 |
Foto. Masa tarian budaya
peluncuran Parlemen Nasional West Papua (PNWP)
|
Sejak wilayah papua barat di aneksasikan oleh
pemerintah indonesia berdasarkan hasil pepera 1969 yang scacat hukum dan
moral. Karena Pada saat pemerintah indonesia dan utusan PBB atau UNTA
melaporkan hasil pepera 1969 di majelis umum PBB akhirnya
Negara-Negara Anggota PBB protes atas Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua
dalam Sidang ...Majelis Umum PBB.
Pada tanggal 3
November 1969, Hasil PEPERA 1969 di Papua Barat telah dilaporkan secara
resmi oleh dua pihak. Laporan pihak pertama adalah oleh Wakil Pemerintah
Republik Indonesia, yang diwakili oleh Soebandrio. Dan Laporan Pihak
Kedua adalah oleh utusan PBB, yang mana diwakilkan oleh Dr. Fernandez
Ordiz San. Setelah
mendengar laporan dari kedua belah pihak, maka
Negara-Negara Afrika dan Karibian yang dipimpin langsung oleh Chana dan
Cabon telah dapat melakukan pengajuan keberatan atas laporan, tentang
hasil Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat.
Hal ini dapat
terjadi karena dinilai bahwa Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua
bermasalah, dan juga metode pelaksanaannya tidak berdasarkan Mekanisme
PBB. Kemudia Negara-Negara Afrika dan Caribian mengajukan permohonan
penundaan waktu dua minggu untuk mempelajari Document yang dimaksud.
Mengapa? Karena
laporan ini perlu waktu yang cukup untuk di
pelajari, kemudia dapat mengajukan dalam Sidang Lanjutan. Akhirnya,
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima usulan Channa dan Cabon
kemuadian sidang ditunda untuk waktu dua minggu, terhitung dari tanggal
4 November 1969.
Selanjutnya, Majelis Umum PBB membuka kembali
Sidangnya pada tanggal 19 November 1969, dengan agenda mendengarkan
draf usulan dari Negara-Negara pihak protes dan juga oleh Indonesia dan
Belanda. Kemudian, Negara-Negara pihak protes, mengajukan draf dengan
Resolusi bahwa Referendum ulang harus dan
wajib dilaksanakan di
Papua Barat dalam tahun 1975, dengan dasar alasan yang rasional.
Mengapa? Karena setelah mempelajari laporan Indonesia dan Utusan PBB
atas pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat, menunjukan bahwa hasil
PEPERA tidak sah dan melanggar prosedur Internasional dan Musyawara
adalah cara yang unik dan tidak dapat di terima oleh akal sehat.
Setelah mendengar draf usulan Negara-Negara Pihak protes,
selanjutnya kiliran bagi Indonesia dan Belanda. Akhirnya, Belanda dan
Indonesia mengajukan draf usulan bersama bahwa mereka siap membangun
Papua, dengan perjanjian bahwa Indonesia siap melaksanakan pembangunan
dan membangun Papua, yang terutama di bidang Pendidikan, Kesehatan dan
ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk setempat, dan
Belanda siap memberikan suntikan Dana demi terwujudnya semua program
yang di masukan dalam draf usulan. Dengan demikian Majelis Umum PBB
dengan sangat hati-hati dan teliti, mengumumkan bahwa Sidang terhormat
menerima draf usulan Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia.
Mengapa draf usulan Indonesia dan Belanda dapat di terima oleh Sidang
Majelis Umum PBB? Karena memang, Indonesia dan Belanda di backup penuh
oleh Amerika Serikat dan PBB. Hal ini adalah suatu manuver politik kotor
atas kepentingan Amerika dan Indonesia di Papua Barat, yang mana
mengorbankan Hak Politik bangsa Papua Barat untuk Menentukan Nasib
Sendiri, dan berdiri sebagai bangsa yang merdeka.
Berdasarkan draf
usulan Indonesia dan Belanda, maka Majelis umum PBB telah mencatat
dengan Resolusi 2504.
Ingat, bahwa Resolusi ini bukan
merupakan Pengesahan Hasil PEPERA 1969, melainkan hanya sebagai catatan
(TAKE NOTE) untuk melengkapi prosedur Sidang tahunan PBB.
Pemrintah Indonesia saat ini sedang menkampanyekan kesejahtraan dan
pembangunan di Papua Barat melalui gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe
hanya sia-sia karena barometer pembangunan belum jelas untuk siapa dan
dimana pembangunan tersebut, sejak pelaksanan pepera 1969 sampai dengan
saat ini kesejatrahan dan pembangunan itu belum terwujud, namun kampanye
kampanye gubernur provinsi papua ini kami menilai hanya mimpidi siang
bolong dan pembohongan publik dan hal ini dilakukan untuk menutupi
kegagalan pemerintah indonesia membangun orang Papua dan juga menutupi
sorotan dunia internasional atas pelanggaran HAM di Papua Barat, dan
kampanye kesejahtraan yang di lakukan oleh Gubernur hanya opini yang
dibangun untuk menyakikan dunia Internasional yang merupakan donatur
yang selama ini membantu pemerintah indonesia untuk membangun Papua,
namun kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan kesepakatan atau
perjanjian indonesia dan Belanda dalam sidang majelis umum PBB pada saat
melaporkan hasil pepera 1969 dengan resolusi pembangunan 2504 tersebut.
Dan juga pemerintah indonesia sedang menkampanyekan bahwa
pemerintah sudah berhasil membangun Provinsi Papua dengan Otonomi Khusu
namun masyarakat papua masih hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.
Otonomi khusu bukan bukan pemintaan rakyat Papua tetapi tawaran politik
atau metode baru penjajahan NKRI di Papua Barat, dan juga Otonomi
khusus bukan diperuntukan untuk rakyat Papua Barat, namun otonomi
khusu hanya diperuntukan bagi kaum berdasi di brokarasi pemerintah
sendiri.
Pembangunan dan kesejahtraan hanya topeng yang dipakai
oleh pemerintah untuk menghabikan sumberdaya Alam di Papua Barat,
sedangkan pembangunan manusia tidak pernah diperhatikan bahkan kampanye
pembanguan topeng memusnakan manusia papua barat, dan kesejatrahan
masyarakat Papua belum juga terwujud sampai detik ini, untuk membunuh
masyarkat asli Papua karena setelah pemerintah indonesia menerapkan
Otonomi khusus membawa malapetaka bagi rakyat Papua. Karena selama
Otonomi khusus berlaku di Papua masyarakat papua menjadi minioritas di
tanah sendiri dan Masyarakat Papua tersinkirkan dan dimarjinalisasi
dalam semua aspek, baik dalam bidang ekonomi, pembangunan dan
kesejahtraan. Kesejahtraan yang di bicarakan oleh pemerintah indonesia
melalui media masa hanya wacana karena barometer pembangunan tidak
jelas. Oleh seba itu ada beberapa hal penting pemeritah perhatikan
bahwa:
1. Berdasarkan beberapa pertimbagan dan sudah 5o tahun
lebih indonesia menguasain dan menjajah Bangsa Papua Barat, tanpa
memikirkan nasib masa depan anak cucu bangsa Papua, oleh sebab itu kami
sampaikan kepada Pemerintah indonesia bahwa pada umumnya dan lebuh
Khusus gubernur Provinsi Papua Luka Enembe bahwa, pemerintah stop dan
berheti kampanye kesejahtraan di papua sebab barometer pembangunan tidak
jelas.
2. Catatan khusu kepada pemerintah indonesia dan Gubernur
Provinsi Papua Lukas Enembe bahwa pemerintah takan pernah berhasil
membangun orang Papua dan mensejahtrakan rakyat papua karena persoalan
papua adalah bukan persoalan pembangunan dan kesejahtraan namun
persoalan politik dan sejarah yang salah maka proses penyelesaian adalah
melalui politik dan meluruskan sejarah bangsa papua barat
3.
Pemerintah Indonesia lebih baik menerima permintaan Rakyat papua barat
Untuk menentukan Nasib Seniri Melalui Referendum dari pada pemerintah
mengeluarkan uang banyak ke Papua memboroskan anggaran
4. Kami
mendukun Penuh Permintaan Pemerintah Inggris Kepada Persiden Rebublik
Indonesia Untuk menyaksikan Referendum di Skitlandia, untuk menentukan
nasib sendiri, dan Pemerintah Indonesia Melakukan hal yang sama bisa
terjadi di Papua Barat.
5. Kami menjampaikan kepda PBB dan
masyarakat Internasional Bahwa keduduka Pemerintah Indonesia di papua
Barat adalah Penjajah bagi rakyat papua, Oleh sebab itu kami membutuhkan
dukungan dan solidaritas masyarakan internasional unntuk penetuan nasib
sendiri bagi Rakyat Papua barat.
Di tulis oleh salah satu Aktivis Komite Nasional West PApua (KNPB)