KNPB DUKUNG VANUATU BAWA MASALAH WEST PAPUA KE CHOGRM

Jubir KNPB Wim Madlama(Jubi/Mawel)

Jayapura,12/11(Jubi)—Pemerintah Vanuatu tidak henti-hentinya menjalangkan komitmennya mendukung kampanye Penentuan Nasib Sendiri bagi Rakyat Papua. Kali ini, Vanuatu dikabarkan akan membawa masalah Papua ke dalam pertemuan negara-negara Jajahan Persemakmuran Inggris Raya di Srilangka.

“Kami mendukung kepada pemerintah Vanuatu yang mengangkat masalah Papua, hak penentuan nasib sendiri pada pertemuan pemimpin negara-negara persemakmuran jajahan Inggris Raya pada 16-17 November di Kolombo, Srilangka nanti,” tutur Wim Medlama, juru bicara Komite Nasional Papua Barar, di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Selasa (12/11).

Menurut Wim, negara-negara bekas jajahan Inggris yang tergabung dalam Commonwealht Head Of Government Regional Meeting (CHOGRM) ini berjumlah 53 negara. “Kita harap dukungan terhadap Papua makin meluas,” tutur Wim yang sangat yakin dukungan kampanye terhadap rakyat Papua Barat makin meluas.

Vanuatu bukan pertama kali membicarakan masalah Papua dalam Forum Internasional dan regional. Bulan Juni lalu, Vanuatu berani membawa masalah Papua ke dalam Konfrensi Tingkat Tinggi Melanesia Spearhead Group (MSG) di Noumea, Kaledonia baru.

Vanuatu tidak berhenti pada pertemuan tahunan lima Negara anggota MSG itu. Setelah di sana, Vanuatu, melalui Perdana Menteri, Moana Carakas, dengan lantang menyoal masalah Hak Asasi Manusia Papua di Sidang Umum Majelis PBB, (28/10). “PM Vanuatu Moana Carakas mendesak PBB mengirim pencari fakta Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat,” tulis media ini pada bulan Oktober lalu.

Terkait dukungan Vanuatu ini, Andy Ayamiseba, anggota WPNCL yang menetap di Vanuatu mengatakan Pemerintah Vanuatu memang memiliki komitmen kuat untuk mendukung penentuan nasib sendiri Rakyat Papua. Baru-baru ini, Vanuatu dikabarkan menolak bantuan berupa traktor dari Indonesia.

“Saya baru saja diberitahu bahwa Pemerintah Vanuatu telah menolak sumbangan traktor untuk pertanian dari pemerintah Indonesia. Alasan mereka adalah bahwa traktor2 ini jangan diartikan selaku ijin untuk membunuh orang2 Melanesia di Papua Barat.” kata Andy Ayamiseba, anggota WPNCL kepada Jubi, 12/11.  (Jubi/Mawel)

Sumber :  www.tabloidjubi.com