 |
| Ketua Komisi A DPR Papua, Ruben Magay. (Jubi/Arjuna) |
Jayapura, 6/1 (Jubi) - Ketua Komisi A DPR Papua, Ruben
Magay meminta aparat kemanan TNI/Polri yang melakukan pengejaran para
pelaku penyerangan dan perampasan senjata di Pos Polisi (Pos Pol)
Distrik Kulirik, Puncak Jaya, Papua agar tidak meresahkan masyarakat
sipil.
“Kami mengharapkan agar dalam melakukan pengejaran aparat keamanan
tidak meresahkan masyarakat sekitar. Pengerahan pasukan untuk melakukan
pengejaran juga ancaman bagi warga sekitar. Harus ada cara lain untuk
hal tersebut,” kata Ruben Magay, Senin (6/1).
Menurutnya, aparat harus bisa membedakan masyarakat sipil dengan
pelaku penyerangan agar mereka merasa aman dalam pengejaran yang
dilakukan TNI/Polri. Bahkan jika memungkinkan, aparat melakukan
pendekatan persuasif.
“Jangan selalu pengejaran agar masyarakat sipil yang tak tahu apapun
tidak jadi korban. Kasus ini yang harus memperjelas kasus adalah polisi
agar tidak ada lagi informasi yang simpang siur. Jika itu memang
penyerangan dan perampasan senjata, harus diungkap agar tidak ada
analisa dari setiap orang dan motif dari penyerangan dan perampasan
senjata bisa diketahui,” ujarnya.
Dikatakan, rangkaian setiap kasus di Puncajak Jaya memang selalu
melawan hukum. Namun harus dilihat dari sisi politiknya juga karena di
sana ada isu politik.
“Di sana Goliat bicara sebagai panglima TPN/OPM dan itu masalah
politik. Negara harus bijak. Polisi juga harus profesional dalam
menangani kasus ini. Jangan selalu katakan OTK. Kalau ada penangkapan
jangan mengorbankan masyarakat,” katanya.
Ketua DPR Papua, Deerd Tabuni juga menghimbau agar semua pihak
termasuk aparat keamanan TNI/Polri duduk bersama menyikapi masalah
penyerang Pos Polisi itu.
“Kasus-kasus seperti ini sangat kami sayangkan. Bupati harus
berkomunikasi baik dengan masyarakat di sana. Saya khawatir kembali
terjadi penyerangan karena mereka sudah membawa lari delapan pucuk
senjata,” kata Deerd Tabuni. (Jubi/Arjuna)
Sumber : www.tabloidjubi.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar