Pages

Pages

Rabu, 30 Oktober 2013

Menyikapi Korupsi di Papua, KMPB Akan Duduki Kantor Gubernur

Jumpa Pers KMPB (Jubi/Aprila)
Jayapura,  -- Menyikapi tindak pidana korupsi yang meningkat di tanah Papua (Provinsi Papua Barat dan Papua), Koalisi Mahasiswa Papua Bagkit (KMPB) akan menduduki kantor Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 6 November 2013 mendatang. 
 
Rencana demontrasi itu disampaikan oKoordinator KMPB, B.Mully Wetipo pada Jumpa Pers di Prima Garden,  Abepura, Jayapura, Papua, Rabu, (31/10/13). 

Dalam Jumpa Per situ, B.Mully Wetipo didampingi Yulianus Mabel (Ketua Forum Peduli Pembangunan Jayawijaya) dan Wakil Mahasiswa wilayah Asmat, Visey Siky. 

"Kita tidak bisa membiarkan korupsi di Papua. Maka, kami akan mengajak mahasiswa dan masyarakat Papua untuk  melakukan aksi bersama pada  tanggal 06 November 2013, Kamis mendatang," kata B.Mully Wetipo. 

"Selama ini masyarkat akar rumput di Papua hanya dijadikan sebagi objek demi kepentingan individu dan kelompoknya sendiri. Masyarakat Papua menderita. Para koruptor mengambil hak-hak rakyat Papua. Akibatnya, masyarakat Papua dimarjinalkan di atas tanah mereka," kata dia.  
  
KMPB mendesak Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua untuk segera menindaklanjuti berbagai kasus korupsi,  termasuk oknum-oknum anggota DPRP Papua pengguna dana Bansos (Bantuan Sosial). Untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di Papua, KMPB meminta Polda Papua  bentuk tim investigasi.

B. Mully Wetipo juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI  untuk mengumumkan hasil audit penggunaan dana Otonomi Khusus di tanah Papua secara transparan dan terbuka di seluruh Papua. 

KMPB menilai, salah satu hal menimbulkan budaya korupsi di Papua banjirnya pemekaran di Papua. Karena itu, KMPB  juga menolak dengan tegas 33 daerah otonomi baru (3 provinsi dan 30 kabupaten kota) di tanah Papua. Dinilai, pemekaran itu sengaja membuka lahan korupsi untuk memarginalkan orang asli Papua. (MS/Hendrikus Yeimo)

Editor : Yermias Degei
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar