Perjalanan Para Menlu MSG Penuh Tanda Tanya

Bendera negara-negara anggota MSG. Foto: Jubi/Victor Mambor

Manokwari, MAJALAH SELANGKAH -- Direktur Eksekutif  LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan, ia sebagai salah seorang Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua menilai perjalanan para Menlu MSG kali ini penuh tanda tanya.

"Saya menilai perjalanan para Menlu MSG kali ini penuh tanda tanya dari rakyat Papua dan dunia internasional, karena apa yang menjadi tujuan kedatangan mereka dan hakekat komitmen mereka yang termuat di dalam Komunikenya pada KTT Noumea Juni 2013 menjadi taruhan hari ini," kata Yan dalam keterangan tertulis yang diterima majalahselangkah.com, Minggu (12/1/14).

Kata dia, beberapa hari terakhir ini banyak informasi yang simpang tentang rencana kunjungan para Menteri Luar Negeri dari Negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) ke Tanah Papua.

Sesuai agenda awal dari Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG Juni 2013 di Noumea, Kanaky-Kaledonia Baru, kata dia, telah disepakati tentang rencana kunjungan para Menlu negara-negara anggota MSG tersebut ke Tanah Papua, guna melihat langsung perkembangan situasi hak asasi manusia (HAM) dan pembangunan di wilayah ini.

Ia menilai, hal ini penting sebagai prasyarat bagi mereka dalam menentukan sikap untuk memutuskan status rakyat Papua sebagai bagian dari keanggotaan MSG berdasarkan aplikasi yang diajukan oleh West Papua National Coalition fo Liberation (WPNCL).

Namun, kata dia, kenyataan yang ada ialah berdasarkan rencana jadwal, kunjungan para Menlu MSG tersebut yang dimulai 11 Januari 2014 hingga 15 Januari 2014.

"Mereka hanya ke Papua yaitu Jayapura pada hari Senin, 13 Januari 2014 dengan agenda akan bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dan DPR Papua," kata dia. 

Ia menjelaskan, awalnya, Minggu, 12 Januari para Menlu MSG tersebut bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan pejabat teras lainnya dan nantinya dari Papua mereka menuju Ambon bertemu Gubernur Maluku dan DPRD Maluku lalu ke Jakarta bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari untuk menandatangani Joint Stetement (Pernyataan Kerjasama) di bidang ekonomi dan pembangunan yang disponsori oleh Papua New Guinea dan Fiji.

Kata Sekretaris Komisi HAM, Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari itu, perjalanan para Menlu MSG dengan agenda seperti itu penuh tanda tanya dari rakyat Papua dan dunia internasional.

"Satu hal yang patut diingat oleh dunia dan orang Papua bahwa KTT MSG di Noumea pertengahan 2013 telah menyatakan tegas bahwa mereka sangat mengkhawatirkan pelanggaran HAM yang terus terjadi di Tanah Papua dan mereka mendukung Hak Orang Papua untuk Menentukan Nasib Sendiri sesuai konstitusi MSG," tulis Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 dari Canada itu. 

"Tentu pernyataan politik mereka akan senantiasa menjadi dasar bagi seluruh rakyat di dunia dan khususnya orang Papua untuk senantiasa menagih sejauhmana mereka para negara anggota MSG tersebut bisa mewujudkan sikap politik mereka yang tegas, lugas dan tidak bersifat ambivalensi dan mendua atau mengekor kepada pihak lain, termasuk pemerintah Indonesia," jelasnya. (Yermias Degei/MS)

Sumber :  www.majalahselangkah.com