 |
| Ilustrasi. Ist. |
Soal Papua, SBY Pintar Beretorika
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin vokal bicara isu West Papua (West papua: Tanah Papua, dari Sorong hingga Merauke, melingkupi Provinsi Papua dan Papua Barat) di awal tahun 2012 lalu. Saat ini, masa jabatannya akan habis.
Hal itu tentu karena sebagai pemimpin negara, SBY memperhitungkan gerakan rakyat West Papua yang semakin bergelora untuk berdaulat sendiri, dan gencarnya dukungan international baik dari LSM-LSM, Jurnalis maupun beberapa kongresman atau parlemen di berbagai negara yang terus menerus mempertentangkan kondisi pelanggaran HAM dan konflik politik di West Papua.
Belum lagi, dalam kepentingan nasional Indonesia, SBY didesak berbagai kalangan, terutama lawan-lawan politik partai di DPR dan berbagai kelompok ormas, akademisi dan pakar-pakar politik nasional dengan dukungan media-media milik mereka agar meredam ancaman disintegrasi West Papua melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan.
SBY selalu pandai dalam menyelamatkan citranya. Dalam menghadapi kritik internasional, SBY seakan-akan tampil sebagai pendekar HAM dan Demokrasi.
Ia mengkonversi keinginan rakyat West Papua dari tuntutan merdeka menjadi -seakan-akan- tuntutan kesejahteraan.
Setelah itu, SBY berharap internasional puas dengan sekedar beretorika tentang kebijakan Indonesia di West Papua melalui Otonomi Khusus (Otsus) dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). SBY harus berbohong bahwa pemerintahannya tidak sedang melakukan pendekatan militer yang melanggar HAM.
Dalam pertemuan ASEAN Summit lalu di Bali, menjawab pertanyaan soal West Papua dari beberapa pemimpin negara-negara yang hadir, SBY menampik pelanggaran HAM yang sedang terjadi di West Papua dan menyatakan tegas bahwa Indonesia sedang menggunakan pendekatan kesejahteraan.
Menghadapi berbagai kritikan di Indonesia soal West Papua, SBY justru berbeda. SBY tidak mungkin menghindar dari slogan suci NKRI Harga Mati. Bagi SBY kedaulatan NKRI lebih mulia dari kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dalam peresmian kerjasama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan Airbus Military Industry di hanggar PT DI, Bandung, Rabu (26/10/2011), SBY mengatakan, Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kedaulatan dan keutuhan wilayah negaranya.
SBY juga menganggarkan 156 triliun bagi pengadaan Alustista TNI dari tahun 2012 hingga 2014. Tentu tidak lain, dan tidak bukan merupakan sinyal bahwa gerakan pembebasan di West Papua akan dibasmi, dan merupakan kesiapan Indonesia bila kemudian intervensi internasional terjadi bagi West Papua.
SBY Satpam AS di Asia Pasifik
Secara geopolitik Indonesia sebagai ketua ASEAN dipandang sebagai pintu bagi perebutan kawasan asia pasific oleh kepentingan ekonomi Internasional. Amerika Serikat (AS) mau tidak mau harus mendominasi ekonominya dari China di kawasan Asia Pasific.
Karenanya AS merasa Indonesia tepat untuk menjadi saptam (penjaga pintu) kawasan Asia Pasific bagi kepentingannya. Sebaliknya, Indonesia merasa AS penting. Bukan saja karena ekonomi Indonesia masih harus tergantung dari negara-negara imperialis seperti AS, tetapi juga karena Indonesia merasa AS penting dalam mengamankan kedaulatan Indonesia.
Kepentingan itu direalisasi AS dan Indonesia dengan mendorong modernisasi dan reformasih militer Indonesia. Kedua negara mengatur skenarionya masing-masing agar terjadi saling ketergantungan yang kuat. AS menaikan isu dukungan kepada West Papua melalui tingkat kongresmen agar Indonesia merasa memiliki kepentingan membangun kerja sama dengan AS karena Indonesia takut AS intervensi soal West Papua.
Disatu sisi, Indonesia memainkan peran pentingnya bagi AS di kawasan Asia Pasifik dengan melakukan transaksi isu terorisme, separatisme dan reformasih militer Indonesia, sehingga membuat dunia internasional untuk tidak segan-segan melakukan kerja sama pertahanan militer dan investasi asing. Apalagi menjual doktrin a milion friends, zero enemies dalam kebijakan internasional Pemerintahan SBY, menjadikan Indonesia sefleksibel mungkin bagi kerja sama negara-negara manapun.
Pemerintahan SBY sebagai satpam AS di kawasan Asia Pasifik, dan AS yang bernafsu kuasai wilayah Pasifik melihat West Papua sebagai pintu utama bagi kepentingan ekonomi politik di kawasan pasifik. Oleh karena itu, selain AS membantu modernisasi militer Indonesia, 2500 tentara AS ditempatkan di Darwin agar mengontrol pertahanan Indonesia bila kemudian kebijakan pertahanan militer Indonesia tidak mampu menjaga kepentingan AS di Wilayah Pasifik.
Banyak kalangan Indonesia curiga atas kebijakan AS menempatkan ribuan militernya di Darwin, namun SBY tenang-tenang saja, dan justru Australia dan AS menutupi intrik itu dengan membantu 24 unit pesawat F-16 dari AS dan 4 Hercules Australia milik AS untuk Indonesia. Pada Kamis 17 November 2011, Obama mengatakan, Amerika adalah kekuatan Asia Pasifik, dan kami di sini untuk tinggal.
Komitmen ini dikatakan Obama sehari setelah Amerika-Australia sepakat untuk menempatkan pasukan 2.500 marinir AS di pangkalan militer Darwin.
Siasat SBY dan Kapitalisme di West Papua
Sejarah orang West Papua dilumuri dengan konkalikong kepentingan kerja sama ekonomi politik Indonesia-AS. Sampai saat ini politik dua muka oleh AS dan Indonesia membayang-bayangi perjuangan bangsa West Papua untuk bebas dari kungkungan neoliberalisme dan kolonialisme.
Pemerintahan negara-negara imperialis merasa Indonesia penting dalam pengamanan modal asing di West Papua. Karenanya, negara-negara ikut mendukung modernisasi militer dalam mengamankan investasi mereka di kawasan Pasifik, terutama wilayah West Papua sebagai basis investasi. Gerakan pembebasan orang-orang West Papua dianggap musuh kepentingan global yang harus ditumpas.
Triliunan uang yang dikemas dengan nama Otsus dan UP4B dianggap mampu meredam aspirasi Papua Merdeka dan menangkis pandangan buruk internasional. Adalah suatu siasat SBY. SBY tahu bahwa tata kelola pemerintahan kolonial di West Papua sangat ambur adul dengan malpraktek penyelenggaran pemerintahan yang buruk itu, serta gelora rakyat West Papua untuk merdeka, yang tidak mungkin lagi dibendung.
Karenanya, SBY tahu triliunan uang yang digelontorkan adalah investasi. Sebab, uang tersebut akan disedot kembali oleh dominasi ekonomi Indonesia, dan rakyat West Papua hanya menjadi konsumen aktiv. Makanya, demi West Papua berapapun uangnya SBY tak tanggung-tanggung gelontorkan, sekalipun di Jakarta ribuan pengemis dan gelandangan masih mengais sampah di jalan-jalan.
Diatas kekayaannya, dalam penjajahan Indonesia, Orang-orang West Papua seakan-akan tak berdaya dalam segala segi. Itulah siasat penjajah, bahwa dengan proses pemiskinan struktural, rakyat dalam kondisinya merasa membutuhkan penguasa kolonial yang punya uang, dengan demikian saling ketergantungan dapat terjadi. Selanjutnya, kesejahteraan seakan-akan menjadi topik permasalahan penting, dan gerakan politik rakyat untuk berdaulat lalu dianggap mengganggu pembangunan dan kesejahteraan.
Lagi, penyelesaian atas tuntutan Papua Merdeka direduksi dalam dialog kebangsaan yang membahas topik kesejahteraan. Siasat yang lain, SBY melalui Badan Intelijen Nasional (BIN) terus menerus mengatur kekacauan politik di West Papua. Lihat saja bagaimana SBY sengaja mengacaukan kebijakan UP4B dengan Otsus.
Inkonsistensi itu dibenturkan lagi dengan konflik Pilkada yang menewaskan puluhan korban di Ilaga, Puncak, West Papua. TNI/POLRI yang mengaku sebagai aparat keamanan hanya mampu memberantas separatis, sedang konflik PILKADA dan konflik lain diluar label separatisme bukan hanya dibiarkan, tetapi justru dipelihara. Adalah -sekali lagi- suatu skenario dalam upaya membentuk pola penyelesaian baru melalui dialog diluar konflik politik perjuangan Papua Merdeka.
SBY boleh menampik kritikan bahwa kebijakannya hanya lips service belaka. Tetapi itulah kenyataannya bahwa SBY pandai membual untuk sekedar pencitraan dirinya sebagai agen kapitalisme global yang mampu mengamankan kepentingan ivestasi global dan pendudukan kolonialismenya di West Papua.
Seruan Perjuangan Bagi West Papua
Kita sedang menghadapi musuh global yang memiliki alat dan jaringan moderen, yang bergerak maju setiap saat atas nama kepentingan.
Gerakan perlawanan pembebasan nasional Papua Barat diperhadapkan dengan skenario dalam bentuk yang paling sulit kita bedah. Lawan kita semakin melebarkan sayap serang dan pendudukannya. Bagi kita, memang itu bukan pertanda buruk bagi perlawanan. Karena perlawanan ini tidak akan berhenti atau dihentikan selama masih ada anak negeri yang mendiami bumi cenderawasih yang indah dan permai.
Kami menyampaikan kepada rakyat West Papua bahwa musuh yang berakar serat dalam internal orang West Papua patut menjadi perhitungan gerakan pembebasan nasional West Papua.
Penghianatan perjuangan oleh anak bangsa harus dipandang sebagai suatu dampak, juga sebagai korban skenario para penjajah untuk tetap menancapkan kuku penjajahan diatas bumi West Papua.
Kita harus menyadari bahwa penjajahan dalam bentuk dan rupa yang baik bagaimanapun tetaplah penjajah yang bertujuan hanya satu: Menghabisi orang West Papua dan menguasai tanah kita.
Saatnya, Pemuda dan Mahasiswa berdiri di barisan polopor perjuangan.
Mengenyam pengetahuan tidak hanya sekedar membuat cerdas otak, tetapi pengetahuan harus dimatrialkan dalam kerja-kerja perjuangan pembebasan bagi bangsa Papua.
Kita harus pandai melihat siasat para penindas yang mengelabui kita dan merubah pola pikir kita serta menempatkan diri dalam barisan perjuangan pembebasan nasional West Papua.
"Penjajah pasti kalah. Dan kita pasti menang!"
kita harus mengakhiri!
Victor F. Yeimo, pimpinan umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), saat ini dipenjara sebagai Tahanan Politik Papua Barat di Abepura, Jayapura.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin vokal bicara isu West Papua (West papua: Tanah Papua, dari Sorong hingga Merauke, melingkupi Provinsi Papua dan Papua Barat) di awal tahun 2012 lalu. Saat ini, masa jabatannya akan habis.
Hal itu tentu karena sebagai pemimpin negara, SBY memperhitungkan gerakan rakyat West Papua yang semakin bergelora untuk berdaulat sendiri, dan gencarnya dukungan international baik dari LSM-LSM, Jurnalis maupun beberapa kongresman atau parlemen di berbagai negara yang terus menerus mempertentangkan kondisi pelanggaran HAM dan konflik politik di West Papua.
Belum lagi, dalam kepentingan nasional Indonesia, SBY didesak berbagai kalangan, terutama lawan-lawan politik partai di DPR dan berbagai kelompok ormas, akademisi dan pakar-pakar politik nasional dengan dukungan media-media milik mereka agar meredam ancaman disintegrasi West Papua melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan.
SBY selalu pandai dalam menyelamatkan citranya. Dalam menghadapi kritik internasional, SBY seakan-akan tampil sebagai pendekar HAM dan Demokrasi.
Ia mengkonversi keinginan rakyat West Papua dari tuntutan merdeka menjadi -seakan-akan- tuntutan kesejahteraan.
Setelah itu, SBY berharap internasional puas dengan sekedar beretorika tentang kebijakan Indonesia di West Papua melalui Otonomi Khusus (Otsus) dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). SBY harus berbohong bahwa pemerintahannya tidak sedang melakukan pendekatan militer yang melanggar HAM.
Dalam pertemuan ASEAN Summit lalu di Bali, menjawab pertanyaan soal West Papua dari beberapa pemimpin negara-negara yang hadir, SBY menampik pelanggaran HAM yang sedang terjadi di West Papua dan menyatakan tegas bahwa Indonesia sedang menggunakan pendekatan kesejahteraan.
Menghadapi berbagai kritikan di Indonesia soal West Papua, SBY justru berbeda. SBY tidak mungkin menghindar dari slogan suci NKRI Harga Mati. Bagi SBY kedaulatan NKRI lebih mulia dari kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dalam peresmian kerjasama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan Airbus Military Industry di hanggar PT DI, Bandung, Rabu (26/10/2011), SBY mengatakan, Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kedaulatan dan keutuhan wilayah negaranya.
SBY juga menganggarkan 156 triliun bagi pengadaan Alustista TNI dari tahun 2012 hingga 2014. Tentu tidak lain, dan tidak bukan merupakan sinyal bahwa gerakan pembebasan di West Papua akan dibasmi, dan merupakan kesiapan Indonesia bila kemudian intervensi internasional terjadi bagi West Papua.
SBY Satpam AS di Asia Pasifik
Secara geopolitik Indonesia sebagai ketua ASEAN dipandang sebagai pintu bagi perebutan kawasan asia pasific oleh kepentingan ekonomi Internasional. Amerika Serikat (AS) mau tidak mau harus mendominasi ekonominya dari China di kawasan Asia Pasific.
Karenanya AS merasa Indonesia tepat untuk menjadi saptam (penjaga pintu) kawasan Asia Pasific bagi kepentingannya. Sebaliknya, Indonesia merasa AS penting. Bukan saja karena ekonomi Indonesia masih harus tergantung dari negara-negara imperialis seperti AS, tetapi juga karena Indonesia merasa AS penting dalam mengamankan kedaulatan Indonesia.
Kepentingan itu direalisasi AS dan Indonesia dengan mendorong modernisasi dan reformasih militer Indonesia. Kedua negara mengatur skenarionya masing-masing agar terjadi saling ketergantungan yang kuat. AS menaikan isu dukungan kepada West Papua melalui tingkat kongresmen agar Indonesia merasa memiliki kepentingan membangun kerja sama dengan AS karena Indonesia takut AS intervensi soal West Papua.
Disatu sisi, Indonesia memainkan peran pentingnya bagi AS di kawasan Asia Pasifik dengan melakukan transaksi isu terorisme, separatisme dan reformasih militer Indonesia, sehingga membuat dunia internasional untuk tidak segan-segan melakukan kerja sama pertahanan militer dan investasi asing. Apalagi menjual doktrin a milion friends, zero enemies dalam kebijakan internasional Pemerintahan SBY, menjadikan Indonesia sefleksibel mungkin bagi kerja sama negara-negara manapun.
Pemerintahan SBY sebagai satpam AS di kawasan Asia Pasifik, dan AS yang bernafsu kuasai wilayah Pasifik melihat West Papua sebagai pintu utama bagi kepentingan ekonomi politik di kawasan pasifik. Oleh karena itu, selain AS membantu modernisasi militer Indonesia, 2500 tentara AS ditempatkan di Darwin agar mengontrol pertahanan Indonesia bila kemudian kebijakan pertahanan militer Indonesia tidak mampu menjaga kepentingan AS di Wilayah Pasifik.
Banyak kalangan Indonesia curiga atas kebijakan AS menempatkan ribuan militernya di Darwin, namun SBY tenang-tenang saja, dan justru Australia dan AS menutupi intrik itu dengan membantu 24 unit pesawat F-16 dari AS dan 4 Hercules Australia milik AS untuk Indonesia. Pada Kamis 17 November 2011, Obama mengatakan, Amerika adalah kekuatan Asia Pasifik, dan kami di sini untuk tinggal.
Komitmen ini dikatakan Obama sehari setelah Amerika-Australia sepakat untuk menempatkan pasukan 2.500 marinir AS di pangkalan militer Darwin.
Siasat SBY dan Kapitalisme di West Papua
Sejarah orang West Papua dilumuri dengan konkalikong kepentingan kerja sama ekonomi politik Indonesia-AS. Sampai saat ini politik dua muka oleh AS dan Indonesia membayang-bayangi perjuangan bangsa West Papua untuk bebas dari kungkungan neoliberalisme dan kolonialisme.
Pemerintahan negara-negara imperialis merasa Indonesia penting dalam pengamanan modal asing di West Papua. Karenanya, negara-negara ikut mendukung modernisasi militer dalam mengamankan investasi mereka di kawasan Pasifik, terutama wilayah West Papua sebagai basis investasi. Gerakan pembebasan orang-orang West Papua dianggap musuh kepentingan global yang harus ditumpas.
Triliunan uang yang dikemas dengan nama Otsus dan UP4B dianggap mampu meredam aspirasi Papua Merdeka dan menangkis pandangan buruk internasional. Adalah suatu siasat SBY. SBY tahu bahwa tata kelola pemerintahan kolonial di West Papua sangat ambur adul dengan malpraktek penyelenggaran pemerintahan yang buruk itu, serta gelora rakyat West Papua untuk merdeka, yang tidak mungkin lagi dibendung.
Karenanya, SBY tahu triliunan uang yang digelontorkan adalah investasi. Sebab, uang tersebut akan disedot kembali oleh dominasi ekonomi Indonesia, dan rakyat West Papua hanya menjadi konsumen aktiv. Makanya, demi West Papua berapapun uangnya SBY tak tanggung-tanggung gelontorkan, sekalipun di Jakarta ribuan pengemis dan gelandangan masih mengais sampah di jalan-jalan.
Diatas kekayaannya, dalam penjajahan Indonesia, Orang-orang West Papua seakan-akan tak berdaya dalam segala segi. Itulah siasat penjajah, bahwa dengan proses pemiskinan struktural, rakyat dalam kondisinya merasa membutuhkan penguasa kolonial yang punya uang, dengan demikian saling ketergantungan dapat terjadi. Selanjutnya, kesejahteraan seakan-akan menjadi topik permasalahan penting, dan gerakan politik rakyat untuk berdaulat lalu dianggap mengganggu pembangunan dan kesejahteraan.
Lagi, penyelesaian atas tuntutan Papua Merdeka direduksi dalam dialog kebangsaan yang membahas topik kesejahteraan. Siasat yang lain, SBY melalui Badan Intelijen Nasional (BIN) terus menerus mengatur kekacauan politik di West Papua. Lihat saja bagaimana SBY sengaja mengacaukan kebijakan UP4B dengan Otsus.
Inkonsistensi itu dibenturkan lagi dengan konflik Pilkada yang menewaskan puluhan korban di Ilaga, Puncak, West Papua. TNI/POLRI yang mengaku sebagai aparat keamanan hanya mampu memberantas separatis, sedang konflik PILKADA dan konflik lain diluar label separatisme bukan hanya dibiarkan, tetapi justru dipelihara. Adalah -sekali lagi- suatu skenario dalam upaya membentuk pola penyelesaian baru melalui dialog diluar konflik politik perjuangan Papua Merdeka.
SBY boleh menampik kritikan bahwa kebijakannya hanya lips service belaka. Tetapi itulah kenyataannya bahwa SBY pandai membual untuk sekedar pencitraan dirinya sebagai agen kapitalisme global yang mampu mengamankan kepentingan ivestasi global dan pendudukan kolonialismenya di West Papua.
Seruan Perjuangan Bagi West Papua
Kita sedang menghadapi musuh global yang memiliki alat dan jaringan moderen, yang bergerak maju setiap saat atas nama kepentingan.
Gerakan perlawanan pembebasan nasional Papua Barat diperhadapkan dengan skenario dalam bentuk yang paling sulit kita bedah. Lawan kita semakin melebarkan sayap serang dan pendudukannya. Bagi kita, memang itu bukan pertanda buruk bagi perlawanan. Karena perlawanan ini tidak akan berhenti atau dihentikan selama masih ada anak negeri yang mendiami bumi cenderawasih yang indah dan permai.
Kami menyampaikan kepada rakyat West Papua bahwa musuh yang berakar serat dalam internal orang West Papua patut menjadi perhitungan gerakan pembebasan nasional West Papua.
Penghianatan perjuangan oleh anak bangsa harus dipandang sebagai suatu dampak, juga sebagai korban skenario para penjajah untuk tetap menancapkan kuku penjajahan diatas bumi West Papua.
Kita harus menyadari bahwa penjajahan dalam bentuk dan rupa yang baik bagaimanapun tetaplah penjajah yang bertujuan hanya satu: Menghabisi orang West Papua dan menguasai tanah kita.
Saatnya, Pemuda dan Mahasiswa berdiri di barisan polopor perjuangan.
Mengenyam pengetahuan tidak hanya sekedar membuat cerdas otak, tetapi pengetahuan harus dimatrialkan dalam kerja-kerja perjuangan pembebasan bagi bangsa Papua.
Kita harus pandai melihat siasat para penindas yang mengelabui kita dan merubah pola pikir kita serta menempatkan diri dalam barisan perjuangan pembebasan nasional West Papua.
"Penjajah pasti kalah. Dan kita pasti menang!"
kita harus mengakhiri!
Victor F. Yeimo, pimpinan umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), saat ini dipenjara sebagai Tahanan Politik Papua Barat di Abepura, Jayapura.
Sumber : www.majalahselangkah.com