 |
| Foto. Kekerasan Militer TNI,POLRI terhadap Bangsa West Papua (Foto. SUCENKO) |
Numbay :Untuk meredam gejokal sosial yang timbul di dalam
masyarakat karena perlakuan Pemerintah yang dirasakan diskriminatif rasial itu,
tidak melalui cara yang benar. Suatu pola pembangunan yang benar-benar Rakyat
Tanah West Papua, melibatkan mereka sebagai pelaku pembangunan. Akan tetapi
kenyataan mereka hanya sebagai objek pelengkap saja. Akibatnya timbul keresehan
dan gejolak yang berkembang sehingga dianggap mengganggu keamanan dan
ketertiban masyarakat. Menghadapi gejolak semacam itu bukannya Pemerintah
Indonesia mengadakan pendekatan yang persuasif tetapi langsung di hadapi dengan
sejata moderen, mereka ditembaki dan dibunuh tanpa berperikemanusiaan. Akhirnya
Wilaya Tanah West Papua ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), padahal
daerah ini bukan daerah “DOM” tetapi yang semula aman dan damai.
Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah
ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia di bumi West Papua dan
menggantinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan
mendatangkan transmigrasi dari luar daerah dalam jumlah yang sanggat banyak
untuk mendiami lembah-lembah yang subur di Tanah West Papua. Dua macam operasi
yaitu Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi menunjukkan indekasi
yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan Ras
Melanesia di Tanah West Papua. Rakyat West Papua yang terbunuh dalam
operasi-operasi militer di daerah-daerah terpencil atau polosok pedalaman
dilakukan tanpa prosedur dan pandang bulu apakah orang dewasa atau anak-anak. Memang
ironis, ketidakberpihakan hukum yang adil menyebabkan nilai orang West Papua
dimata aparat keamanan Pemerintah Indonesia tidak lebih dari seekor binatang buruan.
Sumber :
Buku, Suara Bagi Kaum Tak Bersuara Karyah Anak Negeri West Papua. Pdt. Dumma
Socrates Sofyan Yoman
Ditulis
kembali oleh Mepa Kolaitaga Kobogau