Polda Papua DPO Jubir KNPB dan Ketua PNWP, KNPB: Kami Sudah Tahu

Jubir KNPB Wim Rocky Medlama dan Ketua PNWP Buchtar Tabuni. Foto: Ist.

Jayapura,  -- Kepolisian Daerah (Polda) Papua dikabarkan tengah mencari Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Wim Rocky Medlama dan Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni.

Dua aktivis ini dijadikan DPO (Daftar Pencarian Orang) Polda Papua menyusul demonstrasi rakyat Papua di Expo Waena, Selasa (26/11/13) yang berakhir ricuh.

Demonstrasi rakyat Papua yang dimediasi KNPB itu dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan IPWP dan ILWP dan kampanye Sorong to Samarai di Port Moresby, ibukota Papua Nugini.

Wakapolda Papua, Brigadir Jenderal Paulus Waterpauw menilai, Wim Rocky Medlama dan Buchtar Tabuni bertanggung jawab atas aksi tersebut. Kepada wartawan, Wakapolda Papua mengatakan, dalam peristiwa itu telah terjadi korban jiwa dan luka-luka.

KNPB: Kami Sudah Tahu

Atas status DPO dua aktivis ini, Ketua KNPB, Victor Yeimo mengatakan, pihaknya sudah tahu skenario yang dibangun Polisi Indonesia di Papua untuk melumpuhkan hak-hak demokrasi rakyat Papua.

"Kami sudah tahu. Itu adakah skenario yang sudah lama dibangun Polisi di Papua untuk melumpuhkan hak-hak demokrasi dan kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua yang dimediasi oleh KNPB selama ini," kata Victor kepada majalahselangkah.com, Rabu, (4/12/13).

Lebih lanjut kata dia, DPO atas dua aktivis ini adalah cara lama. "Ini adalah proyek lama Paulus Waterpauw (Wakapolda: red). Dulu bentrok 16 Maret 2006 juga Paulus Waterpauw korbankan beberapa aparat. Sekarang ia bangun skenario melalui anak buahnya untuk kepentingan dia," tuturnya ketika ditemui di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura.

Saat itu, kata dia, AKP Yan Pieter Reba (Kasat Intelkam Polresta Jayapura) bernegosiasi dengan Koordinator dan negosiasi membuahkan hasil. Tetapi Polisi menyerang massa dan terjadilah bentrok berdarah itu. "Jadi, kami sudah tahu skenario yang terjadi di Ekspo itu," kata dia.

Kata dia, "Sudah jelas apa yang dikatakan oleh Kabag OPS, Kiki Kurnia. Kiki Kurnia katakan bahwa aparat polisi dilatih untuk bentrok. Kenapa, aksi damai rakyat Papua dibuat bentrok? Pola ini sama dengan apa yang Polisi lakukan atas Mako Tabuni yang akhirnya ditembak mati."

Menurut Victor, polisi telah merencanakan bentrok, karena satu sebelumnya, Senin, (25/11/13) polisi menangkap 16 anggota di depan Gapura Universitas Cenderawasih (Uncen) saat membagikan selebaran tentang rencana aksi tersebut.

"Saat itu kan rakyat hanya membagikan selebaran, tidak ada aksi apa pun, tapi mereka ditangkap. Apakah ada aturan larangan membagikan selebaran?," tanya Victor.

Pada aksi Selasa (26/11/13) itu, reporter media ini dari tempat kejadian melaporkan, massa melakukan aksi di Ekspo dan pulang ke Perumnas 3. Saat mereka pulang, mobil polisi masuk tengah-tengah massa aksi. Polisi juga menembakkan gas air mata ke arah aksi massa. Setelah itu, massa aksi dikejar aparat dan beberapa yang lain dipukul.

Kerja Wartawan Terhalangi

Pantauan media ini, polisi melarang wartawan mengambil gambar saat bentrokan. Polisi periksa ID Card (Kartu Pers) dan meminta foto-fotonya dihapus. Bahkan, polisi memukul Misel Gobai, wartawan Suluh Papua di kepala.

Para wartawan itu antara lain Aprila Wayar, wartawan Tabloid Jubi Online; Misel Gobay, wartawan Harian Suluh Papua; dan Arnold Belau, wartawan Suara Papua Online.

Terkait penghalangan kerja jurnalistik itu, Kapolresta Jayapura, Alfred Papare menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anak buahnya.

"Saya meminta maaf, kalau memang ada anggota saya yang melakukan intimidasi terhadap wartawan di lapangan siang tadi. Karena intimidasi yang dilakukan itu situasional saja. Karena masyarakat yang tidak tahu apa-apalah yang menjadi korban," tutur Alfred.

Penyisiran di Asrama Rusnawa

Sore itu, Selasa (26/11/13), polisi melakukan penyisiran di asama Uncen, Rusnawa Unit 06. Penyisiran dilakukan dalam rangka mencari pata aktivis. Kapolresta Kota Jayapura, Alfred Papare membenarkan hal itu.

 

"Sebelum kami melakukan penyisiran, kami melakukan koordinasi kepada pihak asrama dan pihak asrama juga mendukung kami untuk melakukan penyisiran di unit 06. Penyisiran dilakukan karena pihak KNPB tidak menepati janji Kapolresta Jayapura," tuturnya seperti dikutip media ini.

Dalam upaya pencarian para aktivis itu, seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Yahukimo, Andro Pahabol sempat dipukul polisi dan rumahnya dirusak. Saat itu, ia bersama 13 pemuda (laki-laki 9 dan perempuan 4 orang) sedang makan siang usai kerja membangun rumah pribadinya di belakang Buper.

"Pada saat itu, kami lagi makan siang, mereka bantu saya bangun rumah saya di Buper. Lalu, polisi datang main pukul saja. Saya sendiri hampir ditembak karena ditodong dengan pistol. Saya sempat tanya kepada adik-adik saya, apakah benar-benar kalian terlibat dalam aksi damai itu? Mereka mengatakan tidak, bahkan saya sendiri tidak tahu kalau hari ini ada aksi," tuturnya menjelaskan.

Penetapan DPO

Terkait bentrok, ketika dikonfirmasi media ini, Kabid Humas Polda Papua, Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan, awalnya aksi berjalan aman, tetapi polisi mengambil tindakan karena massa aksi keluar dari anjungan Expo.

Sulistyo mengatakan, bentrok terjadi karena massa aksi menganiaya seorang warga pendatang. Dua aktivis, Buchtar Tabuni dan Wim Rocky Medlama ditetapkan DPO karena dianggap bertanggungjawab atas bentrok tersebut.

Akan tetapi, KNPB menilai, bentrok dan  penetapan dua aktivis Papua menjadi DPO adalah skenario polisi.

"Kami tahu, ini adalah skenario negara melalui kaki tangnnya di Papua untuk melumpuhkan hak-hak demokrasi dan hak asasi orang Papua Barat yang dimediasi KNPB," kata Victor. (GE/HY/PK/MS).

Sumber :  www.majalahselangkah.com