Freedom Flotilla Cari Sensasi, Ditepis

 WPNA: Kapolda Harus Berikan Saran Kepada Pusat Untuk Buka Ruang Dialog

JAYAPURA - Pernyataan Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Muhammad Tito Karnavian, M.A., PhD., bahwa Kapal Freedom Flotilla yang hendak masuk ke wilayah Papua  itu hanyalah untuk mencari sensasi dan juga sebagai kampanye menyesatkan, ditepis Sekretaris West Papua National Authority (WPNA) melalui Sekretaris WPNA Marthen Manggaprow.

Dikatakan, semestinya pernyataan Kapolda Papua adalah menyarankan kepada Pemerintah Pusat atau dalam hal ini Negara Republik Indonesia untuk segera membuka diri guna berunding atau berdialog dengan pemimpin bangsa dan negara Papua Barat.

 “Kami dari Sekretariat WPNA dengan tegas bantah statemen  Kapolda Papua dan sebenarnya yang mencari sensasi adalah Kapolda lewat media massa lokal Papua. Tapi, seharusnya Kapolda menyarankan kepada Pemerintah Pusat  untuk segera membuka diri guna berunding atau berdialog dengan pemimpin Bangsa dan Negara Papua Barat,” tegasnya  didampingi satu anggotanya kepada Bintang Papua, Minggu (25/8) kemarin petang sekira pukul 18.30 WIT.

Kata Marthen demikian sapaan akrabnya,  bahwa perjalanan dari Kapal Freedom Flotilla ini ke Papua Barat adalah mempunyai visi dan misi, yakni budaya Bangsa Papua Barat. “Dimana kami bangsa dan negara Bangsa Papua Barat mempunyai hubungan dengan masyarakat asli Asutralia (suku Aborigin) maupun dengan masyarakat yang ada di Kepulauan Torres. Yakni ribuan tahun lalu wilayah Papua Barat dengan Australia terhubung, namun dikarenakan mencairnya es dan juga adanya penjajahan oleh bangsa - bangsa asing kemudian membuat kami terpisah,” ucapnya.

Lanjut Marthen, perjalanan dari Kapal Freedom Flotilla ke Papua Barat adalah bertujuan untuk pembebasan rakyat Bangsa Papua Barat karena yang disebut sekelompok kecil itu memiliki rasa prihatin atas krisis kemanusiaan di Papua Barat dan juga status politik Papua Barat yang mengambang di Indonesia terkait dengan New York Agreement Tahun 1962 silam serta Pepera Tahun 1969.

“Terkait itu juga banyak melahirkan pelanggaran HAM di atas Tanah Papua Barat dan bahkan sampai sekarang masih ada juga pelanggaran HAM yang terjadi sekalipun Pemerintah Indonesia meyakinkan kepada masyarakat Internasional bahwa Indonesia sedang membangun Papua guna suatu perubahan, tapi ternyata di dalam Tahun 2012 hingga Tahun 2013 ini saja sudah sebanyak 22 orang dari Aktivis KNPB yang dibunuh, apakah itu bukan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan,” tanyanya.

Ia mengatakan, walaupun Kapolda Papua bilang berdasarkan informasi dari Pemerintah Australia kelompok dari Freedom Flotilla tak didukung dan dianggap sebagai pembohongan publik maupun kampanye menyesatkan.

“Tapi, dari Perdana Menteri dan Presiden Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) atau suatu negara yang terlahir lewat Kongres Rakyat Papua (KRP) III.
Dimana kami dari WPNA menyampaikan bahwa Presiden NFRPB dan Perdana Menteri NFRPB telah mengirim surat untuk mengijinkan mereka masuk dan juga siap menerima kedatangan mereka tersebut. Ini negara kami yakni Negara Papua Barat bukan negara Indonesia,” katanya dengan nada keras.

Dia mengatakan, dengan adanya pernyataan dari Pemerintah Australia dan juga Papua New Guinea (PNG) bahwa mendukung kedaulatan Indonesia, itu karena mereka mempunyai kepentingan dengan Indonesia (hubungan bilateral).

“Sah - sah saja dan silahkan untuk bicara itu, tapi yang jelas ini adalah negara kami dan kami adalah pemilik sah atas negeri serta bangsa Papua Barat tersebut,” klaimnya.

Ia menyatakan, bahwa rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui Indonesia diatas Tanah Papua ini.

Dikatakannya, kalau Indonesia merasa Kapal Freedom Flotilla hanya mencari sensasi saja, itu artinya Indonesia kelihatan sangat ketakutan yang sangat luar biasa jika krisis kemanusiaan yang terjadi di Papua Barat itu diketahui oleh publik internasional secara meluas. “Kami memberikan apresiasi kepada masyarakat dan pemerintahan Vanuatu yang mendukung kemerdekaan bagi Bangsa Papua Barat,” ucapnya

Ditambahkan, “Kami di sejumlah daerah di atas Tanah Bangsa Papua Barat akan menyambut kedatangan Kapal Freedom Flotilla dengan cara berdoa dan berpuasa yang sudah dilaksanakan selama beberapa pekan ini. Selain itu juga akan mengadakan pawai budaya Papua, aksi turun jalan dan kami sudah mempersiapkannya sesuai jadwal yang telah ditentukan, dimana visi dan misi sudah sangat jelas yakni untuk pembebasan rakyat Bangsa Papua Barat atas penjajah Indonesia,” tukasnya. (Mir/Don/l03)

Sumber :  www.bintangpapua.com