 |
| Jumpa Pers KMPB (Jubi/Aprila) |
Jayapura, -- Menyikapi tindak
pidana korupsi yang meningkat di tanah Papua (Provinsi Papua Barat dan Papua), Koalisi
Mahasiswa Papua Bagkit (KMPB) akan menduduki kantor Gubernur Provinsi Papua pada
tanggal 6 November 2013 mendatang.
Rencana
demontrasi itu disampaikan oKoordinator KMPB, B.Mully Wetipo pada Jumpa Pers di
Prima Garden, Abepura, Jayapura, Papua, Rabu,
(31/10/13).
Dalam
Jumpa Per situ, B.Mully Wetipo didampingi Yulianus Mabel (Ketua Forum Peduli Pembangunan
Jayawijaya) dan Wakil Mahasiswa wilayah Asmat, Visey Siky.
"Kita
tidak bisa membiarkan korupsi di Papua. Maka, kami akan mengajak mahasiswa dan
masyarakat Papua untuk melakukan aksi
bersama pada tanggal 06 November 2013, Kamis
mendatang," kata B.Mully Wetipo.
"Selama
ini masyarkat akar rumput di Papua hanya dijadikan sebagi objek demi
kepentingan individu dan kelompoknya sendiri. Masyarakat Papua menderita. Para
koruptor mengambil hak-hak rakyat Papua. Akibatnya, masyarakat Papua
dimarjinalkan di atas tanah mereka," kata dia.
KMPB
mendesak Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua untuk segera menindaklanjuti
berbagai kasus korupsi, termasuk oknum-oknum
anggota DPRP Papua pengguna dana Bansos (Bantuan Sosial). Untuk mengungkap kasus-kasus
korupsi di Papua, KMPB meminta Polda Papua bentuk tim investigasi.
B.
Mully Wetipo juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengumumkan hasil audit penggunaan dana
Otonomi Khusus di tanah Papua secara transparan dan terbuka di seluruh Papua.
KMPB
menilai, salah satu hal menimbulkan budaya korupsi di Papua banjirnya pemekaran
di Papua. Karena itu, KMPB juga menolak dengan
tegas 33 daerah otonomi baru (3 provinsi dan 30 kabupaten kota) di tanah Papua.
Dinilai, pemekaran itu sengaja membuka lahan korupsi untuk memarginalkan orang
asli Papua. (MS/Hendrikus Yeimo)
Editor : Yermias Degei
Sumber : www.majalahselangkah.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar