencalonkan diri sebagai anggota DPR.
“Kalau maunya hanya diam
dan terima uang tidak menyuarakan aspirasi masyarakat, lebih baik kita
tidak usah mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Dan masalah pelanggaran
HAM yang terjadi juga harusnya menjadi perhatian DPR, jangan tinggal
diam,” tegas Yalli Yelemaken di Wamena, Senin (7/4).
Ia juga menjelaskan, terkait beberapa anggota Majelis Rakyat Papua
(MRP) yang beralih untuk mencalonkan diri sebagai caleg pada pemilu
tahun 2014. “Jika sudah menjadi anggota aktif MRP, ya tidak usah lagi
beralih untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Sebab waktu masuk
menjadi anggota MRP bukan paksaan orang lain, melainkan kerelaan dari
pribadi itu sendiri,” tuturnya.
Karena, menurutnya, anggota DPR maupun MRP fungsinya sama saja. Untuk
membawah aspirasi masyarakat ke pemerintah, supaya ada pemerataan
pembangunan. “Fungsinya sama saja kok, kenapa beralih ke DPR. Jika belum
mengerti tugas dan tanggung jawab yang harus diemban, mestinya tidak
usa masuk anggota MRP maupun DPR,” tegasnya. (Jubi/Elisa)D