 |
| Ilustrasi Dampak Pemekaran di Papua |
Jayapura- Fraksi
Pikiran Rakyat DPR Papua menuding pemekaran daerah otonom baru di Bumi
Cenderawasih menjadi ajang pemborosan anggaran, meraup uang dan
kekuasaan. Fraksi ini menilai usulan pemekaran kabupaten atau provinsi
hingga saat ini tidak ada yang murni dari aspirasi warga setempat, namun
hanya untuk kepentingan individu atau kelompok.
Bahkan menurut Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Mandenas, banyak daerah pemekaran yang dibentuk asal-asalan. Bahkan tak memiliki PAD. Misalnya saja Kabupaten Keerom yang seharusnya menjadi sentral pertanian, diubah menjadi sebuah ibukota kabupaten.
“Pemekaran kabupaten di Papua ini, tidak ada itu yang namanya murni untuk membangun masyarakat. Itu saya pikir semua pemekaran yang dilakukan semua itu karena atas dasar dan unsur kepentingan. Ketika di mekar terus, yang dibebankan adalah anggaran pendapatan belanja negara. Turunannya dibebankan kepada APBD,” ujarnya.
Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua mencatat ada beberapa kabupaten pemekaran yang memiliki potensi daerah untuk menghasilkan PAD, sehingga dapat meningkatkan APBDnya, di antaranya Timika, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai dan Deiyai, Puncak Puncak Papua.
Beberapa daerah ini menjadi lokasi eksprorasi PT Freeport Indonesia. Pihaknya berharap usulan pemekaran daerah otonom baru dapat dikaji lebih matang sebelum diusulkan ke DPR setempat.
Sebelumnya Gubernur Papua, Lukas Enembe menandatangani sebanyak 22 daerah otonom baru. Usulan pemekaran itu saat ini telah dikirim ke Komisi II DPR RI untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berharap semakin banyak daerah otonomi baru, semakin memperpendek rentang pelayanan kepada masyarakat.
Editor: Antonius Eko /http://www.portalkbr.com
Bahkan menurut Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Mandenas, banyak daerah pemekaran yang dibentuk asal-asalan. Bahkan tak memiliki PAD. Misalnya saja Kabupaten Keerom yang seharusnya menjadi sentral pertanian, diubah menjadi sebuah ibukota kabupaten.
“Pemekaran kabupaten di Papua ini, tidak ada itu yang namanya murni untuk membangun masyarakat. Itu saya pikir semua pemekaran yang dilakukan semua itu karena atas dasar dan unsur kepentingan. Ketika di mekar terus, yang dibebankan adalah anggaran pendapatan belanja negara. Turunannya dibebankan kepada APBD,” ujarnya.
Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua mencatat ada beberapa kabupaten pemekaran yang memiliki potensi daerah untuk menghasilkan PAD, sehingga dapat meningkatkan APBDnya, di antaranya Timika, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai dan Deiyai, Puncak Puncak Papua.
Beberapa daerah ini menjadi lokasi eksprorasi PT Freeport Indonesia. Pihaknya berharap usulan pemekaran daerah otonom baru dapat dikaji lebih matang sebelum diusulkan ke DPR setempat.
Sebelumnya Gubernur Papua, Lukas Enembe menandatangani sebanyak 22 daerah otonom baru. Usulan pemekaran itu saat ini telah dikirim ke Komisi II DPR RI untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berharap semakin banyak daerah otonomi baru, semakin memperpendek rentang pelayanan kepada masyarakat.
Editor: Antonius Eko /http://www.portalkbr.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar