 |
| Sidney Jones. Foto: thewriterpreneur.com |
Jakarta, -- Direktris Intitute for Policy
Analysis of Conflic (IPAC), Sidney Jones mengatakan, pemekaran yang
semakin banyak di tanah Papua tidak banyak membawa dampak pada
meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) orang Papua.
Kata dia, pemekaran yang semakin banyak di tanah Papua membuat uang mengalir banyak di kabupaten/kota, tetapi pembangunan belum menyentuh kepada masyarakat. Malah IPM Papua semakin buruk dan melahirkan konflik antarmasyarakat Papua.
Sidney Jones menyampaikan hal ini pada evaluasi akhir dinamika sosial politik dan kebijakan negara di Tanah Papua yang digelar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonsia, Kajian Politik (LIPI-P2P Kajian Papua) atas kerja sama Jaringan Damai Papua (JDP) dan Yayasan Tifa bertema "Papua Annual Riview 2013: Otsus Plus dan Partisipasi Rakyat Papua", Kamis (12/12/2013) di Auditorium LIPI Lantai II, Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat.
Ahli keamanan Asia Tenggara, khususnya gerakan teroris itu menilai, jumlah penduduk di Papua sedikit, tetapi pemekaran kemungkinan akan ditambah di waktu-waktu mendatang. Hal ini oleh aktivis Papua dinilai sebagai politik pecah belah antar orang Papua. Tentu, keterlibatan elit-elit lokal Papua kuat dalam usulan pemekaran wilayah di Papua.
Mantan Direktur Human Rights Watch untuk Asia pada 1989-2002 itu mempertanyakan, pemekaran untuk siapa? Apa manfaatnya bagi rakyat? Atau hanya kepentingan sekelompok elit?
Ia juga menyoal, sistem Noken dalam Pilkada di pegunungan Papua. Sistem Noken, kata dia, berpotensi merekayasa dan memanipulasi suara rakyat. Karena, kepala Kampung dan Suku seringkali makelar suara.
Diketahui, pada tahun 2004 Sidney Jones sempat diusir dari Indonesia atas kontroversi seputar laporannya tentang terorisme.
Panitia menghadirkan empat pembicara pada evaluasi akhir dinamika sosial politik dan kebijakan negara di Tanah Papua. Dr. Muridan S. Widjojo Ketua Tim Kajian Papua (P2P LIPI) membawakan materi tentang "Otsus Plus dan Partisipasinya"; Sidney Jones menyampaikan materi tentang "Pemekaran di Tanah Papua dan Dampak Politiknya"; Prof. Dr. M. Din Syamsudin, MA berbicara tentang "Penanganan Konflik dengan Pendekatan Sosial Budaya"; dan Dr. Agus Sumule, dosen Universitas Papua membawakan materi tentang "Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat untuk Masa Depan Papua".
Dr. Adriana Elisabeth dari Tim Kajian Papua P2P LIPI memandu seminar ini. (GE/MS)
Kata dia, pemekaran yang semakin banyak di tanah Papua membuat uang mengalir banyak di kabupaten/kota, tetapi pembangunan belum menyentuh kepada masyarakat. Malah IPM Papua semakin buruk dan melahirkan konflik antarmasyarakat Papua.
Sidney Jones menyampaikan hal ini pada evaluasi akhir dinamika sosial politik dan kebijakan negara di Tanah Papua yang digelar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonsia, Kajian Politik (LIPI-P2P Kajian Papua) atas kerja sama Jaringan Damai Papua (JDP) dan Yayasan Tifa bertema "Papua Annual Riview 2013: Otsus Plus dan Partisipasi Rakyat Papua", Kamis (12/12/2013) di Auditorium LIPI Lantai II, Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat.
Ahli keamanan Asia Tenggara, khususnya gerakan teroris itu menilai, jumlah penduduk di Papua sedikit, tetapi pemekaran kemungkinan akan ditambah di waktu-waktu mendatang. Hal ini oleh aktivis Papua dinilai sebagai politik pecah belah antar orang Papua. Tentu, keterlibatan elit-elit lokal Papua kuat dalam usulan pemekaran wilayah di Papua.
Mantan Direktur Human Rights Watch untuk Asia pada 1989-2002 itu mempertanyakan, pemekaran untuk siapa? Apa manfaatnya bagi rakyat? Atau hanya kepentingan sekelompok elit?
Ia juga menyoal, sistem Noken dalam Pilkada di pegunungan Papua. Sistem Noken, kata dia, berpotensi merekayasa dan memanipulasi suara rakyat. Karena, kepala Kampung dan Suku seringkali makelar suara.
Diketahui, pada tahun 2004 Sidney Jones sempat diusir dari Indonesia atas kontroversi seputar laporannya tentang terorisme.
Panitia menghadirkan empat pembicara pada evaluasi akhir dinamika sosial politik dan kebijakan negara di Tanah Papua. Dr. Muridan S. Widjojo Ketua Tim Kajian Papua (P2P LIPI) membawakan materi tentang "Otsus Plus dan Partisipasinya"; Sidney Jones menyampaikan materi tentang "Pemekaran di Tanah Papua dan Dampak Politiknya"; Prof. Dr. M. Din Syamsudin, MA berbicara tentang "Penanganan Konflik dengan Pendekatan Sosial Budaya"; dan Dr. Agus Sumule, dosen Universitas Papua membawakan materi tentang "Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat untuk Masa Depan Papua".
Dr. Adriana Elisabeth dari Tim Kajian Papua P2P LIPI memandu seminar ini. (GE/MS)
Editor : Yermias Degei
Sumber : www.majalahselangkah.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar