INDONESIA SEMBUNYIKAN FAKTA PAPUA DARI PANDANGAN DELEGASI MSG

Aksi Gempar Sambut MSG (Jubi/Mawel)

Jayapura,13/1(Jubi)—Massa aktivis Gerakan Mahasiswa,Pemuda dan Rakyat Papua (Gempar) menggelar demo menyambut delegasi Negara-negara Ujung Tombak Melanesia (MSG) di gapura Kampus Universitas Cendrawasih, Abepura,Kota Jayapura,Papua,Senin (13/1) pagi.

Aksi penyambutan itu dilakukan dengan cara menyampaikan orasi secara bergantian sejak pagi hingga pukul 13:00 WIT siang. Delegasi MSG telah meninggalkan Kota Jayapura, menuju Bandara Sentani dengan mengunakan Hellycopter miliki TNI.

Dalam aksi demo tersebut, mahasiswa GempaR membawa sejumlah spanduk yang menyoal kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua.

“Masalah Papua bukan pembangunan, bukan kesejahteraan tapi status politik Papua,” tulis Gempar dalam pamflet yang ditempelkan dalam pintu masuk ke Gapura depan dekat jembatan penyeberangan Kampus Uncen di Abepura.

Menurut GempaR, status politik itu sangat berimplikasi kepada penerapan demokrasi yang berlangsung di Tanah Papua. Banyak orang menjadi tahanan politik dan korban nyawa terus berjatuhan.

“MSG harus melihat masalah Papua dengan baik dan benar serta penegakan HAM dan demokrasi yang tidak berjalan baik terhadap rakyat Papua.” demikian tertulis di salah satu pamflet GempaR.

Karena implikasi politiknya, rakyat Papua menjadi korban, Gempar meminta delegasi MSG bertemu rakyat Papua.

Namun sayangnya, harapan itu tidak terwujud. Agenda kunjungan MSG yang sangat terbatas, hanya bertemu Gubernur Provinsi Papua dan juga DPRP Papua. “Kami sangat sayangkan MSG hanya bertemu Gubernur Papua kemudian meninggalkan Jayapura,” tutur Alfares Kapisa, kordinator Lapangan Gempar di depan Pintu Gerbang masuk Kampus Uncen, Senin (13/1).

Kalaupun tidak berhasil bertemu masyarakat Papua, kalau delegasi datang dengan keprihatinan masalah politik, lanjut dia,  MSG bisa beramsumsi mengapa mereka tidak bisa bertemu rakyat Papua.

“Sementara kelompok perlawanan ini masih eksis. Pasti Indonesia menyembuyikan fakta,” tutur Marten Manggaprau, aktivist West Papua Nasional Autority (WPNA).

Karena pemerintah Indonesia telah mengarahkan delegasi agar tidak bertemu dengan kelompok-kelompok perlawanan,Marthen berharap, MSG tidak serta merta menjawab aplikasi WPNCL. “MSG harus memberikan ruang khusus lagi bertemu kelompok perlawanan sebelum ambil keputusan,” katanya.

Kalau MSG mengambil keputusan ber dasarkan kunjungan pertemuan dengan gubernur dan DPRP lanjut dia sangatlah tidak objektif. “Mereka itu bukan bagian dari kelompok perlawanan melainkan orang Papua yang pro Indonesia,” tegas Marthen. (Jubi/Mawel)

Sumber :  www.tabloidjubi.com