MASYARAKAT JAYAWIJAYA ANCAM BOIKOT PEMILU DAN DUDUKI KANTOR KPU PAPUA

Perwakilan Masyarakat Jayawijaya Ketika Bertemu Ketua DPR Papua. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, 4/2 (Jubi) – Masyarakat dari 332 kampung dan 40 distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya, Papua mengancam akan memboikot Pemilu baik Pileg maupun Pilpres serta menduduki kantor KPU Papua jika lembaga penyelenggara Pemilu itu tak mengindahkan tuntutan mereka meninjau kembali tiga dari lima anggota KPUD Jayawijaya yang telah ditetapkan.

Ketua Komisi A DPRD Jayawijaya, Amos Kenelak mengatakan, ancaman itu dilontarkan masyarakat Jayawijaya ketika melakukan demo di kantor DPRD setempat, Senin kemarin (3/2).

“Kemarin kami menerima ribuan masyarakat dari 332 kampung dan 40 distrik yang ada di Jayawijaya. Tuntutan mereka agar KPU Papua merevisi tiga anggota KPUD Jayawijaya yang lolos seleksi karena dari lima yang terpilih dimana satu perempuan, hanya ada satu putra asli Lembah Baliem. Empat lainnya bukan anak pegunungan. Dua non Papua dan dua Papua tapi mereka bukan berasal dari Pegunungan,” kata Amos Kenelak usai bertemu Ketua DPR Papua, Selasa (4/5).

Menurutnya, Masyarakat ingin agar tiga orang itu diganti dengan putra asli. Namun untuk anggota KPUD perempuan tak masalah karena memang tidak ada keterwakilan perempuan Jayawijaya yang ikut tes KPU lalu. Apalagi lanjutnya, sesuai semangat Otsus tuntutan masyarakat itu benar, karena ada empat putra asli Jayawijaya yang lolos 10 besar namun hanya satu yang terpilih jadi anggota KPUD.

“Jika ini tidak dilakukan oleh KPU Provinsi, masyarakat Jayawijaya akan memboikot Pemilu, baik Pileg maupun Pilpres. Sejak kemarin masyarakat sudah memalang kantor KPUD JayawijayaHari ini kami mau menemui KPU Papua tapi mereka semua di Jakarta,” ujarnya.

Ancaman boikot Pemilu dan menduduki kantor KPU Papua itu dibenarkan perwakilan 332 kepala kampung dan 40 distrik yang ada di Jayawijaya, Antor Matuan yang juga Ketua Asosiasi Kepala Distrik se Jayawijaya.

“Kami diutus masyarakat ke sini terkait penetapan lima anggota KPUD Jayawijaya. Masyarakat tidak terima hasil yang dikeluarkan KPU Papua itu, Jayawijaya ini induk dari delapan kabupaten pemekaran di wilayah Pegunungan dan bukannya tidak mampu. Sejak pukul 07:00 WIT kemarin masyarakat sudah menduduki dan memalang kantor KPUD Jayawijaya,” ujar Antor Matuan.

Ia menilai, hasil seleksi anggota KPUD itu membunuh karakter masyarakat masyarajat Jayawijaya. Pihaknya tak akan kembali sebelum masalah ini tidak clear. Antor berharap semua pihak berkompeten jeli melihat masalah ini.

“Kami tidak mau ada konflik social. Kalau KPU Papua tetap bersikeras, kami akan boikot Pemilu dan menduduki kantor KPU Papua. Kan sekarang mereka belum dilantik, jadi masih bisa ada perubahan,” katanya. (Jubi/Arjuna) 

Sumber : www.tabloidjubi.com