 |
| Buchtar Tabuni Ketua Umum Parlemen Nasional West Papua (PNWP) |
Jayapura - Setelah
Diplomat Internasional tuan Benny Wenda menyeruhkan Boikot Pemilu Kolonial
Indonesia, kali ini seruan boikot dikeluarkan oleh Ketua Umum Parlemen Nasional
West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni dari tempat persembunyian di Rimba Raya, West
Papua. Berikut Seruannya:
“Pace, Mace, Adik , Kakak ,Om , Tante, Tong Semua orang Papua to? lebih baik tong tidak usa ikut PILPRES (Pemilihan Presiden -red). Mengapa kita boikot PILPRE 2014 ? Pemilihan Presiden 2014 adalah ancaman bagi orang Papua Barat. Keberadaan NKRI di Papua Barat adalah ilegal karena status politik Papua Barat dalam NKRI belum Final. Harus boikot dan solusinya REFERENDUM.
Kami rakyat Papua Barat bukan orang Indonesia ras Melayu melainkan kami Bangsa Papua Barat, Ras Melanesia berbeda dengan orang Indonesia baik secara fisik maupun non fisik dan juga letak wilayah serta geografis bedah jauh.
Selama 52 tahun hidup bersama Indonesia, setiap 5 tahun kita ikut pemilihan Presiden DPR/DPD & DPRP namun, orang asli Papua tetap miskin & melarat diatas kekayaan alam yang melimpah. Tong pu mama-mama Papua berjualan di pinggir jalan. Sedangkan Tokoh-tokoh, mol-mol besar dan kios, tempat jualan di Pasar milik Orang Pendatang.
Selain itu yang naik Presiden bukan orang Papua, lebih baik tidak usa ke TPS. Ingat sekitar 5 menit gunakan untuk coplos tapi, kita tidak sadar bahwa 5 menit kita gunakan di TPS mengutungkan mereka selama 5 tahun.
Pemilihan Presiden ancaman bagi rakyat Papua Barat, sebab yg calon Presiden semua Militer. WIRANTO pernah membunuh ribuan orang di Biak pada tahun 1998, PRABOWO SUGIANTO mantan Kopasus yang Pernah melakukan Operasi Militernya di Mapinduma kabupaten Jayawijaya Wamena Papua Barat Selain itu mereka dua pernah melakukan pembantaian di Aceh dan Juga Timor Leste.
Jokowi alias Joko Widodo, menjadi Presiden berarti semua kebijakan pemeritahan dan pembangunan, akan mengandalkan militer karena belum mengetahui kondidisi di Papua. Selain itu Jokowi dicalonkan oleh PDIP yang ketua umumnya adalah Megawati yang pernah Membunuh Almarhum Theys H Eluay.
Kemudian ARB alias Abu Risal Bakrie, menjadi Presiden maka semua sumber daya alam yang ada di Papua akan diexploitasi untuk kepentingan Negara, seperti saat ini kita lihat PT. Freeport di Timika.
Oleh sebab itu semua kebijakan dan program termasuk Pilpres adalah ILEGAL. Hasil Pepera 1969 yang Indonesia klaim bahwa, status politik Papua sudah final dalam NKRI merupakan Cacat hukum dan Moral oleh sebab itu selama rakyat Papua belum menentukan nasib sendiri (Self Determination) secara bebas melalui mekanisme internasional, maka PILPRES 2014 harus boikot dan solusinya: Referendum.
Buchtar Tabuni masih terus diburuh oleh TNI dan Polri setelah dirinya memimpin demo damai pada 26 November 2013 lalu. Dari tempat persembunyiannya dia terus mengajak rakyat West Papua agar memboikot Pemilu Presiden. “DPO tidak akan membatasi saya untuk konsolidasi boikot PILPRES NKRI 2014 dan menuntut REFERENDUM dari kampung ke kampung. Ayo boikot PILPRES NKRI di seluruh tanah papua.” Ujar Tabuni.
Sumber: http://knpbnews.com
“Pace, Mace, Adik , Kakak ,Om , Tante, Tong Semua orang Papua to? lebih baik tong tidak usa ikut PILPRES (Pemilihan Presiden -red). Mengapa kita boikot PILPRE 2014 ? Pemilihan Presiden 2014 adalah ancaman bagi orang Papua Barat. Keberadaan NKRI di Papua Barat adalah ilegal karena status politik Papua Barat dalam NKRI belum Final. Harus boikot dan solusinya REFERENDUM.
Kami rakyat Papua Barat bukan orang Indonesia ras Melayu melainkan kami Bangsa Papua Barat, Ras Melanesia berbeda dengan orang Indonesia baik secara fisik maupun non fisik dan juga letak wilayah serta geografis bedah jauh.
Selama 52 tahun hidup bersama Indonesia, setiap 5 tahun kita ikut pemilihan Presiden DPR/DPD & DPRP namun, orang asli Papua tetap miskin & melarat diatas kekayaan alam yang melimpah. Tong pu mama-mama Papua berjualan di pinggir jalan. Sedangkan Tokoh-tokoh, mol-mol besar dan kios, tempat jualan di Pasar milik Orang Pendatang.
Selain itu yang naik Presiden bukan orang Papua, lebih baik tidak usa ke TPS. Ingat sekitar 5 menit gunakan untuk coplos tapi, kita tidak sadar bahwa 5 menit kita gunakan di TPS mengutungkan mereka selama 5 tahun.
Pemilihan Presiden ancaman bagi rakyat Papua Barat, sebab yg calon Presiden semua Militer. WIRANTO pernah membunuh ribuan orang di Biak pada tahun 1998, PRABOWO SUGIANTO mantan Kopasus yang Pernah melakukan Operasi Militernya di Mapinduma kabupaten Jayawijaya Wamena Papua Barat Selain itu mereka dua pernah melakukan pembantaian di Aceh dan Juga Timor Leste.
Jokowi alias Joko Widodo, menjadi Presiden berarti semua kebijakan pemeritahan dan pembangunan, akan mengandalkan militer karena belum mengetahui kondidisi di Papua. Selain itu Jokowi dicalonkan oleh PDIP yang ketua umumnya adalah Megawati yang pernah Membunuh Almarhum Theys H Eluay.
Kemudian ARB alias Abu Risal Bakrie, menjadi Presiden maka semua sumber daya alam yang ada di Papua akan diexploitasi untuk kepentingan Negara, seperti saat ini kita lihat PT. Freeport di Timika.
Oleh sebab itu semua kebijakan dan program termasuk Pilpres adalah ILEGAL. Hasil Pepera 1969 yang Indonesia klaim bahwa, status politik Papua sudah final dalam NKRI merupakan Cacat hukum dan Moral oleh sebab itu selama rakyat Papua belum menentukan nasib sendiri (Self Determination) secara bebas melalui mekanisme internasional, maka PILPRES 2014 harus boikot dan solusinya: Referendum.
Buchtar Tabuni masih terus diburuh oleh TNI dan Polri setelah dirinya memimpin demo damai pada 26 November 2013 lalu. Dari tempat persembunyiannya dia terus mengajak rakyat West Papua agar memboikot Pemilu Presiden. “DPO tidak akan membatasi saya untuk konsolidasi boikot PILPRES NKRI 2014 dan menuntut REFERENDUM dari kampung ke kampung. Ayo boikot PILPRES NKRI di seluruh tanah papua.” Ujar Tabuni.
Sumber: http://knpbnews.com