KNPB Konsulat Indonesia Tengah Gelar Seminar Referendum

Dukungan KNPB Wilayah Indonesia Tengah untuk pembukaan kantor OPM di Port Moresby (Foto: Ist)

PAPUAN, Manado — Dalam rangka mendukung pembukaan Kantor Free West Papua Campaing di Port Moresby, Papua New Guinea, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia Tengah, siang tadi, Selaa (26/11/2013) menggelar seminar dan diskusi dengan tema “Referendum” di Asrama Kamasan, Mahasiswa Papua. 

Ketua KNPB Wilayah Indonesia Tengah, Hizkya Meaga, dalam siaran pers yang dikirim redaksi suarapapua.com mengatakan, walau hampir semua tempat di tanah Papua menggelar aksi demonstrasi damai, namun cara itu tidak di tempuh oleh KNPB Wilayah Indonesia Tengah.

“Kami hanya gelar seminar. Ini juga bagian dari dukungan kami untuk pertemuan International Parlement for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP), sekaligus kampanye Papua Merdeka  “Sorong sampai Samarai” yang semuanya di pusatkan di Port Moresby,” tegas Meaga.

Adapaun pernyataan sikap lengkap yang dikirimkan kepada redaksi suarapapua.com, yakni, pertama, mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada Dewan Gereja Pasifik yang telah menyatakan dukungannya untuk perjuangan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua yang telah dibicarakan pada Koferensi Gereja Se-dunia pada 5 November 2013 di Korea Selatan.

Kedua, mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Vanuatu yang mengangkat masalah West Papua (Hak Penentuan Nasib Sendiri rakyat West Papua) pada pertemuan 53 Pemimpin negara-negara persekmakmuran jajahan Inggris Raya, pada tanggal 16-17 November 2013 di Srilangka.

Ketiga, mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan pemerintah PNG yang telah menerima pemimpin Kemerdekaan International West Papua Mr. Benny Wenda, dan memberi  ijin pembukaan kantor kampanye OPM di Port Moresby.

Keempat, kami rakyat Papua Barat Mendesak kepada Pimpinan Negara MSG  segera menindak lanjuti Hasil keputuasn KTT MSG pada tanggal 20 Juli 2013 lalu, demi hak penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua.

Kelima, PBB, Amerika serikat, Belanda dan Indonesia segera bertanggung jawab atas nasib rakyat Papua Barat, dengan mencabut Resolusi 2504  dan  memberikan kebebasan bagi rakyat Papua Barat Untuk menetukan nasib sendiri (Self Determination).

Keenam, kami Solidaritas Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat Papua  di Sulawesi utara menuntut pemerintah Indonesia swasta/sipil dan TNI/POLRI yang ada di Tanah Papua untuk bebaskan berbagai aktivis KNPB dan Anggota PRD di seluruh Tanah Papua yang ditangkap.

Dan Ketujuh, mendesak Perdana Menteri Vanuatu dan Lembaga Hukum dan Politik (ILWP dan IPWP) untuk West Papua segera menyoroti pemerintah Indonesia, agar menyoroti banyak Aktivis KNPB dan Anggota Parlemen Nasional West Papua (PNWP) yang di tangkap, Interogasi, teror, siksa sesuai data yang dipublikasi berbagai media massa di Papua, dan di luar Papua.

Adapun beberapa tempat di Papua yang melangsungkan aksi demonstrasi damai, yang berujung pada penangkapan; Di Jayapura, 28 orang ditangkap aparat, di Timia 33 orang di tangkap, di Sorong 4 orang di tangkap, serta aksi penghadangan dan penangkapan di Biak.

OKTOVIANUS POGAU

 Sumber : www.suarapapua.com