OTSUS PLUS UNTUK KEPENTINGAN ELIT PAPUA-JAKARTA

Ilustrasi : SBY Memaksakan papua menjadi ACEH

"Rakyat  Papua Tidak Mintah Pembangunan Fisik, Tidak Mintah Untuk Disuap, atau apapun dari orang lain, Tetapi Rakyat Papua Mintah Kebebasan”

Kebijakan pemerintah NKRI terhadap Papua berupa Otonomi khsus, pemekaran provinsi dan kabupaten/kota, UP4B hingga yang baru Otsus plus yang dicetuskan Gubernus Papua Lukas Enembe S,PI sebagai kaki tangan partai Demokrat yang berkuasa tidak akan memenuhi keinginan rakyat dan meredam gerakan perlawanan rakyat Papua. Para elit Papua   adalah setia pada partai politik dan sistem yang menindas. Kaum penindas  berpikir bahwa keadilan  akan  terwujud ketika ada pemekaran propinsi, kabupaten/kota, dan pembangunan fisik seperti Jalan raya, gedung besar berlantai dsb serta kesejakteraan rakyat terpenuhi akan meredam aksi pelawanan rakyat Papua. Namun pikiran sang penindas itu semuanya menjadi omong kosong belaka. Sebaliknya  semua itu merupakan agenda pemusnaan etnis Melanesia secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah pusat di Jakarta dan gula-gula politik, rayuan, dan bujukkan bagi sekelompok elit Papua yang terlibat mendukung  agendanya Jakarta.

Masalah HAM di Papua, pemerintah Indonesia tidak menyentuh satu kasus pun untuk memberikan rasa keadilan bagi rakyat Papua. Perampasan hak ulayat penduduk setempat dan Sumber daya alam yang tidak  memberikan keuntungan bagi masyarakat, kemudian kekayaan itu dijadikan tawaran politik bagi individu-individu yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Elit Papua yang masuk dalam sistem NKRI yang menindas rakyat Papua yakni DPRD, DPRP,MRP, DAP, DPRI, Bupati dan Gubernur. Mereka adalah elit-elit Papua yang lehernya sudah  diikat oleh pemilik modal besar. Pejabat dan elit-elit Papua tidak peduli rakyat dibunuh, diperkosa, diintimidasi, rakyat ditekan oleh  TNI dan POLRI, dihinah bahkan kekayaannya dirampas. Yang penting bagi para Elit-Elit Papau adalah banyak uang dalam saku, naik pesawat, tidur di hotel mewah, minum di bar, bangun rumah mewah, memiliki mobil mewah, Istri yang Sah di Papua dan istri simpanan di seluruh pulau Jawa dan Bali.  Semua itu adalah cara borjuis (elit Papua dan Pemodal) yang membuat otonomi khusus gagal.

   Otsus merupakan tawaran gula-gula politik NKRI, bukan permintaan rakyat, tetapi permitaan kaum borjuis sehingga tidak Mengenai sasaran, bahkan tidak  menyentuh Rakyat Papua dan dirampas oleh kaki tangannya sendiri (berputar di lingkaranya sendiri).

       Keinginan rakyat Papua adalah  Berdiri Di Atas Kakinya Sendiri dan keinginan itu tidak rendam dan tidak dipadamkan oleh upaya-upaya yang sudah diuapayakan oleh Jakarta kemudian ditindak lanjuti oleh gubernur baru Lekas Enembe S,IP . Hanya bangsa Papualah yang bangkit  dan memimpin dirinya sendiri walupun pemerintah anggap Papua merdeka adalah hanya mimpi yang tidak mungkin dan tidak akan terwujut. Namun kata-kata yang sama disampaikan kepada rakyat Tomor Leste, tetapi mimpi itu terwujut, Tomor Leste Bebas dari ngengaman NKRI. Rakta Papua tidak akan pesimis dengan pernyataan-pernyataan itu, karena itu adalah bahasa kolonial untuk mematahkan semangat perjuangan.

      “Keadilan, kesejahterahan, dan kenyamanan akan tercipta di Papua ketika Papua lepas dari NKRI.”

( Telius Yikwa adalah mahasiswa dan aktivis di Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta )

 

Sumber: http://teliusyikwa89.blogspot.com/