 |
Masa Aksi Ikatan Mahasiswa Se-Tanah Papua (IMASEPA) Bandung,saat sumpa pres oleh Markus Madlama depan kampus IPDN, Jatinagor. Rabu (18/09/2013/Foto. SCK. Wenas Kobogau) |
BANDUNG -- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa se-Tanah Papua (IMASEPA) berdemo di depan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Rabu (19/9).
Mereka menolak calon praja IPDN yang bukan asli Papua namun mengatasnamakan dirinya utusan Provinsi Papua. Meski demikian, demo berjalan lancar dan tertib.
Menurut Koordinator Aksi, Sa'id Furu Kobagau, selama ini praja asli Papua yang mewakili kabupaten masing-masing di seluruh Papua Barat untuk belajar di IPDN sangat sedikit.
Bahkan, sebagian besar yang lolos menjadi praja sebenarnya berasal dari berbagai daerah lain seperti Pulau Jawa, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan daerah lainnya.
"Tentunya ini sangat merugikan untuk orang Papua, karena dana yang digelontorkan sangat besar dan dana ini berasal dari APBD Papua Barat," kata dia.
Ia melanjutkan, para praja yang mewakili Papua Barat seharusnya bisa kembali ke Papua untuk membangun negeri asal mereka dan membuat kualitas pemerintahan di Papua menjadi lebih baik. Tapi hal tersebut tidak terlaksana dengan baik.
Menurut dia, para praja yang telah lulus lebih banyak memilih di daerah asal mereka, bukan Papua. "Tentu saja hal ini sangat merugikan Papua, kita susah-susah kasih dana untuk sekolah mereka, mereka tak mau berbakti untuk Papua," ujar Sa'id.
Dalam pernyataan sikap IMASEPA menyampaikan beberapa hal lain terkait mahalnya sekolah di IPDN yang mencapai Rp200-300 Juta, dan juga menolak tegas kolusi, dan nepotisme yang terjadi di Pemerintahan Papua terhadap proses seleksi IPDN.
"Jangan jadikan seleksi praja IPDN sebagai lahan bisnis," teriak mereka.
IMASEPA juga berharap agar Provinsi Papua mempriorotaskan generasi muda asal Papua, bukan daerah lain untuk mewakili Papua.
Dalam orasinya IMASEPA mengancam para pejabat-pejabat yang 'bermain' dalam proses seleksi praja IPDN agar tidak mengirimkan praja Non-Papua untuk mewakili Papua. Jika tetap ada maka IMASEPA akan bertindak tegas dengan mengembalikan mereka secara paksa.
Dimintai tanggapan tentang aksi ini pihak IPDN lebih memilih untuk mendengarkan saja dan tidak berkomentar apa-apa. "nanti akan diproses dan disampaikan ke pihak yang terkait," ujar salah seorang staf dari IPDN.
Mereka menolak calon praja IPDN yang bukan asli Papua namun mengatasnamakan dirinya utusan Provinsi Papua. Meski demikian, demo berjalan lancar dan tertib.
Menurut Koordinator Aksi, Sa'id Furu Kobagau, selama ini praja asli Papua yang mewakili kabupaten masing-masing di seluruh Papua Barat untuk belajar di IPDN sangat sedikit.
Bahkan, sebagian besar yang lolos menjadi praja sebenarnya berasal dari berbagai daerah lain seperti Pulau Jawa, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan daerah lainnya.
"Tentunya ini sangat merugikan untuk orang Papua, karena dana yang digelontorkan sangat besar dan dana ini berasal dari APBD Papua Barat," kata dia.
Ia melanjutkan, para praja yang mewakili Papua Barat seharusnya bisa kembali ke Papua untuk membangun negeri asal mereka dan membuat kualitas pemerintahan di Papua menjadi lebih baik. Tapi hal tersebut tidak terlaksana dengan baik.
Menurut dia, para praja yang telah lulus lebih banyak memilih di daerah asal mereka, bukan Papua. "Tentu saja hal ini sangat merugikan Papua, kita susah-susah kasih dana untuk sekolah mereka, mereka tak mau berbakti untuk Papua," ujar Sa'id.
Dalam pernyataan sikap IMASEPA menyampaikan beberapa hal lain terkait mahalnya sekolah di IPDN yang mencapai Rp200-300 Juta, dan juga menolak tegas kolusi, dan nepotisme yang terjadi di Pemerintahan Papua terhadap proses seleksi IPDN.
"Jangan jadikan seleksi praja IPDN sebagai lahan bisnis," teriak mereka.
IMASEPA juga berharap agar Provinsi Papua mempriorotaskan generasi muda asal Papua, bukan daerah lain untuk mewakili Papua.
Dalam orasinya IMASEPA mengancam para pejabat-pejabat yang 'bermain' dalam proses seleksi praja IPDN agar tidak mengirimkan praja Non-Papua untuk mewakili Papua. Jika tetap ada maka IMASEPA akan bertindak tegas dengan mengembalikan mereka secara paksa.
Dimintai tanggapan tentang aksi ini pihak IPDN lebih memilih untuk mendengarkan saja dan tidak berkomentar apa-apa. "nanti akan diproses dan disampaikan ke pihak yang terkait," ujar salah seorang staf dari IPDN.
Sumber : http://www.loveindonesia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar