 |
| Ilustrasi PM Vanuatu |
Vanuatu yakin untuk tidak
mengirim Menteri Luar Negerinya pada kunjungan ke Indonesia. Pemerintah
Vanuatu yakin, kunjungan ke Indonesia tidak sesuai dengan Resolusi (Komunike) ditentukan
oleh para pemimpin negara-negara Melanesia Spearhead Group ( MSG ) pada Juni
tahun lalu di Noumea.
Pemerintah Vanuatu, sebelumnya mengancam akan
memboikot undangan Pemerintah Indonesia ke negara-negara Melanesia untuk
mengunjungi Indonesia, jika tidak termasuk kunjungan ke Papua dalam agenda. Undangan
itu disampaikan oleh Pemerintah Indonesia, menurut sumber di sekretariat Jubi
MSG, awalnya hanya dijadwalkan kunjungan ke Jakarta dan Bali saja tanpa Papua.
Perdana
Menteri Vanuatu, Moana Carcases Kalosil kemudian meminta Ketua MSG, Victor
Tutugoro memastikan Pemerintah Indonesia untuk memasukkan kunjungan ke Papua
dalam misi Menteri Luar Negeri negara-negara MSG. Begitu
ada kepastian agenda kunjungan ke Papua, Vanuatu masih tidak termasuk Menteri
Luar Negeri, Eduard Natapei dalam kunjungan ini karena agenda tidak termasuk
kunjungan ke pertemuan Papua dengan masyarakat sipil, termasuk tahanan politik
dan kelompok-kelompok pro - kemerdekaan di Papua. Pemerintah
Vanuatu mengatakan kunjungan ini karena tidak hanya mengunjungi Multilateral
sesuai dengan para pemimpin MSG mandat Komunike dan ekonomi promosi dan
pengembangan kerjasama yang lebih antara Pemerintah Indonesia dengan Negara-negara
di wilayah Melanesia.
Vanuatu Kantor Luar Negeri mengatakan hanya
mencakup Joe Natuman, Utusan Khusus Dekolonisasi di Vanuatu kunjungan ini.
"Menteri Luar Negeri Vanuatu Edward Natapei,
telah menarik diri dari kunjungan karena pemerintah Vanuatu yakin program yang
dijadwalkan sangat tidak mungkin untuk mencapai apa yang ingin Anda capai oleh
para pemimpin MSG . Pemimpin MSG ingin bertemu dengan berbagai kelompok di
Papua Barat, termasuk beberapa
pemimpin pro - gerakan kemerdekaan dalam rangka meningkatkan pemahaman tawaran
keanggotaan Papua Barat National Coalition for Liberation "kata siaran
pers yang diterima dari Kementerian Luar Negeri Vanuatu Jubi, Sabtu ( 11/1 )
malam.
Pemerintah Vanuatu, melalui siaran pers menyatakan,
program yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia hanya menyediakan kunjungan
ke Papua dalam waktu yang sangat terbatas dan pertemuan yang tertutup kepada
Gubernur Papua dan DPRP di samping kunjungan ke Jakarta dan Bali . Pemerintah
Vanuatu mengatakan tidak ada gunanya mengunjungi Bali atau melakukan seluruh
agenda kunjungan jika MSG tidak dapat bertemu dengan orang yang tepat.
Rencana
penandatanganan pernyataan bersama antara pemerintah Indonesia dan beberapa
negara Melanesia saat berkunjung ke Indonesia disebutkan oleh Pemerintah
Vanuatu sebagai kegagalan tujuan kunjungan sebagaimana diamanatkan dalam komunike
di Noumea tahun lalu.
Sementara Pemerintah Fiji yang memimpin kunjungan
Menteri Luar Negeri negara-negara Melanesia mengatakan delegasi Menteri Luar
Negeri akan berada di Papua selama dua hari untuk bertemu dengan pejabat
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
"Kami sangat senang untuk melakukan kunjungan
atas undangan pemerintah Indonesia untuk menilai aplikasi WPNCL untuk menjadi
anggota MSG. Ini inik memungkinkan kita untuk menyajikan rekomendasi kami
kepada pemimpin, " kata Ratu Inoke Pemerintah Fiji melalui pers melepaskan
diterima oleh Jubi , Minggu ( 12/1 ) pagi.
"Kami sepenuhnya menghormati kedaulatan dan
integritas wilayah Indonesia dan kita juga tahu bahwa Papua Barat merupakan
bagian integral dari Indonesia. Kunjungan ini akan memberikan kesempatan untuk
belajar secara langsung tentang situasi di Papua Barat dan memahami aspirasi
saudara-saudara Melanesia di Papua berkaitan dengan representasi mereka di
WPNCL menjadi anggota MSG, " kata Ratu Inoke
Kunjungan itu, menurut pemerintah Fiji juga akan
memperdalam hubungan ekonomi dan kerjasama pembangunan antara negara-negara
Indonesia dan Melanesia.
Anggota delegasi dalam kunjungan ini termasuk
Honourable Rimbink Pato ( Menteri Luar Negeri Papua Nugini ), Yang Mulia
Soalaoi Forau ( Menlu Kepulauan Solomon ), Honorable Joe Natuman ( Wakil Khusus
Vanuatu ke Dekolonisasi) dan Yvon Faua, Wakil Kanak dan FLNKS.
Delegasi tersebut dijadwalkan tiba di Jayapura,
Senin ( 13/1 ) pagi dan segera bertemu dengan Pemerintah Provinsi Papua dan
DPRP.
Sumber:AWPA Sydney News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar